JAKARTA (Waspada): 79 Tahun DPR RI mengawal demokrasi banyak perubahan yang sudah dihasilkan Lembaga Legislatif itu dalam
sistem perpolitikan di tanah air.
Namun ada empat masalah yang masih menyelimuti DPR RI sehingga lembaga politik dan representasi perwakilan rakyat itu menjadi bias.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mardani Ali Sera menilai sebagai lembaga politik, salah satu langkah penting untuk membangun citra kelembagaan DPR RI yang positif adalah otokritik. Yaitu DPR harus siap dikritik.
Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk menyelesaikan empat masalah perpolitikan berkaitan dengan kelembagaan DPR RI.
Mardàni Ali Sera menegaskan hal iti dalam diskusi Dialektika Demokrasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema ‘HUT DPR RI ke-79: Legacy dan Harapan Wakil Rakyat’ di Jakarta, Kamis (29/8).
Pertama, proses rekrutmen Anggota DPR RI yang masih high cost. Karena politik masih berbiaya mahal untuk menjadi Anggota DPR maka akhirnya melahirkan oligarki. Pada kondisi ini menurut Mardani, politik harus ada yang biaya yang akhirnya berujung ada interlocking, saling menguncinya.
“Kalau ini tidak dibongkar kita makin tenggelam dalam middle income traderis karena institusi-institusi kita tidak tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.
Kedua, politik yang Involutif. Dampak dari politik saling mengunci itu berbuah pada politik yang involutif. Yaitu politik yang cenderung mengulang-ulang. Tidak ada perkembangan ke arah kemajuan.
“Akhirnya muter-muter di tempat tidak berpihak kepada rakyat,” katanya.
Persoalan politik di DPR RI yang ketiga adalah menyangkut ketajaman substansi.
Mardani mengakui politik trend-nya pada isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ia mencontoh, bagaimana DPR RI bisa mengemas isu harga bahan bakar minyak (BBM) gratis buat rakyat, juga pendidikan gratis buat rakyat.
Namun, acapkali politik yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat itu diabaikan. Karena politik yang dijalankan hanya bersifat populis.
“Jadi perlu ada kebijakan yang substantif dan solutif. Jangan cuma kebijakan yang populis,” pesannya.
Keempat menurut Anggota Komisi II DPR ini, pentingnya menyelesaikan masalah terkait kecepatan dalam bertindak. Berkaitan dengan itu, digitalisasi yang sudah berjalan harus benar-benar didorong sebagai ujung tombak. Sehingga kualitas keputusan politik DPR RI bisa semakin efektif, efisien dan produktif.
“Bahkan sifatnya progresif dan antisipatif,” tegas Mardani.
Di forum sama, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi, menekankan pentingnya peran birokrasi dalam menyampaikan kinerja DPR kepada publik.
“Tugas kami adalah bagaimana menyampaikan apa yang dilakukan oleh DPR kepada publik melalui jurnalisme positif,” ungkapnya.
Dia menyadari bahwa masyarakat masih kurang memahami peran DPR dalam tata negara, sehingga Biro Pemberitaan DPR berupaya membangun narasi yang mendekatkan DPR dengan rakyat.
Indra mengakui bahwa citra DPR di mata publik memang mengalami fluktuasi.
“Dari survei yang kami lakukan, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR pernah naik tajam sebesar 12%, meski kemudian mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir,” jelasnya.
Namun, dia optimis bahwa dengan keterbukaan dan kerja sama dengan media serta influencer, kepercayaan masyarakat terhadap DPR bisa kembali meningkat.
Indra juga menyampaikan bahwa Biro Pemberitaan akan terus bekerja sama dengan media untuk mengamplifikasi semua hal positif yang dilakukan oleh DPR.
“Kami ingin publik tahu bahwa DPR benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Sementara itu Pengamat Politik Ujang Komarudin, menyoroti pentingnya DPR untuk lebih aspiratif dan akuntabel dalam setiap langkah politiknya.
IIa menyebutkan bahwa DPR sebagai lembaga politik harus mampu menjadi ruang diskusi yang sehat di antara kekuatan politik. “Di tengah perbedaan pandangan politik, DPR harus tetap menjadi tumpuan masyarakat,” ujarnya.
Ujang juga mendukung ide bahwa kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat ditingkatkan melalui transparansi dan keterbukaan.
“Masyarakat harus melihat bahwa DPR bekerja dengan sungguh-sungguh dan semua proses politiknya dapat diakses dengan mudah,” imbuhnya.
Di akhir diskusi, semua narasumber sepakat bahwa momentum peringatan HUT ke-79 DPR RI ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran DPR sebagai wakil rakyat.
Indra Pahlevi menegaskan bahwa DPR harus menyambut periode baru dengan semangat baru.
“DPR baru, harapan baru,” tegasnya.
Diskusi ini menjadi momen refleksi bagi para wakil rakyat untuk lebih berani memperjuangkan kepentingan rakyat, membangun citra positif, serta menjaga keseimbangan kekuatan politik demi terciptanya demokrasi yang sehat dan akuntabel.(j04)
