Usut Rekayasa Tender Di ULP Pemko Medan

Usut Rekayasa Tender Di ULP Pemko Medan

  • Bagikan
MAFIA TENDER. Sejumlah rekanan meminta pihak berwenang untuk mengusut rekayasa tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Medan. Ilustrasi
MAFIA TENDER. Sejumlah rekanan meminta pihak berwenang untuk mengusut rekayasa tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Medan. Ilustrasi

MEDAN (Waspada): Sejumlah rekanan meminta pihak berwenang untuk mengusut rekayasa tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Medan, yang sengaja mengalahkan perusahaan yang tidak menyetor fee paket kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Medan.

“Kecurangan dan rekayasa sudah jelas sekali terjadi, kita mohon ini diusut, kalau perlu bongkar berkas,” kata S, rekanan mewakili perusahaan atas nama CV K P, kepada Waspada di Medan, Minggu (1/8).

Menurutnya, semua berkas yang diajukan pihaknya tampaknya tidak diproses secara benar, sehingga pesimis perusahaanya bisa memenangkan paket pemagaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Rahmadsyah Medan dengan pagu anggaran Rp 500 juta Tahun Anggaran APBD 2021 di DPKPPR Medan.

Walau pada masa sanggah masih diberi kesempatan karena masih satu pembintangan untuk paket yang dimenangkan CV Tri Mutiara Indah Rp 472.289.410, CV KP tidak begitu bergairah lagi meng-update kelanjutannya.

Padahal, CV KP sudah mengajukan penawaran terendah dengan nilai Rp 393.392.412, namun tersingkir dengan alasan Tabel B2 tidak sesuai dengan dokumen pemilihan.

Hal yang sama juga dialami RA, mewakili dari CV MU, yang mengikuti proses tender Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan – Pengaspalan Jalan di Jl. Perbatasan I dan Jl. Jati 3 Kel. Binjai Kec. Medan Denai APBD 2021 dengan nilai Rp. 400 juta.

Kemudian pengaspalan jalan di Pemeliharaan Jalan – Pengaspalan Jalan di Jl. Jermal IV Ujung, Jl. Bangun Sari III dan Jl. Jermal XI Kel. Denai Kec. Medan Denai APBD 2021 dengan pagu Rp. 825 juta dan pengaspalan jalan di Jl. Perjuangan Kec. Medan Perjuangan APBD dengan nilai pagu Rp. 2,5 miliar.

“Hingga Jumat, sudah ada 3 perusahaan yang dipanggil PU, namun kami dari CV MU belum juga dipanggil, kami menduga sudah ada permainan,” sebutnya.

Lobi

Pihaknya menduga, rekanan yang sudah dihubungi karena sudah melakukan lobi-lobi agar perusahaannya memenangkan paket tersebut.

Dia menduga pihak ULP, Pokja, PPK hingga Kadis sudah saling mengatur agar calon pengantin adalah orang yang sudah mengatur persen setoran kepada semua pihak.

Merespon ini, Ketua Komunitas Pegiat Anti Korupsi (KPAK), Osril Limbong mendesak aparat berwenang termasuk asosiasi rekanan untuk menindaklanjuti temuan para rekanan itu. “Tegasnya, kalau mau adil, bongkar berkas rekanan yang sudah mengikuti tender, saya pastikan berkas banyak yang cacat,” ujarnya.

Terpisah, menanggapi tudingan dinasnya terkait setor menyetor fee, Kadis PU Zulfiansyah dan Kepala DKPP2, Tondi Nasution belum berhasil dimintai keterangannya. Pesan melalui no Whatsapp, belum berbalas. (cpb/m04)

  • Bagikan