Waspada
Waspada » Tren Korupsi Sumatera Utara 2019, Medan Urutan Pertama Terbanyak Kasus Korupsi
Medan

Tren Korupsi Sumatera Utara 2019, Medan Urutan Pertama Terbanyak Kasus Korupsi

SAHdaR memaparkan catatan akhir tahun Tren Korupsi Sumut sepanjang 2019, Senin (30/12). Waspada/Rama Andriawan
SAHdaR memaparkan catatan akhir tahun Tren Korupsi Sumut sepanjang 2019, Senin (30/12). Waspada/Rama Andriawan

“Kota Medan sebagai ibukota provinsi menempati posisi terbanyak terjadinya kasus korupsi sepanjang 2019. Tercatat ada 10 kasus yang sudah di sidangkan di Pengadilan Tipikor Medan,” kata Surya Darmawan, selaku Divisi Pemantauan Peradilan dari Sentra Advokasi Untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdAR), dalam paparan catatan akhir tahun, di Kantor SAHdaR, Senin (30/12).

Ia memaparkan, kasus korupsi di Medan diantaranya adalah kasus kredit fiktif bank, kasus korupsi pembangunan Sirkut Tartan dan perjalanan dinas Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. “Kesemua kasus tersebut menunjukan bahwa Kota Medan belum berhasil membangun sistem pencegahan korupsi yang baik,” ujarnya.

Sementara di urutan kedua kasus korupsi terbanyak ditempati Kab. Langkat, menyusul Kab. Mandailing Natal, Pematangsiantar dan Deliserdang dengan masing-masing sebanyak tiga kasus korupsi.

“Total pelaku yang terlibat kasus korupsi sepanjang tahun 2019 sebanyak 94 orang. ASN mendominasi sebanyak 32 orang, rekanan pemerintah sebanyak 27 orang, diikuti dengan pegawai BUMN/BUMD sebanyak 13 orang dan Perangkat Desa sebanyak 11 orang,” ujarnya.

Dalam catatan bertajuk Tren Korupsi Sumatera Utara 2019, di tahun ini juga, lanjut Surya, terdapat seorang Kepala Daerah yang disidangkan karena terlibat kasus korupsi. Angka ini menambah daftar panjang pelaku korupsi yang berasal dari Kepala Daerah.

“Catatan kami sampai saat ini, sejak 2011 sudah tercatat 19 orang Kepala Daerah di Sumut yang terlibat kasus korupsi, termasuk Wali Kota Medan (Dzulmi Eldin) pada tahun ini,” ungkapnya.

Dalam catatan akhir tahun SAHdaR, sepanjang tahun 2019, juga muncul korupsi dengan modus kredit fiktif menjadi tren baru praktik korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan. Modusnya yakni, pinjaman fiktif/kredit fiktif yang dilakukan di beberapa Bank yang sahamnya terdapat kepemilikan pemerintah.

“Contohnya BRI, Bank BRI Agro, Bank Sumut. Ketiga bank pemerintah ini punya kasus yang mirip-mirip selama 2019. Untuk korupsi baru yang banyak muncul ke publik, yakni korupsi di bidang perbankan ini memiliki persentase sebesar 10 persen dari keseluruhan kasus,” ucapnya.

Korupsi Dana Desa Terbanyak

Selain itu, sepanjang tahun 2019, dalam catatan SAHdaR, bantuan dana desa paling banyak yang dikorupsi, dengan jumlah total 8 kasus atau 30 persen dari seluruh kasus yang ditindak sepanjang 2019.

“Delapan kasus korupsi yang berkaitan dana desa di seluruh wilayah Sumut terjadi di Langkat, sebanyak 2 kasus dan sebanyak 1 kasus masing masing di Kab. Batubara, Tebingtinggi, Tanah Karo, Padangsidempuan, Tapanuli Tengah,” ungkap Surya.

Kemudian persentase kasus korupsi perbankan 10 persen atau 5 kasus di tahun ini. Menyusul korupsi di bidang infrastruktur 7 kasus (26 persen) dan pendidikan 6 kasus (22 persen).

Namun berdasarkan catatan SAHdaR, justru tahun ini terjadi penurunan jumlah kasus korupsi bila dibandingkan di tahun 2018 yang terdapat 79 kasus korupsi dengan 128 register kasus.

“Di tahun ini hanya ada 48 kasus korupsi (86 Register Kasus). Penurunan kasus ini kami duga sama seperti halnya pada tahun 2014 yang disebabkan karena memasuki tahun politik yang mana terjadi penurunan jumlah penangan kasus, sehingga penindakan terhadap kasus korupsi rendah,” ujar Surya.

Beberapa kasus yang disidangkan tahun ini, dicatat SAHdaR berasal dari kasus-kasus yang belum disidangkan di tahun sebelumnya atau pengembangan dari kasus yang telah disidangkan. (cra)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2