Waspada
Waspada » Boleh Tidaknya PTM Yang Menentukan Pemko dan Pemkab
Nusantara

Boleh Tidaknya PTM Yang Menentukan Pemko dan Pemkab

JAKARTA (Waspada): Ketua Komisi X Syaiful Huda menegaskan yang menentukan boleh atau tidak Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bukan Kemendikbud, bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah kabupaten/ kota. Penegasan itu disampaikannya dalam Dielektika Demokrasi,

‘Menakar Urgensi Sekolah Tatap Muka’ di Jakarta Kamis (11/6).
Menurut Syaiful Huda pernyataan Presiden Jokowi meminta supaya PTM dilaksanakan cukup dua hari dalam sepekan dan cukup 2 jam dalam pelaksanaannya setiap harinya.
“Dengan statement ini,
sesungguhnya Pak Jokowi ingin menyampaikan bahwa apapun yang terjadi PTM harus tetap berjalan, tak terkecuali ketika ada tren kenaikan cofid19, jadi kira-kira faktor itu tetap tidak akan membatalkan opsi untuk pembelajaran tatap muka. Apakah opsi yang ditawarkan oleh Pak Jokowi harus terlaksana ke seluruh sekolah, jawabannya tidak, karena PTM ini tidak berlaku serentak secara nasional, karena dalam SKB 4 menteri disebutkan yang punya kewenangan untuk sekolah dibuka atau tidak
bukan Kemendikbud, bukan pemerintah pusat, tapi pemerintah kabupaten/ kota, “tegasnya.
Komisi X yang membidangi masalah pendidikan itu, kata Syaiful
mendukung bahwa PTM memang tetap harus berjalan.
Namun orang tua murid masih punya hak otoritatif yang ditegaskan dalam SKB, orang tua masih punya hak otoritatif menentukan apakah anaknya tetap melaksanakan PJJ (pembelajaran jarak jauh) atau ikut PTM. “Jadi perdebatan publik itu sebenarnya bisa di tuntaskan ketika merujuk pada SKB 4 menteri sesungguhnya, bahwa ketika ada orang tua protes, seharusnya nggak usah protes, karena orang tua ada opsi untuk tetap menolak, dengan cara tetap melaksanakan PJJ,” katanya.
Kenapa instruksi presiden tidak berlaku nasional, kata Syaiful karena hasil survei dari Kemendikbud, tanpa kita tahu dan tanpa kita sadari sesungguhnya sekolah-sekolah hampir 30% sudah melaksanakan PTM. Terutama yang mungkin hampir pasti di zona zona hijau dan mungkin sedikit yang kuning sudah melaksanakan PTM.
“Artinya masih sisa 70% yang didorong untuk melaksanakan PTM pada bulan Juli ini. Jadi bagi sekolah yang 30% sudah ikut PTM dan artinya dari simulasinya sudah bagus, adaptasi baru sudah berjalan di sekolah itu, kira-kira tidak usah mengambil opsi yang ditawarkan oleh Jokowi, jadi tetap saja mungkin di sana sudah pool satu minggu, 5 hari sekolah, tidak harus mengambil opsi 2 hari dan tidak harus juga ngambil dua jam dalam pelaksanaan PTM sehari. Jadi berjalan normal saja sesuai yang sudah berjalan selama ini.
Lalu yang 70% apakah harus mengikuti opsi anjuran dari Pak Jokowi, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena bisa saja sekolah dengan berbagai pertimbangan kesiapan Prokesnya sudah jalan, simulasi sudah jalan, bisa jadi tiga kali, bisa di sekolah bisa 3 jam dan seterusnya. Karena itu himbauan Pak presiden menyangkut soal cukup dua hari dalam sepekan dan cukup 2 jam dalam melaksanakan PTM, itu kita posisikan sebagai salah satu opsi, sepenuhnya kita berikan kepada sekolah, “ujarnya.
Sekalipun demikian, tambah Syaiful,
kuncinya adalah PTM tetap harus jalan di bulan Juli nanti. Namun persiapan menuju PTM
pertama adalah guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu sudah harus tervaksin. Ini yang sudah di sepakati karena paling tidak bisa mengurangi tingkat penularan disekolah.
“Jadi guru dan tenaga kependidikan di sekolah kalau mau buka PTM maka wajib sudah ter vaksin. Kedua adalah kesiapan sekolah, untuk mengadakan protokol kesehatan plus sebelum bulan Juli, sudah bikin simulasi supaya siswa sejak dari rumah datang ke sekolah sudah tahu posisinya apakah boleh waktu bertanya , maskernya harus dibuka dan seterusnya , apakah boleh bertukar makanan dengan temennya, apakah boleh makan di kantin dan seterusnya itu jadi penting, karena ini adaptasi kebiasaan baru, “urainya.
Sesditjen Pauddasmen Kemendikbud, Sutanto
juga menyatakan
PTM sebuah keharusan untuk segera dimulai.
Masalah kesiapan PTM,
Kemendikbud telah berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk kementerian yang lain, pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi untuk melakukan tugas masing-masing dalam rangka persiapan PTM.
“Saya kira sepakat semua bahwa pembelajaran yang paling efektif adalah pembelajaran tatap muka.
Ternyata PJJ juga masih banyak kekurangannya, termasuk di daerah kita di wilayah Indonesia memang masih ada juga, yang belum ada infrastruktur yang mendukung,”ungkap Sutanto.
Sementara itu pembicara John Oktaveri menyatakan setuju dengan PTM.
“Saya setuju dengan PTM, tetapi tentu dengan secara terbatas. Tentunya semua pihak kita harapkan mensosialisasikan, bagaimana meyakinkan orangtua bahwa dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini tetap dengan standar protokol covid yang ketat tanpa mengurangi nilai-nilai hubungan emosional guru dengan murid, “ujarnya.(j04)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2