Waspada
Waspada » 8,7 Juta Keluarga Putus Pakai Kontrasepsi
Nusantara

8,7 Juta Keluarga Putus Pakai Kontrasepsi

JAKARTA (Waspada): Sedikitnya 8,7 juta Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami putus pakai kontrasepsi program Keluarga Berencana (KB). Jumlah itu sekira 25 persen dari 35 juta PUS yang ada terdata.

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Nofrijal mengatakan, putus KB pada PUS menjadi salah satu penyebab kembali meningkatnya angka kesuburan atau Total Fertility Rate (TFR) di Indonesia.

TFR adalah taksiran jumlah total anak yang dilahirkan oleh 1000 wanita usia subur. Angka TFR ini dapat menjawab pertanyaan rata-rata jumlah anak yang dapat dilahirkan seorang wanita selama masa hidupnya.

“Angka putus KB ini memang menyumbang sebab sulitnya TFR diturunkan. Tapi BKKBN terus berupaya menjalankan strategi supaya TFR di Indonesia tidak kembali naik,” kata Nofrijal saat mewakili Kepala BKKBN Hasto Wardoyo membuka acara pra Rapat Kerja Nasional Rapat Kerja Nasional program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BANGGAKENCANA) Tahun 2020 di Auditorium BKKBN, Jakarta, Selasa (11/2).

Pada 2017, TFR Indonesia telah bergerak turun dari 2,6 menjadi 2,4. Angka itu terus turun menjadi 2,38 pada 2018. Pada 2019 terjadi kenaikan beberapa poin menjadi 2,45.

“Kita menargetkan TFR terus turun kembali menjadi 2,28,”kata Nofrijal.

Di sisi lain, peningkatan TFR berdampak langsung dan jangka panjang pada kondisi sosial dan kesehatan masyarakat. Itu artinya angka kelahiran atau laju pertumbuhan penduduk sulit dikendalikan. Hal itu dapat berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk miskin, sulit akses pada pendidikan, kesehatan dan kesejaheraan.

“Pada kesehatan bahkan bisa menyebabkan tingginya angka kematian ibu, kematian bayi baru lahir sampai gizi rendah dan balita pendek atau stunting. Kalau sudah begini, kualitas manusia Indonesia ke depan akan terkendala,” imbuh Nofrijal.

Strategi ke depan adalah memastikan ketersediaan alat kontrasepsi sampai ke setiap pasangan usia subur. Sebanyak 14.500 penyuluh lapangan KB terus digerakkan ke puluhan ribu desa. Keberadaan gudang-gudang alat kontrasepsi juga akan terus dibenahi manajemennya.

“Kami memang tidak punya satuan kerja langsung di daerah, tapi akan terus kita upayakan supaya program kependudukan ini dapat diintegrasikan secara lebih baik dengan satuan kerja unit lain. Misalnya dengan pemberdayaan perempuan dan dinas kesehatan,” tandad Nofrijal.

Terkait pentingnya Rakernas 2020 ini, dia menyebutnya sebagai upaya awal pembahasan hasil-hasil penelitian tahun 2019, evaluasi pencapaian program tahun 2019, serta isu-isu strategis tahun 2020. Hasilnya akan menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan, khususnya bidang kependudukan.

Selain itu, Nofrijal juga memaparkan berbagai pencapaian atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) III Tahun 2015-2019. Dia menegaskan, hendaknya menjadikan BKKBN mawas diri dalam menghadapi RPJMN dan Renstra IV Tahun 2020-2024.

Sepanjang 2019, pencapaian kinerja BKKBN Tahun 2019 selain penurunan TFR, juga penggunaan kontrasepsi modern 54,97 persen dari target 61,3 persen; kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 12,1 persen dari target 9,9 persen; tingkat putus pakai kontrasepsi 29 persen dari target 24,6 persen; peningkatan pengguna KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 24.6 persen dari target 23.5 persen serta serta ASFR 33 dari target 38 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun.

RPJMN Tahun 2020-2024 telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Arah kebijakan nasional adalah ‘Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan’ yang diharapkan akan dapat dicapai melalui strategi prioritas pembangunan nasional.(dianw/B).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2