Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). menggelar seminar nasional bertajuk “Peningkatan Kualitas Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Melalui Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia 2024” dalam rangkaian momentum Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (27/6/2024). Waspada/Hasriwal AS
SEMARANG (Waspada) : Dokumen blueprint memperkuat pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) menjadi hal penting untuk pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur agar perwujudan sosial engineering dan pusat pertumbuhan baru serta pembangunan di wilayah tengah Indonesia menjadi lebih merata.
“Salah satu isu besar yang dihadapi saat ini adalah isu disparitas, yaitu adanya kesenjangan pembangunan antara Indonesia bagian timur dan bagian barat. Upaya percepatan pemerataan pembangunan adalah dengan memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN),” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng, mewakili Kepala BKKBN dr. Hasto pada seminar nasional bertajuk “Peningkatan Kualitas Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Melalui Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia 2024” dalam rangkaian momentum Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (27/6/2024).
Menurut Boni bahwa dokumen blueprint perlu dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan kependudukan. Dokumen blueprint penting untuk memperkuat pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) baik untuk tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia dan GDPK siap berkontribusi dan berkonvergensi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Boni.
Lebih lanjut Boni menyinggung tentang dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Rancangan RPJPN ini berisi 8 Agenda Pembangunan, 17 Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 Indikator Utama Pembangunan.
Program-program pengendalian penduduk dan KB yang terangkum dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) diharapkan dapat tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan bidang pengendalian penduduk dan KB merupakan urusan wajib dilaksanakan di seluruh pemerintah daerah sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut. BKKBN selaku pengampu urusan tersebut di tingkat nasional siap membantu serta membina pemerintah daerah untuk menjalankan amanat ini.
Pada acara seminar tersebut hadir Otorita dari IKN, Dr. Suwito, SKM, M.Kes; dan Direktur Pelayanan Dasar IKN. Juga hadir Muhammad Cholifihani, SE, MA, Ph. D, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS).
Juga sebagai pembicara Ir. Redemtus Alfredo Sani Fenat, MAB, Asdep Peningkatan Kualitas Kependudukan dan
Keluarga Berencana Kemenko PMK; serta Prof. dr. H. Fasli Jalal, Ph.D, Rektor Universitas Yarsi.
Hadir juga Joune JE Ganda, SE, MAP, MM, M.Si, Bupati Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memaparkan praktik baik pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS).
Dimana Kabupaten Minahasa Utara berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 20,50 persen (SSGI 2022) menjadi 10,90 persen (SKI 2023). (j01)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
