Waspada
Waspada » Vaksin Untuk Guru Belum Jaminan PTM Aman Dari Virus Covid-19
Medan

Vaksin Untuk Guru Belum Jaminan PTM Aman Dari Virus Covid-19

Vaksin Covid-19
Vaksin Covid-19

MEDAN (Waspada): Vaksin yang diberikan untuk para guru dan tenaga  sekaitan  belum jaminan Pembelajaran Tatap Muka(PTM), aman dari penyebaran virus Covid-19 di sekolah.

Menyahuti pemberitaan Presiden Joko Widodo pada Rabu (24/2) menargetkan kegiatan belajar mengajar siswa dapat dimulai pada awal semester baru setelah sekitar lima juta tenaga pendidik di seluruh Indonesia mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dan apa yang disampaikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan proses pembelajaran tatap muka di sekolah saat pandemi Covid-19 dibuka mulai semester ini atau Juli 2021.
Dalam hal ini, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia(FSGI),Fahriza Marta Tanjung,Jumat(26/2) menyebutkan patut juga dicatat bahwa kalau sekolah dibuka bulan Juli pun, yang sudah divaksinkan masih guru dan tenaga kependidikan sementara siswanya belum.
“Jadi resiko penularan itu tetap saja ada. Lagi pula ketika sekolah dibuka, akan membawa dampak ikutan termobilisasinya kegiatan yang lain. Misalnya antar jemput siswa. Ada yang diantar orang tuanya, ada pula yang menggunakan angkutan umum.Tidak ada jaminan kalau anak yang diantar atau dijemput dari rumah ke sekolah dan sebaliknya tidak akan tertular. Apalagi yang menggunakan angkutan umum.
Kemudian, lanjut dia, bisa juga memobilisasi kerumunan di depan sekolah karena ada yang berjualan atau tempat parkir motor siswa.
Lagi pula, sambung dia,  kalau hanya guru dan tenaga kependidikan yang divaksin menjadi alasan kuat untuk buka sekolah toh sebagian besar guru dan tenaga kependidikan memang sudah melaksanakan tugasnya di sekolah selama ini dengan berbagai alasan.
“Ada yang karena kewajiban melakukan absen sidik jari, ada yang wajib melaksanakan daring di sekolah, ada juga karena ingin menggunakan fasilitas Wifi di sekolah dan ada juga yang mengumpulkan tugas siswanya di sekolah. Artinya, guru selama masa pandemi ini juga banyak yang bolak-balik ke sekolah,” ungkapnya.

SKB 4 Menteri

Menurutnya, kalau pun tetap akan ada rencana buka sekolah kami berharap agar SKB 4 Menteri tetap berlaku. Sekolah harus memenuhi persyaratan berjenjang untuk buka sekolah. Memenuhi perizinan, mengisi daftar periksa, memehi sarana yang diperlukan untuk menjalankan prokes.
“Sebelum membuka sekolah di awal Juli 2020 nanti perlu dievaluasi kembali sekolah yang benar mampu melaksanakan protokol kesehatan secara berkelanjutan saja yang dibuka.
“Jangan waktu diverifikasi saja bisa memenuhi protokol kesehatan tetapi begitu sekolah berjalan 1 atau 2 bulan lalai terhadap protokol kesehatan.
Dari pengisian Daftar Periksa, sebagai syarat untuk membuka sekolah, hanya sekitar 50% sekolah yang melakukan pengisian baik di Kemendikbud maupun Kemenag.
“Kalau dilihat hasil penelitian Kemendikbud hanya 5,67 % Kepala Sekolah yang mengalokasikan anggarannya untuk  pencegahan penyebaran Covid 19.Lebih banyak anggaran sekolah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara daring. Ini menunjukkan bahwa upaya sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan di sekolah belum maksimal,”ungkapnya.
Hal lain disampaikanya, pihaknya berharap jika PTM tetap menjalankan Protokol Kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan.. Konsekuensinya pembelajaran dilakukan model shifting, ada pembagian kelas maksimal 50% agar bisa menjaga jarak.

Sekolah Harus Punya SOP

Ditambahkanya, seharusnya sekolah memiliki Standard Operasional Prosedur(SOP) untuk menangani persoalan jika ada yang mengalami gejala Covid.
“Tapi saya kira masih sedikit sekolah yang memiliki SOP seperti itu, SOP penanganan bagi warga sekolah yang bergejala ataupun sakit.Sesuai dengan SOP tersebut idealnya sekolah memiliki tim kesehatan dan memiliki ruang untuk isolasi bagi siswa yang sakit.
Sesuai dengan SKB 4 Menteri, salah satu persyaratan untuk membuka sekolah adalah sekolah memiliki akses untuk kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat minimal Puskesmas.
Jadi kalau ada kejadian seperti itu akan dirujuk ke Puskesmas terlebih dahulu baru ke Rumah Sakit jika diperlukan penanganan lebih lanjut.(m22)
Menyahuti pemberitaan Presiden Joko Widodo pada Rabu (24/2) menargetkan kegiatan belajar mengajar siswa dapat dimulai pada awal semester baru setelah sekitar lima juta tenaga pendidik di seluruh Indonesia mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dan apa yang disampaikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan proses pembelajaran tatap muka di sekolah saat pandemi Covid-19 dibuka mulai semester ini atau Juli 2021.
Dalam hal ini, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia(FSGI), Fahriza Marta Tanjung,Jumat(26/2) menyebutkan patut juga dicatat bahwa kalau sekolah dibuka bulan Juli pun, yang sudah divaksinkan masih guru dan tenaga kependidikan sementara siswanya belum.
“Jadi resiko penularan itu tetap saja ada. Lagi pula ketika sekolah dibuka, akan membawa dampak ikutan termobilisasinya kegiatan yang lain.
Misalnya antar jemput siswa. Ada yang diantar orang tuanya, ada pula yang menggunakan angkutan umum.Tidak ada jaminan kalau anak yang diantar atau dijemput dari rumah ke sekolah dan sebaliknya tidak akan tertular. Apalagi yang menggunakan angkutan umum.
Kemudian,lanjut dia, bisa juga memobilisasi kerumunan di depan sekolah karena ada yang berjualan atau tempat parkir motor siswa.
Lagi pula,sambung dia,  kalau hanya guru dan tenaga kependidikan yang divaksin menjadi alasan kuat untuk buka sekolah toh sebagian besar guru dan tenaga kependidikan memang sudah melaksanakan tugasnya di sekolah selama ini dengan berbagai alasan.
“Ada yang karena kewajiban melakukan absen sidik jari, ada yang wajib melaksanakan daring di sekolah, ada juga karena ingin menggunakan fasilitas Wifi di sekolah dan ada juga yang mengumpulkan tugas siswanya di sekolah. Artinya, guru selama masa pandemi ini juga banyak yang bolak-balik ke sekolah,”ungkapnya.

SKB 4 Menteri

Menurutnya, kalau pun tetap akan ada rencana buka sekolah kami berharap agar SKB 4 Menteri tetap berlaku. Sekolah harus memenuhi persyaratan berjenjang untuk buka sekolah. Memenuhi perizinan, mengisi daftar periksa, memehi sarana yang diperlukan untuk menjalankan prokes.
“Sebelum membuka sekolah di awal Juli 2020 nanti perlu dievaluasi kembali sekolah yang benar mampu melaksanakan protokol kesehatan secara berkelanjutan saja yang dibuka. “Jangan waktu diverifikasi saja bisa memenuhi protokol kesehatan tetapi begitu sekolah berjalan 1 atau 2 bulan lalai terhadap protokol kesehatan.
Dari pengisian Daftar Periksa, sebagai syarat untuk membuka sekolah, hanya sekitar 50% sekolah yang melakukan pengisian baik di Kemendikbud maupun Kemenag.
“Kalau dilihat hasil penelitian Kemendikbud hanya 5,67 % Kepala Sekolah yang mengalokasikan anggarannya untuk  pencegahan penyebaran Covid 19.Lebih banyak anggaran sekolah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara daring. Ini menunjukkan bahwa upaya sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan di sekolah belum maksimal,” ungkapnya.
Hal lain disampaikanya, pihaknya berharap jika PTM tetap menjalankan Protokol Kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan.
Konsekuensinya pembelajaran dilakukan model shifting, ada pembagian kelas maksimal 50% agar bisa menjaga jarak.

Sekolah Harus Punya SOP

Ditambahkannya, seharusnya sekolah memiliki Standard Operasional Prosedur(SOP) untuk menangani persoalan jika ada yang mengalami gejala Covid.
“Tapi saya kira masih sedikit sekolah yang memiliki SOP seperti itu, SOP penanganan bagi warga sekolah yang bergejala ataupun sakit.Sesuai dengan SOP tersebut idealnya sekolah memiliki tim kesehatan dan memiliki ruang untuk isolasi bagi siswa yang sakit. Sesuai dengan SKB 4 Menteri, salah satu persyaratan untuk membuka sekolah adalah sekolah memiliki akses untuk kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat minimal Puskesmas.Jadi kalau ada kejadian seperti itu akan dirujuk ke Puskesmas terlebih dahulu baru ke Rumah Sakit jika diperlukan penanganan lebih lanjut.(m22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2