Waspada
Waspada » IMM Sumut: UU Ciptaker “Tabrak” Masa Depan Lingkungan Hidup
Medan

IMM Sumut: UU Ciptaker “Tabrak” Masa Depan Lingkungan Hidup

KETUA DPD IMM Sumut Zikri Azizan Lubis. UU Ciptaker yang sudah disahkan di DPRD RI 5 Oktober lalu terkesan telah “tabrak” masa depan lingkungan hidup. Waspada/Ist
KETUA DPD IMM Sumut Zikri Azizan Lubis. UU Ciptaker yang sudah disahkan di DPRD RI 5 Oktober lalu terkesan telah “tabrak” masa depan lingkungan hidup. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah  Sumut Zikri Azizan Lubis (foto) mengatakan, UU Ciptaker yang sudah disahkan di DPRD RI 5 Oktober lalu terkesan telah “tabrak” masa depan lingkungan hidup.

UU Ciptaker “Tabrak” masa depan lingkungan hidup yakni tela direduksiya instrumen pencegahan lingkungan dalam Analisa Dampak Lingkungan  (AMDAL) dan UKL-UPL , yang bukan lagi  sebagai dasar yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.

Demikian Zikri Azizan kepada Waspada, Sabtu, (9/10) di Medan.

Dikatakatan Zikri, yang mana dalam RUU Cipta kerja izin lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan. Ini jelas mengesampingkan aspek penting lingkungan hidup.

Ketua Pusat Analisis Hak Dasar Masyarakat (PAHAM) ini juga menyayangkan  pencabutan pasal-pasal dalam UU kehutanan dan UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Menurutnya, bila ini nantinya diberlakukan, maka berpotensi  menyimpang dari filosofi, konsep dan prinsip UU asalnya.

“RUU Cipta kerja lanjut Zikri, bukan hanya mengubah, tetapi mengganti dasar-dasar ilmiah sifat sumber daya alam hanya demi kepentingan usaha besar semata, karena perizinan oleh perorangan maupun koperasi semuanya dihapus,” bebernya

Zikri juga menilai selain mengaburkan transparansi keputusan lingkungan, juga menutup dan memperlemah hak gugat masyarakat dan penegakan hukum keperdataan sanksi administratif yang dijamin di pasal 93 UUPPLH sudah dihapus.

Dikatakannya, UU Cipta kerja terkait pertambangan juga akan menghadapi persoalan terkait penyelesaian tumpang tindih konsesi pertambangan kawasan hutan dan RTRW yang didalam ketentuan pasal 134 hanya diatur dalam peraturan pemerintah,” Jelas Zikri

DPD IMM Sumatera Utara berharap Mahkamah Konstitusi agar membatalkan RUU Cipta Kerja karna berpotensi merampas hak rakyat dan melampaui regulasi yang sudah ada.

“Kita mendukung Mahkamah Konstitusi agar berpihak kepada rakyat serta masadepan lingkungan hidup, sebab Omnibuslaw ini banyak menerobos undang-undang lain.

Undang Kritik

Apalagi pengesahan paripurna Undang undang cipta kerja pada Senin 5 Oktober 2020 telah mengundang kritik hangat ditengah masyarakat, akademisi hingga menuai aksi dari elemen mahasiswa

“Kita juga menilai pembahasan tersebut begitu “mendesak” tanpa melalui tahap sosialiasasi kepada masyarakat, terutama dalam situasi keprihatinan bangsa sebagai dampak serius multidimensional dari covid-19 ini, ” ujarnya

“Harusnya pemerintah fokus menekan angka kemiskinan serta ketahanan pangan, sebab dalam BPS Maret 2020 terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019.

Disusul ancaman krisis pangan dampak dari pandemi seperti yang diingakan Belum Food Agriculture Organization (FAO).

Pihaknya memastikan fakta sosial yang ada dinilai hilang dari amatan DPR di parlemen, ditambah dengan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan. Namun lagi-lagi  dihadapkan dengan kasus baru regulasi yang menabrak lingkungan hidup.pungkasnya. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2