JAKARTA (Waspada): Ketua DPW Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Sumatera Utara (Sumut) diganti dari Heriansyah kepada Muhammad Hafez.
Selain itu, Ketua DPW Sumatera Barat (Sumbar) Muhammad Yasin yang meninggal dunia digantikan oleh Benny Jovial.
Mereka, dilantik Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta, sebagai Ketua DPW Sumbar dan Sumut yang baru. Pelantikan dua Ketua DPW di Sumatera tersebut, didampingi Ketua Bangter I DPN Partai Gelora Syahfan Badri Sampurno.
Pada kesempatan itu Anis Matta juga melantik empat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat.
Keempat DPW itu yakni; DPW Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
Pelantikan tersebut digelar di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di Jakarta.
“Jadi pelantikan 4 DPW baru hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat ini, sebagai bagian dari acara Konsolidasi Kemenangan Pemilu di Jakarta. Makanya yang hadir dan kita undang hanya para Ketua DPW-nya saja,” kata Mahfuz Sidik, di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Selanjutnya, Surat Keputusan (SK) Pelantikan 4 Ketua DPW baru diserahkan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Sementara Sekretaris Jendaral Partai Gelora Mahfuz Sidik membacakan nama-nama 4 ketua DPW baru.
Dengan pelantikan 4 DPW baru hasil pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut, maka Partai Gelora kini memiliki 38 DPW sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia saat ini yang berjumlah 38 provinsi.
Ke-38 DPW tersebut, menghadiri Rakornas Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai Gelora yang digelar di Pomelotel Jakarta. Rakornas rencananya akan digelar selama 3 hari dari Selasa-Kamis, 7-9 Pebruari 2023.
Selain mendengarkan arahan dari Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Rakornas juga menggelar workshop terkait dinamika politik terkini seperti peningkatan popularitas dan elektabilitas di daerah pemilihan. (J05)
