Waspada
Waspada » Usut Anggaran Peliputan Dan Publikasi Rp824 Juta Di Sekretariat DPRD Sumut
Medan

Usut Anggaran Peliputan Dan Publikasi Rp824 Juta Di Sekretariat DPRD Sumut

PENGACARA Dahsat Tarigan SH. Dia meminta Kejati Sumut usut tuntas penggunaan anggaran jasa tenaga peliputan, belanja bahan publikasi dan dokumentasi senilai Rp824 juta di Sekretariat DPRD Sumut. Waspada/Ist.
PENGACARA Dahsat Tarigan SH. Dia meminta Kejati Sumut usut tuntas penggunaan anggaran jasa tenaga peliputan, belanja bahan publikasi dan dokumentasi senilai Rp824 juta di Sekretariat DPRD Sumut. Waspada/Ist.

MEDAN (Waspada): Pengacara Dahsat Tarigan SH (foto) meminta Kejati Sumut usut tuntas anggaran peliputan, belanja bahan publikasi dan dokumentasi senilai Rp824 juta di Sekretariat DPRD Sumut.

“Agar masalahnya menjadi terang-benderang, sebaiknya Kejatisu segera melakukan pengusutan terhadap penggunaan anggaran jasa tenaga peliputan, belanja bahan publikasi dan dokumentasi tersebut,” ujar Dahsat Tarigan kepada wartawan, Rabu (20/1) di Medan.

Seperti diketahui, tandas Wakil Ketua Peradi Sumut ini, berbagai pihak sedang menyoroti penggunaan dana APBD Sumut sebesar Rp824 juta yang diduga tidak sesuai peruntukannya, yakni biaya jasa tenaga peliputan sebesar Rp392 juta dan belanja bahan publikasi dan dokumentasi sebesar Rp432 juta.

Bahkan Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Nuraini SE MSP kepada wartawan baru-baru ini mengatakan, belanja tenaga peliput tersebut digunakan untuk gaji tenaga kontrak di Humas Sekretariat Dewan sebanyak 11 orang selama 12 bulan.

“Itulah gaji bulanan mereka tak ada yang lain. Bisa dikonfirmasi ke Bendahara Sekretariat Dewan,” katanya baru-baru ini kepada wartawan.

Disebutkan Nuraini, tenaga peliput tersebut bertugas meliput kegiatan paripurna dewan, rapat dengar pendapat dan sejumlah kegiatan lainnya di lembaga legislatif, untuk diterbitkan di website dewan, bukan merilis berita ke wartawan.

“Pernyataan ini yang membingungkan masyarakat, kenapa justru belanja tenaga peliput dialihkan untuk gaji tenaga kontrak. Apakah ini tidak menyalahi,” tanya Dahsat.

Dia meminta Kejatisu usut anggaran peliputan dan publikasi Rp824 Juta di Sekretariat DPRD Sumut tersebut, dengan secepatnya melayangkan surat panggilan ke Sekretariat Dewan untuk dimintai keterangan, agar tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.

Anggaran Di Sekretariat DPRD Sumut

Sebagaimana data diperoleh dari https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/swakelola/satker/63965. Yakni, dana Belanja Jasa Tenaga Peliput sebesar Rp392 juta, di mana para tenaga kerjanya disebut-sebut para tenaga honor yang sebelumnya sudah memperoleh gaji bulanan.

Selain itu, dana Belanja Jasa Media Elektronik sebsar Rp492 juta. Saat ditelusuri dana tersebut disebut-sebut untuk biaya jasa TV Kabel atau TV Satelit, yang nyatanya hingga kini belum juga bisa dipergunakan.

Anehnya lagi, pihak sekretariat mencantumkan anggaran Belanja Bahan Publikasi dan Dokumentasi sebesar Rp432 juta. Dana ini disebut-sebut diperuntukkan kegiatan reses dewan. Tapi kenyataannya hingga kini samasekali pihak sekretariat tidak menjalankan komunikasi tersebut khususnya kepada insan pers.(cpb)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2