Warung Dan Kafe Terbanyak Dapat Sanksi Pelanggaran PPKM

Warung Dan Kafe Terbanyak Dapat Sanksi Pelanggaran PPKM

  • Bagikan
PPKM Level 4. Ilustrasi
PPKM Level 4. Ilustrasi

MEDAN (Waspada): Pemilik usaha warung dan kafe paling banyak mendapat sanksi pelanggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Medan. Para pemilik usaha diberikan tindakan karena masih membuka usaha selama pemberlakuan PPKM.

Selama PPKM Darurat, warung nasi, warung kopi dan sejumlah kafe mendapat penindakan dari petugas, karena tidak mematuhi peraturan dengan tetap nekat berjualan.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu Sumanggar Siagian, data tersebut berdasarkan penindakan yang dilakukan dari 15 hingga 21 Juli 2021.

“Warung dan kafe yang paling banyak dilakukan tindakan, ada sekitar 20 an. Untuk sanksi yang diberikan ada berupa teguran tertulis dan kurungan,” kata Sumanggar Jumat (30/7).

Selain warung dan kafe, pihaknya selaku tim penegak hukum (Gakkum) PPKM Darurat, juga memberikan sanksi terhadap pemilik usaha seperti pertokoan, showroom mobil, pangkas rambut, dan warnet.

“Selain itu ada juga yang diberikan sanksi kurungan dua hari atau tiga hari, atau membayar denda sebesar Rp150 ribu hingga Rp300 ribu,” ungkap Sumanggar.

Dijelaskannya, para pemilik usaha diberikan sanksi diantaranya karena tidak mematuhi protokol kesehatan dan melanggar jam buka usaha selama pemberlakuan PPKM Darurat.

“Ada yang masih melayani di tempat, tidak memakai masker dan tidak jaga jarak,” imbuhnya.

Sebelumnya disebutkannya, Kepala Kejatisu IBN Wiswantanu menginstruksikan jajaran kejaksaan negeri dan cabang se Sumut untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan PPKM Darurat. Dalam mensukseskan pelaksanaan PPKM Darurat, Kepala Kejatisu telah mengeluarkan surat perintah Nomor : PRINT-3571/L.2/Dsb.4/07/2021 tanggal 12 Juli 2021.

Kemudian, sudah dibentuk tim dari bidang Intel dan Tindak Pidana Umum yang tergabung dalam sentra Penegakan Hukum (Gakkum) PPKM Darurat Provinsi Sumatera Utara. Tim Intel dan Tindak Pidana Umum dari Kejatisu ikut serta bersama tim Operasi Yustisi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan. (m32).

  • Bagikan