JAKARTA (Waspada): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengabarkan bahwa, anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 mendekati nilai Rp500 triliun.
“Nilai tersebut hampir setara dengan daba penanggulangan saat terjadi pandemi Covid-19 yang sangat dahsyat yaitu senilai Rp498 triliun,” tuturnya di sela rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (30/8).
Dia katakan, tingginya anggaran perlinsos pada akhir pemerintahan kedua Jokowi tersebut sebagai bentuk komitmen dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan mendukung kelompok yang berpendapatan 40 persen ke bawah.
Perlindungan sosial tersebut meliputi seperti program Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, PBI JKN, serta subsidi baik energi maupun nonenergi.
Namun Menkeu juga mengakui bahwa bantuan langsung tunai (BLT) hingga bantuan sosial (bansos), tidak bisa menjadi solusi utama untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.
Dia tegaskan, bantuan sosial yang biasanya dikirim ke masyarakat dalam bentuk uang tunai, transfer maupun pembagian sembako tidak menjadi solusi utama. Meski hal tersebut bisa menjaga daya beli masyarakat sampai saat ini.
“Kalau dari sisi teori maupun realita itu memang dibutuhkan karena masyarakat membutuhkan support pada minimum konsumsi yang mereka bisa dapatkan. Jadi ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan daya beli,” jelas Menkeu.
Selain menuntaskan kemiskinan serta menjaga daya beli, lanjutnya, Pemerintah juga memiliki Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para pelaku UMKM.
Menurutnya, kedua program itu bisa membantu pelaku UMKM untuk meminimalisir bunga yang harus dibayarkan kepada bank.
“Program ini untuk membantu para pelaku UMKM untuk akses ke permodalan dengan bunga yang disubsidi pemerintah,” ujarnya.
Sri Mulyani menegaskan untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia, dibutuhkan kerja sama dari DPR dan pemerintah daerah. Pemerintah juga sudah mentransfer 27 persen APBN ke daerah agar bisa mengurangi angka kemiskinan.
“Hampir 27 persen APBN kita ditransfer ke daerah untuk melakukan tugas-tugas fungsi ekonomi dan memberantas kemiskinan,” tandas Sri Mulyani. (J03)
