MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap (foto) meminta Pemprovsu melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) segera menuntaskan 21 sisa dari 168 paket proyek tahun jamak (multiyears) Rp 2, 7 triliun yang telah dihentikan pelaksanaannya, dan hingga kini belum dikerjakan.
“Saya meminta dengan sangat agar semua paket ruas jalan yang sama sekali belum dikerjakan atau belum selesai dikerjakan, agar dianggarkan kembali pada P-APBD 2024 dan R-APBD 2025,” kata Yahdi kepada Waspada melalui pesan whatsapp, Selasa (11/6).
Wakil rakyat Dapil Sumut V Batubara-Asahan-Tanjungbalai itu, merespon aksi unjukrasa yang dilakukan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kecamatan Air Joman Sei Silau, Asahan di gedung DPRD Sumut, Senin (10/5).
Mereka mempersoalkan 11 item proyek strategis berupa jalan dan jembatan Sumut seluruhnya berlokasi di Asahan, dengan No kontrak bagian dari multiyears contract No 602/BMBK-PEMB/KPA/1665/2002 tanggal 22 Juni 2022 dengan masa kerja 540 hari kalender 2022/2023. Adapun penyedia jasanya adalah PT Waskita, SMJ, PT Pijar Utama KSO, serta konsutan PT Citra Diecona KSO PT Perentjana Djaja.
Di antaranya, peningkatan struktur jalan provinsi Ruas Pasar I-Pasar XIX (Pembangunan Sei Dua-Pasar Banjar), dan pembukaan jalan provinsi Gertak Serong-Sarang Elang-Sei Sembilang-Batas Labuhan Batu Utara di Kabupaten Asahan.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir mengatakan, dari 11 paket yang disoal warga Air Joman itu, masuk dalam 21 paket yang belum dikerjakan hingga kini. Proyek berupa peningkatan jalan dan jembatan itu dihentikan sejak April 2024-14 Mei 2024.
“Kita minta semua paket dikerjakan yang seluruhnya masuk multiyears contract Rp 2,7 triliun yang tidak diteruskan lagi kontraknya dapat dituntaskan,” kata Yahdi, yang juga anggota Komisi D DPRD Sumut yang tupoksinya membidangi infrastruktur itu.
Dijelaskan, pihaknya sudah menyampaikan hal itu baik sebagai anggota DPRD Sumut, juga Pansus LKPJ dalam berbagai kesempatan kepada pihak eksekutif dan Kadis Kadis PU PR Mulyono, Sekda dan Pj Gubsu melalui pendapat Fraksi PAN pada paripurna LKPJ tanggal 5 Juni yang lalu.
“Kita berharap tentu saja paket proyek yang tersisa dapat dikerjakan,” ujar Yahdi, yang terpilih untuk kedua kalinya sebagai anggota DPRD Dapil Sumut V, periode 2024-2029.
Terpisah, Kadis PUPR Mulyono kepada Waspada memastikan sisa proyek yang belum dikerjakan akan dituntaskan. “Ya nanti (melalui) tender ulang menggunakan APBD, ada sebanyak 21 dari seluruh 168 paket ruas jalan di Sumut yang belum dikerjakan melalui kerja sama operasional (KSO) proyek multiyears Rp2,7 triliun akan ditender ulang,” pungkasnya. (cpb)
