Waspada
Waspada » Wacana PPN Persulit Kehidupan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19
Medan

Wacana PPN Persulit Kehidupan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19

DOSEN Fakultas Hukum USU, M Hadyan Yunhas Purba, SH MH. Wacana PPN persulit kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Waspada/ist
DOSEN Fakultas Hukum USU, M Hadyan Yunhas Purba, SH MH. Wacana PPN persulit kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Wacana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok dinilai dapat mempersulit kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Hukum USU, M Hadyan Yunhas Purba, SH MH (foto), Jumat (11/6) menanggapi pemberitaan, bahwa pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Kata dia, atas wacana ini masyarakat menjadi resah. “Akhir-akhir ini kita diresahkan dengan adanya wacana pengenaan pajak bahan pokok, di mana apabila hal ini benar-benar diterapkan, tentunya akan mempersulit kehidupan masyarakat di tengah situasi pandemic Covid-19,” katanya.

Menurutnya, jika hal itu dilanjutkan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (“PMK NO.99/PMK.010/2020”).

“Peraturan yang dibuat sebagai dasar hukum pengenaan pajak barang kebutuhan pokok dapat dijudicial reviiew,” ungkapnya.

Dalam pandangannya, peraturan tersebut menentukan bahwa bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat tidak dikenai Pajak pertambahan Nilai (PPN).

Barang Kebutuhan Pokok

Adapun jenis barang kebutuhan pokok tersebut meliputi: (i) beras dan gabah; (ii) jagung; (iii) sagu; (iv) kedelai; (v) garam konsumsi(vi) daging; (vii) telur; (viii) susu; (ix) buah-buahan; (x) sayur-sayuran; (xi) ubi-ubian; (xii) bumbu-bumbuan;(xiii) gula konsumsi; dan (xiv) ikan.

“Barang kebutuhan pokok tersebut di atas merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi setiap harinya, di mana negara memiliki kewajiban agar masyarakat dapat memperoleh barang kebutuhan pokok tersebut secara mudah dan murah,” ungkapnya.

Dijelaskannya, apabila barang kebutuhan pokok tersebut dikenakan pajak, tentu dapat mengakibatkan kenaikan harga yang tentunya mengekibatkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut menjadi menurun.

Hal ini sungguh ironi, ditengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini dimana masyarakat sedang berada dalam kondisi sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar pemerintah membuat kebijakan yang kontras dengan upaya untuk mengatasi hal tesebut.

Sebaliknya, untuk komoditas lain seperti mobil, pemerintah malah memberikan insentif pajak.

Oleh karena itu, pemerintah perlu secara arif mempertimbangkan kebijakan pengenaan PPN terhadap kebutuhan barang pokok agar tidak memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar harian guna mempertahankan hidupnya disituasi yang sulit seperti saat ini.

Selain itu, pengenaan PPN terhadap barang kebutuhan pokok tersebut juga bertentangan dengan PMK NO.99/PMK.010/2020 yang secara tegas menentukan bahwa barang-barang tersebut dikecualikan dari PPN.

Dia juga menyarankan agar DPR menyampaikan masukan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan tersebut, apalagi di situasi sulit seperti saat ini. (m22)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2