Anggota Komisi VI DPR: 28 BUMN Siap Mati - Waspada

Anggota Komisi VI DPR: 28 BUMN Siap Mati

  • Bagikan
Forum legislasi 'BUMN Sekarat Akankah RUU BUMN Jadi Penyelamat' bersama ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini di Media Center DPR Jakarta, Selasa (16/11). (Waspada/Ramadan Usman)

JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid
memastikan 28 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap untuk mati. Banyak faktor sebabnya selain merugi terus. Namun bukan berarti
ketidakmampuan Menneg BUMN Erick Thohir. “Menurut saya memang layak untuk mati,”ungkap politisi Golkar itu dalam forum legislasi ‘BUMN Sekarat Akankah RUU BUMN Jadi Penyelamat’ bersama ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini di Jakarta, Selasa (16/11).

28 BUMN dari 44 BUMN yang akan ditutup karena merugikan keuangan negara antara lain PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Glas (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero)/PANN. Perusahaan yang saat ini dalam proses pembubaran ini tengah ditangani oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PPA.

Karena ada 28 BUMN yang terus merugi, sehingga harus ditutup, Nusron menyatakan optimis nasib BUMN di bawah Erick Thohir akan sehat dan mampu mengatasi keuangan negara. Kini, Komisi VI DPR sedang menyusun draft RUU BUMN tersebut untuk bisa membedakan mana BUMN yang berorientasi bisnis dan professional, dan mana BUMN yang memang untuk public service obligation (PSO), yaitu untuk pelayanan public yang harus disubsidi oleh negara.

“Saya optimis Pak Erick Thohir akan mampu menjadikan BUMN ini sehat dan mengatasi keuangan negara ke depan,”tukasnya.

Nusron mengatakan selama ini kedudukan kekayaan BUMN itu masih menggantung antara BUMN sendiri dan Menteri Keuangan RI. “Inilah yang mesti diclearkan, dipisahkan agar BUMN itu lebih professional. Sedangkan untuk BUMN yang untuk pelayanan public diperlukan kehadiran negara, disubsidi negara seperti Pertamina, PT. PLN, PT. Telkom, PT. Kereta Api Indonesia, dan sebagainya,” ujarnya.

Sebaliknya yang professional seperti perbankan seperti Himbara – sebutan untuk empat bank BUMN (Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN), ini kata Nusron mengalami kemajuan luar biasa. Posisinya kokoh dan dalam pengawasan OJK dan bank Indonesia.

Menurut Nusron, maju mundurnya BUMN itu bukan akibat beberapa orang yang dinilai bukan ahlinya yang menduduki jabatan komisaris. “Itu hanya beberapa orang saja. Selebihnya professional. Tapi, tergantung pada perilaku pejabat BUMN itu sendiri
Setidaknya lanjut Nusron Wahid, ada 5 poin penting dalam RUU BUMN inisiatif DPR tersebut. Antara lain terkait polemik soal status kekayaan negara yang sudah dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Ini apakah termasuk kekayaan negara atau bukan? Untuk yang bukan, maka tidak perlu menjadi obyek pemeriksaan BPK, sehingga harus menggunakan prinsip bisnis professional.
Dengan demikian, akan ada dua pendekatan terhadap BUMN tersebut, yaitu yang murni bisnis dan BUMN yang PSO, perlu kehadiran negara.

Selanjutnya, untuk BUMN yang dianggap merugi, padahal sudah dikelola secara professional, apakah pemimpin perusahaan tersebut bisa dipidana atau tidak? “Misalnya perusahaannya bangkrut akibat dampak pandemic covid-19, padahal sudah melalui prosedur yang benar dan pengelolaan yang professional?” tanya Nusron lagi.

BUMN yang mengalami krisis likuiditas seperti PT. Garuda Indonesia yang sekarat ini, apakah pembayaran utangnya dengan kekayaan BUMN atau tidak? “Selama ini kuasa pemegang seluruh sahamnya adalah Menkeu RI, dan pengelolanya Menteri BUMN, bagaimana ini. Inilah RUU BUMN mencari solusinya,” jelas Nusron.

Terakhir adalah restrukturisasi super holding – penyehatan BUMN yang akan dipimpin langsung oleh Menteri BUMN atau pejabat yang lain. “Ini kita serahkan kepada Presiden RI,” pungkasnya.

Sementara itu Didik J. Rachbini menilai UU hanya bagian dari upaya penyehatan BUMN, tapi yang utama adalah perilaku pejabat BUMN sendiri. “Kita tahulah seperti di Garuda Indonesia itu banyak bandit yang menggerogoti uang negara untuk kepentingan pribadi. “Lebih tragis lagi jika politiknya rusak dan perilaku pejabatnya bobrok, ya BUMN akan hancur,” tambahnya.
Sebagus apapun sistem dan UU yang dibuat kalau diintervensi oleh rusaknya perilaku maka akan menjadi rusak semuanya. “Jadi perilaku inilah yang saya kira penting. Perilaku politik, kalau saya sebagai bisnis minta nggak usah Bapak Nusron (punya kewenangan politik di DPR-red) ikut campur. Karena akan ada invisible hand nanti yang ngatur,” kata Didik.

Sependapat dengan Nusron, Didik yang juga mantan pimpinan Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN ini juga optimis, Menteri Erick Thohir professional. “Ada tugas berat Menteri Erick, yaitu saat Presiden Jokowi menghadiri KTT G20 di Italia, ada peluang songsong era baru bisnis lahan gambut untuk serap karbon. Ini peluang besar,” ungkapnya.(j04)

  • Bagikan
Search and Recover