JAKARTA (Waspada) : Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun, SE, MAP mengkritis habis kinerja menyeluruh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) yang punya banyak uang tapi mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2023.
Rudi Hartono Bangun juga menilai PLN tidak memiliki marketing yang baik sehingga PLN punya banyak uang banyak duit tapi tak mampu dimanfaatkan maksimal.
” Padahal, perusahaan plat merah itu ternyata memiliki banyak surplus yang belum termanfaatkan dengan baik selama ini, ” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III itu dalam keterangannya kepada Waspada, Minggu (19/6/2022) di Jakarta.
Saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo Jumat (17/6), di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun yang tercatat sebagai salah satu anggota Komisi VI DPR RI paling vokal menyoroti kinerja BUMN -BUMN yang menjadi mitra kerja Komisi VI , melontarkan berbagai pertanyaan langsung kepada Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo .
“ Kita bisa lihat pada tahun lalu misalnya, kapasitas terpasang di PLN ini ada 350 ribu Giga Watt Hour (GWh), sementara konsumsinya hanya 257 ribu GWh atau surplus 26 persen. Nah dikemanakan surplus itu pak, soalnya pola struktur ini relatif sama selama 10 tahun terakhir sebelum bapak sampai sekarang,” tanya anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono.
Wakil rakyat yang selalu dekat dengan konsituennya ini mempertanyakan masalah over supply kapasitas listrik yang ada di Indonesia ke Dirut PLN. Apalagi nilai surplus dari over supply tersebut sangat tinggi.
Rudi Hartono Bangun menilai seharusnya PLN lebih aktif lagi dalam mengelola industri manufaktur agar penggunaan listriknya makin banyak dan optimal.
Apalagi diketahui, sampai saat ini para industri manufaktur itu baru menggunakan konsumsi listrik sebesar 1,2 persen dari total penggunaan listrik nasional. Bahkan menurut penghitungan Rudi, total dari surplus tersebut ada senilai Rp123 triliun.
“Jadi untuk apa kelebihan energi listrik yang tidak dipasarkan itu pak? Kalau dihitung ada Rp123 triliun yang mubazir loh pak. Nah, ini kok bapak minta uang ke negara, minta Rp10 triliun,” celetuknya.
Tak cuma itu, Rudi Hartono Bangun juga menyentil soal adanya komitmen pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) senilai 600 juta Dollar atau Rp8,58 triliun yang sudah dikantongi oleh PLN.
Menurutnya dengan adanya ADB tersebut, serta kelebihan dari over supply atau diistilahkan harta perusahaan yang bisa dijual, tak semestinya PLN meminta PMN lagi.
Dirut PLN menurut Rudi Hartono Bangun seharusnya kreatif. Sebab bisa menjual yang Rp123 triliun mubazir itu ke sektor industri manufaktur, dan itu yang harus diusahakan dengan direksi bapak seperti direktur Jawa – Bali – Sumatera.
“Jangan melihat wah ada PMN neh, gedor deh Menteri Keuangan sama Komisi VI, tapi ternyata di dalam perusahaan bapak, tapi tak dimanfaatkan maksimal, Kayaknya bapak kurang marketingnya ini,” tukas Rudi Hartono Bangun .
Sebagaimana diketahui, PLN mengajukan permintaan untuk alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun untuk tahun depan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan dana alokasi tersebut akan digunakan membiayai sejumlah kegiatan. (J05)
