BKKBN Galakkan Vaksinasi Keluarga dan Penurunan Stunting - Waspada

BKKBN Galakkan Vaksinasi Keluarga dan Penurunan Stunting

  • Bagikan

KOTAWARINGIN (Waspada): Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bergerak bersama untuk membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upayanya melakukan perubahan perilaku masyarakat terhadap Covid-19.

Salah satu yang menjadi bagian tugas BKKBN adalah melakukan upaya-upaya untuk mengkondisikan terjadinya perubahan perilaku masyarakat terhadap bahaya Covid-19. Diharapkan melalui perubahan perilaku masyarakat kian menaati Prokes dengan penuh disiplin.

Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani yang akrab disapa Dani mengatakan, setelah semakin banyak masyarakat yang divaksinasi dan makin landainya penambahan kasus, ada kecenderungam masyarakat abai dengan protokol kesehatan. Salah satunya, tidak menggunakan masker dan malas mencuci tangan.

“Kemungkinan masyarakat berpotensi melakukan pengabaian prokes harus diantisipasi sejak sekarang. Terus galakkan prokes,” ujar Dani yang juga Ketua sub Bidang Sosialisasi Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, saat berkunjung ke Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Selasa (16/11). Dani dan tim BKKBN diterima langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah.

BKKBN, lanjut Dani, juga mendukung penuh penanganan pandemi dengan meluncurkan program vaksinasi bagi keluarga. Dalam hal ini BKKBN menyalurkan bantuan vaksin di antaranya bagi fasilitas kesehatan untuk melancarkan pelaksanaan program vaksinasi keluarga.

Nurhidayah mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berhasil menyamakan komitmen dengan banyak pihak dalam upaya menekan angka kematian akibat Covid-19 dan percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut.

“Saat ini Kotawaringin Barat sudah zero covid. Sudah zona hijau,” ujar Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah.

Nurhidayah mengatakan, melandainya pandemi Covid-19 di wilayahnya di antaranya karena pemerintah kabupaten menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur upaya penanganan pandemi Covid-19.

“Kami berupaya mengerem pertambahan kasus covid. Hasilnya sudah mulai terlihat. Kondisi ini harus tetap dipertahankan,” ujar Nurhidayah kepada wartawan.

Menurut Nurhidayah, jajarannya benar-benar berjibaku dalam pengendalian covid. Salah satunya dengan membentuk Tim Justisi Penanganan Covid-19.

“Empat kali tim melakukan patroli secara periodik, utamanya kepatuhan masyarakat dalam penggunaan masker,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Kotawaringin Barat menggencarkan program vaksinasi agar cakupan masyarakat yang divaksin semakin banyak. Sehingga ‘herd immunity’ (kekebalan kawasan) segera terwujud. Saat ini masyarakat Kotawaringin Barat yang sudah melakukan vaksin pertama mencapai 75 persen dan 54 persen untuk vaksin kedua.

Meski sudah mencapai zona hijau, Nurhidayah tampak sedikit galau. Pasalnya, vaksinasi dan zona hijau memunculkan tanda-tanda bahwa masyarakat mulai abai terhadap Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19. Di antaranya, abai menggunakan masker dan kerumunan.

Kegalauan Bupati Nurhidayah beralasan, sebab Covid akan sangat berdampak pada pembangunan ekonomi daerah. Meski semangat membangun sektor pariwisata dan industri terganggu, namun Nurhidayah mengklaim bahwa di tengah pandemi Covid, daerahnya masih bisa bangkit.

“Laju tingkat ekonomi daerah kami lebih tinggi dari nasional. Sektor pertanian dalam arti luas menjadi penopangnya. Sektor ini satu-satunya yang tidak terimbas. Kabupaten kami menduduki peringkat ketiga nasional untuk ekspor CPO,” ungkap Nurhidayah.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, M. Rusdi Gozali, mengatakan DPRD mendukung sepenuhnya pengendalian pandemi Covid-19. Untuk itu, Dewan melakukan recofusing dan relokasi anggaran pengendalian covid. Tahun 2020 biaya penanganan covid dianggarkan Rp 66 miliar, tahun 2021 hampir Rp 69 miliar dan terealisasi Rp 47 miliar.

“Siapapun terkonfirmasi positif dan gejala berat, kita lokalisasi ke rumah sakit. Hasilnya, sejak tiga bulan lalu tidak ada lagi pasien covid yang meninggal dunia, ” ungkap Rusdi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat, Agus Basrahwiyanta, menjelaskan untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat terhadap covid-19, pihaknya merekrut Duta Perubahan Perilaku. Mereka ditempatkan di enam kecamatan.

Tugas Duta Perubahan Perilaku di antaranya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki jaringan luas di tengah masyarakat.

“Setiap duta harus memberikan contoh perilaku dan ilmu pengetahuan bagaimana perubahan menghadapi covid. Goalnya pandemi melandai dan hilang,” ujar Agus.

Selain pendalaman dan
sinkronisasi perubahan perilaku dalam menghadapi kebencanaan Covid-19, dalam pertemuan Bupati dan Deputi BKKBN itu juga dibicarakan program percepatan penurunan stunting.

Stunting menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Ini karena masalah stunting akan mempengaruhi upaya pemerintah mencapai Generasi/Indonesia Emas tahun 2045.

Dani menilai diperlukan juga perubahan perilaku masyarakat agar percepatan penurunan stunting di Indonesia segera terwujud.

Upaya mewujudkan program tersebut juga digencarkan Kabupaten Kotawaringin Barat. Menurut Bupati Nurhidayah, satuan tugas (Satgas) penanganan stunting sudah dibentuk di wilayahnya.

“Bahkan kami sudah sampai ke tingkat desa. Sudah dibentuk melalui kolaborasi. Ada 19 Kampung KB dicanangkan di Kotawaringin Barat,” jelas Nurhidayah.

Kampung KB menjadi salah satu lokasi yang disasar BKKBN dan diprioritaskan dalam penanganan stunting.

“Dukungan anggaran APBN dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ada untuk Kampung KB,” ungkap Dani yang disambut baik Bupati Nurhidayah.

Salah satu kegiatan penting dalam program percepatan penurunan stunting adalah edukasi. Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri sudah membentuk duta yang bertugas menyosialisasikan ke masyarakat bagaimana upaya percepatan penurunan stunting. Upaya lainnya adalah menyediakan produk-produk makanan dan minuman bergizi bagi ibu sebelum dan saat hamil serta sesudah melahirkan. Termasuk untuk anak di bawah usia dua tahun. Oleh BKKBN hal itu kemudian diwujudkan dalam program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).

Menurut Dani, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan batas maksimal prevalensi stunting di satu negara sebesar 20 persen. Adapun Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat sekitar 21 persen. “Namun kita tidak melihat persentase. Kita bicara tentang jumlah kasus. Karena stunting terkait masa depan anak-anak,” tutur Dani.

Dani mengatakan BKKBN berkomitmen menangani stunting dengan sungguh-sunggu sesuai UU No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. “Kita tidak ingin ada kelahiran baru stunting. Untuk itu kita galakan pencegahannya,” ujar Dani.

Beberapa upaya pencegahan stunting antara lain setiap calon pengantin diperiksa kondisi kesehatannya, menikah pada usia yang tepat, hingga pentingnya mengatur jarak kelahiran.(J02)

  • Bagikan