Warga Pangkalan Mansur Keluhkan Persoalan Sampah, Banjir Dan Bantuan Pemerintah

Warga Pangkalan Mansur Keluhkan Persoalan Sampah, Banjir Dan Bantuan Pemerintah

  • Bagikan
Anggota DPRD Sumut menggelar reses di Pangkalan Mansur. Waspada/ist
Anggota DPRD Sumut menggelar reses di Pangkalan Mansur. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Permasalahan sampah, banjir dan bantuan sosial seperti Peserta Keluarga Harapan (PKH) mencuat saat acara Silaturami dan Ramah Tamah dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat melalui reses Anggota DPRD Dapil  Sumut II Medan B, dr Tuahman Franciscus Purba M.Kes Sp An di Lingkungan XI, Kelurahan Pangkalan Mansur Kecamatan Medan Johor, Selasa (6/7/2021).

Pada kesempatan itu, warga Lingkungan XI R Limbong dan Rosmaida mengeluhkan persoalan sampah dan banjir serta infrastruktur yang selalu membuat resah karena hingga kini tidak terselesaikan. Bahkan tidak jarang warga terpaksa harus membuang sampah ke tempat lain yang jaraknya jauh dari tempat tinggal mereka.

Hal ini, lanjut keduanya, dikarenakan petugas pengangkut sampah dari Dinas Kebersihan Kota Medan yang mengangkut sampah rumah tangga di lingkungan ini, jarang datang sehingga menyebabkan sampah menumpuk. Padahal, warga sudah membayar iuran retribusi kebersihan setiap bulannya.

Tidak hanya itu, lanjut kedua warga ini, masyarakat akhirnya terpaksa harus membuang sampah ke tempat lain yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal mereka.

“Maka dari itu, kami meminta agar Pemerintah Kota Medan segera memberikan solusi terbaik untuk persoalan sampah ini,” kata R Limbong dan Rosmaida saat acara Silaturami dan Ramah Tamah dalam rangka Menyerap Aspirasi Masyarakat melalui Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut II Medan B, dr Tuahman Franciscus Purba M.Kes Sp An di Lingkungan XI, Kelurahan Pangkalan Mansur Kecamatan Medan Johor, Selasa (6/7/2021).

Reses tersebut dihadiri enam Kepala Lingkungan (Kepling), Lurah Pangkalan Mansur Milwan, Perwakilan Camat Medan Johor, Koordinator Kota PKH Dinas Sosial Kota Medan, Dedi Irwanto Pardede, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan Akhyar Lubis dan Kepala Cabang PDAM Tirtanadi Padang Bulan Umar Hasibuan.

Banjir

Selain masalah sampah, tambah R Limbong dan Rosmaida, persoalan klasik seperti banjir di lingkungan ini juga kerap setiap hujan turun.

Apalagi jika hujan deras. Jalan lingkungan pasti tergenang air sehingga meresahkan warga karena air banjir yang menggenangi jalan bisa masuk ke rumah mereka.

“Untuk persoalan banjir ini juga sudah lama tidak terselesaikan. Kita sebagai warga sudah sangat resah apabila hujan turun. Pasti air dengan cepat menggenangi jalan lingkungan,” cetus keduanya.

Menanggapi keluhan warga, Lurah Pangkalan Mansur Milwan mengatakan, warga bisa melaporkan kepada Kepling jika ingin dilayani dilayani pembuangan sampah. Bagi warga yang belum masuk dalam pembayaran distribusi kebersihan, bisa juga dilaporkan sehingga bisa diterbitkan retribusi rekeningnya oleh Dinas Kebersihan Kota Medan dan tidak ada lagi warga yang membuang sampah ditempat lain maupun dijalan. Karena sudah ada regulasinya bagi seluruh masyarakat Kota Medan, tidak diperbolehkan membuang sampah di Jalan Protokol.

“Kami juga sudah membuka Posko dan Patroli. Dan sudah 1 bulan berjalan yang dimulai pada 5 Juni 2021 lalu sejak dilimpahkan ke kecamatan. Sehingga tidak boleh warga membuang sampah sembarangan, terutama di jalan Protokol,” papar Milwan.

Selain itu, lanjut Milwan, kelurahan bersama seluruh Kepling menyediakan 4 unit becak pengangkut sampah yang jalan setiap hari untuk mengangkut sampah warga. Meskipun harus diakui jumlahnya terbatas dan tidak bisa bekerja maksimal.

“Maka dari itu pada kesempatan ini kita memohon kepada Bapak Walikota Medan Bobby untuk menambah armada becak pengangkut sampah agar bisa maksimal dalam menjaga kebersihan kota,” ujar Milwan.

Selain itu, tambah Milwan, kendala yang dihadapi saat ini adalah tidak adanya tempat akhir di kawasan Medan Johor sehingga harus mengumpulkan sampah ditempat tertentu sembari menunggu truck pengangkut sampah.

“Adapun tempat pembuang akhir dikawasan ini terdapat di kawasan Kanal Titi Kuning yang sifatnya sementara.

Menanggapi keluhan warga prihal bantuan pemerintah, Koordinator Kota PKH Dinas Sosial Kota Medan, Dedi Irwanto Pardede mengatakan, jika dibaca peraturan untuk mendapatkan bantuan PKH, tentunya didata terlebih dahulu yang kemudian dilakukan survey oleh petugas pencacahan.

Jika dalam survey tersebut dinyatakan berhak mendapatkan bantuan, maka data itu dimasukkan sebagai warga penerima bantuan.

“Jika ada warga yang belum terdata, maka tidak bisa dimasukkan. Harus menunggu pendataan selanjutnya. Karena pagu anggarannya sudah sesuai dengan list nama yang sudah diberikan dan di survei.

Pada kesempatan itu, Tuahman mengatakan bahwa keluhan warga yang diterimanya saat reses akan dimasukkan dalam pokok pikiran dewan dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut melalui sidang paripurna DPRD Sumut.

Tuahman juga menyarankan kepada masyarakat agar lebih intents berkomunikasi dengan Kepling untuk soal lingkungan dan bantuan pemerintah.

“Dan saya rasa Kepling siap membantu sehingga pendataan bisa mengalir sendiri,’ terang Tuahman.

Tidak hanya itu, Tuahman yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut ini mengaku kecewa dengan ketidakhadiran BPJS Kesehatan dalam resesnya. Padahal sebagian warga ada mempertanyakan prihal BPJS Kesehatan.

“Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran BPJS Kesehatan, padahal sudah kita kirim undangan resmi. Bagaimana masyarakat tahu dan masalahnya terselesaikan mengenai persoalan BPJS yang dihadapi, kalau mereka tidak hadir. (cpb)

 

 

  • Bagikan