JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan rapat koordinasi maraton dengan seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang berada di bawah naungannya, yakni Komisi VIII, IX, X, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
“Penataan di awal ini sangat penting karena ada beberapa perubahan mengenai struktur DPR. Kita berdiskusi tentang penataan struktur dan penyesuaian anggaran,” kata Cucun mengawali penjelasannya, Kamis (24/10/2024), di Gedung DPR RI Jakarta,
Perubahan yang dimaksud adalah penambahan AKD serta bertambahnya jumlah anggota dewan, sebuah kondisi yang memerlukan penyesuaian di berbagai lini. Anggaran yang sebelumnya disusun untuk DPR periode sebelumnya, kini harus direvisi untuk mendukung fungsi-fungsi baru yang muncul seiring bertambahnya alat kelengkapan tersebut. Cucun menekankan bahwa penyesuaian ini tidak bisa ditunda.
“Kita perlu revisi dalam penganggaran, dan juga melakukan penyesuaian dengan situasi sekarang,” jelasnya.
Tidak hanya soal struktur dan anggaran, Cucun juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Sekretariat Jenderal DPR RI dan Bendahara Umum Negara.
“Kami berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, agar anggaran DPR tetap sejalan dalam bingkai Undang-Undang APBN,” ujarnya, mengingatkan bahwa segala penyesuaian harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, isu soal penambahan komisi-komisi baru seperti Komisi XII dan XIII, serta Badan Aspirasi Masyarakat, juga menjadi sorotan. Meski ruang kerja masih memanfaatkan fasilitas yang ada, Cucun menekankan pentingnya mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik untuk menyambut tahun anggaran 2025.
“Penataan sarana dan prasarana harus segera dilakukan,” ujarnya, merujuk pada kebutuhan mendesak untuk penyesuaian infrastruktur guna mendukung kerja-kerja AKD baru.
Selain masalah internal DPR, rapat ini juga menjadi ajang untuk membahas isu-isu yang berkembang di komisi-komisi terkait. Cucun berharap agar setiap pembahasan dengan mitra kerja bisa benar-benar menyentuh masalah yang ada, serta memberikan dukungan pada pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo.
“Kami sepakat bagaimana melihat lebih dekat isu-isu di komisi terkait dan mendukung percepatan pemerintahan baru,” ungkapnya.
Cucun menekankan pentingnya akselerasi dalam pembahasan, terutama setelah para menteri kembali dari Magelang. Hal ini mengacu pada amanat Undang-Undang APBN Pasal 51 yang mengatur penyesuaian nomenklatur harus dibahas dengan DPR, termasuk terkait penganggarannya. “Keputusan harus segera diambil di DPR, kita tidak bisa menunggu lebih lama,” tegasnya. (J05)
