Waspada
Waspada » DPD RI Akan Terus Kawal Terjaminnya Penguatan Otda
Nusantara

DPD RI Akan Terus Kawal Terjaminnya Penguatan Otda

Ketua DPD RI AA. LaNyalla Mahmud Mattalitti saat membuka diskusi publik di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, (29/9). (waspada/Ist)

JAKARTA ((Waspada) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD RI ) akan terus kawal terjaminnya penguatan otonomi aaerah (OTDA) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini diaampaikan Ketua DPD RI AA. LaNyalla Mahmud Mattalitti saat membuka diskusi publik dengan tema ‘ DPD RI Sebagai Produk Dan Pengawal Reformasi Mengemban Tanggung Jawab Demi Terjaminnya Penguatan Otonomi Daerah’.

Kegiatan tersebut secara virtual dilangsungkan di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, (29/9).

LaNyalla menyebutkan bahwa 1 Oktober adalah hari bersejarah, karena 16 tahun yang lalu dari rahim reformasi, lembaga DPD RI resmi dibentuk.

DPD RI memahami, sebagai produk dan pengawal reformasi, DPD RI mengemban tanggung jawab bagi terjaminnya Otda dalam bingkai NKRI.

“Memasuki periode keempat keanggotaan DPD RI, pembenahan khususnya dalam mendorong penguatan DPD RI terus dilakukan. Salah satunya melalui perbaikan mekanisme internal kelembagaan. Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD, telah memberikan penambahan penguatan peran dan fungsi DPD RI melalui pengawasan DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda),” jelas Senator asal Jawa Timur tersebut sebagaimana dikutip dari siaran pers DPD RI yqng diterima wartawan.

Dalam perjalanannya, tambahnya, DPD RI telah memberikan penguatan sistem demokrasi, khususnya dalam hal menampung aspirasi masyarakat dari tiap daerah dan memperjuangkan untuk kepentingan bersama, khususnya dalam pengambilan kebijakan di tingkat Pusat.

“DPD RI mengakui bahwa kewenangan baru tersebut merupakan tantangan tersendiri yang harus dapat dijawab oleh DPD RI sebagai mitra daerah. DPD RI ingin menegaskan bahwa kewenangan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah bukanlah untuk meloloskan atau mencabut Perda suatu daerah, namun hanya bersifat konsultasi dan memberikan masukan kepada daerah.

Selain itu, DPD RI juga berperan sebagai mediator atau jembatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar komunikasi dapat berjalan harmoni sehingga Raperda dan Perda yang dihasilkan dapat selaras dengan peraturan diatasnya,” papar LaNyalla.

Selain itu, DPD RI mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan

Daerah (Desartada) sebagai kebijakan nasional yang berperan sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia hingga tahun 2025.

“Melalui kedua PP tersebut diharapkan akan memberikan rambu-rambu mengenai penilaian kelayakan terhadap usulan pemekaran daerah dimana pemekaran daerah akan dikaji dari berbagai aspek strategis dari sudut kepentingan nasional, daerah dan sosial-ekonomi,” ujarnya .

Adapun narasumber pada webinar tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Nurdin Abdullah, Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno, Anggota DPD RI DKI Jakarta Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Peneliti Senior LIPI Prof. Dr. R. Siti Zuhro, serta moderator Wakil Ketua DPD RI Periode 2017-2019 Akhmad Muqowam (J05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2