BPIP Seharusnya Buat Konsep Diklat Bagi ASN

  • Bagikan
Jan Prince Permata (kanan) saat jadi pembicara di diskusi MPR RI ‘Memperkuat Wawasan Kebangsaan di Kalangan ASN’ di Media Center Parlemen ,Jakarta, Rabu (1/12). (Ramadan Usman)

JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendorong agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) segera menyelesaikan pembuatan blueprint atau cetak biru pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini penting, agar BPIP bisa segera melakukan diklat penanaman ideologi Pancasila, minimal pelatihan bagi calon pelatih (training of trainer).

Zulkifi Hasan menegaskan hal itu dalam diskusi bertajuk ‘Memperkuat Wawasan Kebangsaan di Kalangan ASN’ di Jakarta, Rabu (1/12).

“Sekarang memang dalam 23 tahun kita reformasi ini kurang dibekali, nggak seperti dulu. Karena itu kami dulu mengambil inisiatif untuk meminta presiden membentuk kembali lembaga yang sekarang BPIP itu. Cuma dalam perjalanan BPIP ini juga tidak sesuai dengan kita harapkan, BPIP harusnya membuat konsep, bahan agar melatih-pelatih,” pintanya.

Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, dalam kehidupan berbangsa negara ASN menjadi penentu arah ke depan dalam berbagai bidang. Karena itu untuk menjadi ASN, mereka disumpah taat kepada Konstitusi, peraturan perundang-undangan.

“Jadi ASN bekerja itu sebetulnya untuk melayani negara, dan melayani rakyat sesuai peraturan perundangan,” paparnya.

Zulkifli mencontohkan, bila sekitar 100 ribu ASN saja dilatih untuk menjadi pelatih penanaman ideologi Pancasila dan Nilai Kebangsaan, maka bisa mereka bisa melatih ASN lainnya sesuai tingkatannya.

“Dengan begitu ASN paham betul tugasnya untuk menjadi apa, menjaga merah putih, melayani negara, melayani rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Pembicara lainnya Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI, Fachrul Razi menekankan pentingnya proses rekrutmen para ASN. Dia menyarankan perlunya evaluasi terhadap proses rekrutmen ASN yang telah dilakukan selama ini.

“Proses rekrutmen itu selama ini dari temuan kami di Komite I DPD, ada dua hal yang mengakibatkan seseorang menjadi pekerja di dalam struktur pemerintah. Itu pertama karena pertolongan tuhan, kedua adalah pertolongan orang dalam,” sindirnya.
Fachrul mengatakan selama proses rekrutmen ASN sarat dengan KKN. Kalau tidak ada orang dalam maka tidak akan masuk bekerja sebagai ASN.

“Biasanya berawal dari honor, kemudian menjadi tenaga kontrak, kemudian menjadi pegawai negeri dan sebagainya. Dan itu ada proses transaksional,” ungkapnya.

Praktik dinasti politik dalam proses rekrutmen ASN juga sangat kental. Dia mencontoh, ketika ada seorang kepala daerah terpilih, maka prioritas yang diutamakan direkrut adalah dari kalangan keluarga maupun tim sukses.

“Keluarga dan sebagainya masuk di dalam struktur, inilah yang merusak sistem birokrasi kita. Birokrasi yang pada akhirnya adalah birokrasi yang berorientasi kepada dinasti,” sebut Fachrul.

Persoalan lainnya, adalah proses pengkaderan, proses pembinaan dan proses pendidikan ketika seorang telah masuk dalam birokrasi sebagai ASN. Dia tidak membantah banyak menemukan seorang ASN di level eselon 2 bahkan eselon I masih belum final terhadap persoalan wawasan nusantara dan kebangsaan.

“Ini pasti terjadi sesuatu. Ada sesuatu yang harus kita evaluasi terhadap pendidikan itu sendiri. Karena memang dalam sistem politik di Indonesia, birokrasi itu masuk sebagai domain kepentingan politik. Jadi birokratik politik itu yang sebenarnya merusak profesionalisme,” tegasnya.

Sementara itu, Peneliti dari Imaji Institut, Jan Prince Permata mengatakan pemberian Diklat yang terus-menerus kepada ASN memang strategis, dan penting. Karena ASN lah yang harus berdiri di antara semua golongan, dan harus menjadi kekuatan yang paling utama dalam memperkuat nilai kebangsaan.

“Saya kira, karena dia melayani publik di depan, dia akan bertempur berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang sosial, berbagai latar belakang budaya, berbagai kelas sosial baik kaya, miskin, agamanya berbeda, dia memang benar-benar harus ada di depan dan memang menurut saya ini strategis ASN ini,” paparnya.

Menurut dia, sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki ASN. Yakni, berpegang teguh pada pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan yang sah, menjalankan tugas secara profesional, kemudian tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja non diskriminatif.(j04)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *