Waspada
Waspada » UU Ciptaker Tidak Diproses Secara Transparan
Medan

UU Ciptaker Tidak Diproses Secara Transparan

AKADEMISI Hukum dari FH USU yang juga bendahara Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dr Agusmidah SH M Hum. Undang-undang Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker) terkesan diproses tidak transparan. Waspada/Ist
AKADEMISI Hukum dari FH USU yang juga bendahara Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dr Agusmidah SH M Hum. Undang-undang Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker) terkesan diproses tidak transparan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang telah disahkan jadi UU Cipta Kerja (Ciptaker) terkesan tidak diproses secara transparan sebagaiamana mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

UU Ciptaker tidak diproses secara transparan, yang terlihat dari tidak dilibatkannya partisipasi masyarakat.

Hal ini dicermati akademisi Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Agusmidah SH, M Hum kepada Waspada, Kamis (8/10).

Bendahara Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ini merespon disahkannya UU Ciptaker di DPR RI Jakarta, 5 Oktober 2020 lalu.

Menurut Dr Agusmidah,  UU Ciptaker lebih pada peristiwa politik rezim dalam pembentukan UU sebagaimana digambarkan ‘dominasi politik atas hukum’. Bukan sebaliknya, dominasi hukum (di mana hukum dinobatkan sebagai panglima).

Sebab, pembentukan UU, termasuk perihal perancangan peraturan perundang-undangan seyogyanya mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU.

Demikian pernyataan yang diungkapkan Agusmidah kepada Waspada, Kamis, (8/10) sekaitan bergulirnya penolakan masyarakat akan UU Omnibus Law yang saat ini berlangsung.

Dikatakan Agusmidah, satu UU harus dilihat dari sisi hukum (normative) dan dari sisi sosialnya (sosiologi hukum), bahwa proses dibuatnya UU harus dengan kajian yuridis dan sosiologis, di samping itu juga kajian filosofis.

“Dalam kajian sosiologis itulah, perlu ada data empiris dan melibatkan para pemangku kepentingan yang akan terdampak atas sebuah UU nantinya,” jelas Agusmidah.

Sekaitan dengan UU Ciptaker yang mendapat penolakan keras, lanjutnya, hal itu menjadi wajar.

Sebab, sebagian besar menaruh curiga akan adanya perubahan-perubahan aturan yang dapat merugikan, informasi dan sosialisasi oleh pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian sangat minims sekali.

Sehingga, masyarakat cenderung menerima berita dan statemen yang kemungkinan besar isinya provokatif atas isu-isu mendasar.

Seperti upah, pesangon (dihapus), jam kerja, dan lain-lain seolah akan ada pengikisan pelindungan terhadap pekerja.

Karena, seharusnya kata Agusmidah, dalam pembuatan satu undang-undang harus ada sosialisasi dan diskusi intens melibatkan semua unsur elemen masyarakat dalam pembahasannya, termasuk dari akedemisi.

“Yang justru terjadi hal itu tidak dilakukan,” katanya.

Bahkan, sebelum RUU ini disetujui DPR, pada saat masih di kementerian banyak versi draft RUU yang beredar di masyarakat.

Harusnya kementerian sigap dan mulai membuat langkah-langkah yang lebih transparan agar isu yang menyesatkan persepsi masyarakat tidak semakin berkembang.

Keadaan sekarang murni tanggung jawab pemerintah atas ketidak siapannya itu. Sehingga, ujung-ujungnya masyarakatlah yang dirugikan.

“Demo, dan vandalisme, rusaknya sarana dan prasarana semuanya hakikatnya adalah kerugian masyarakat,” jelas Agusmidah.

Agusmidah mengakui, dirinya dan kawan-kawan memang pernah diundang pihak kementerian Perekonomian RI sebagai mewakili Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.

“Kita berpikir saat itu kita akan mendapatkan draft RUU resmi dari Kementerian secara resmi, bukan yang kita dapat dari beredarnya draft itu dari grup-grup atau WA, namun ternyata tidak, pihak Kemenko RI hanya memaparkan secara umum tentang kerangka RUU nya, bukan isi pasal per pasal,” katanya.

Kemenaker juga pernah mengundang pertemuan membahas khusus klaster ketenagakerjaan.

Dari teman-teman yang hadir dan sharing yang mereka berikan memang kita ada memberi masukan atas RUU klaster ketenagakerjaan. “Kita tunggu apakah nantinya masukan itu diakomodir dalam UU nya,” ucapnya

“Saat ini saya belum berani menyatakan bahwa UU tersebut bisa merugikan buruh dan dapat meningkatkan perekonomian, sampai nantinya UU itu disahkan
Presiden, ditandatangani, dan dimasukkan dalam Lembaran Negara.

Sampai disetujuinya RUU Omnibus Law oleh legislatif pada Senin lalu, kita tetap tidak mendapatkan draf RUU tersebut secara resmi dari Lembaga yang berwenang,”urai Agusmidah.

Data Valid

Ditanya komentarnya tentang langkah yang diambil para Akademisi tentang UU ini, sementara detailnya kita belum tahu. Sampai UU itu belum ditandatangani presiden dan dimasukkan dalam lembaran negara.

“Secara pribadi, saya belum bisa berkomentar apa-apa. Sebab, bila berbicara hukum kita harus memiliki data yang valid,” akunya.

Walaupun teman-teman akademisi ada menyuarakan keberatannya namun itu secara general, tentang perizinan misalnya, kemudahan perizinan dengan merubah kewenangan dari daerah ke pusat.

Atau bahkan meniadakan perizinan untuk hal tertentu, disampaikan mereka masih terbatas konsep, sedangkan UU ini kabarnya membutuhkan ratusan peraturan pelaksana.

Karena kita juga harus tahu untuk siapa itu diperuntukkan dan apa dampak ekonominya yang ini akan tertuang dalam peraturan pemerintah (PP), paparnya lagi.

“Saat ini kita masih menunggu UU ini hadir dari pemerintah dan melihat apa tindakan pemerintah dalam aturan tekhnisnya serta melihat apakah itu jauh lebih baik dari praktek yang ada selama ini,” tutupnya.(clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2