MEDAN (Waspada): Salah seorang deklarator Partai Demokrat Sumatra Utara (Sumut) yang juga pengurus periode 2016-2021, Togar Manurung (foto), meminta agar pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumut yang telah berlangsung beberapa waktu lalu diulang kembali. Togar menduga bahwa pelaksanaan musda tersebut tidak bersih dan mengandung unsur transaksional.
Togar Manurung juga meminta agar konsep pelangi, dalam hal ini muslim dan non muslim, dapat diterapkan bagi unsur ketua dan sekretaris Partai Demokrat Sumut. Penerapan konsep pelangi ini sudah menjadi karakter tersendiri bagi Partai Demokrat Sumut dan menggambarkan kondisi pluralisme atau heterogenitas di Sumut.
Hal ini pernah dilakukan dalam kepemimpinan DPD Partai Demokrat Sumut, dimana saat Ketua Demokrat Sumut dijabat oleh Palar Nainggolan yang non muslim, maka sekretarisnya adalah Rahmad Hasibuan yang muslim. Begitu juga pada periode berikutnya dimana saat ketua dijabat oleh HT Milwan yang muslim, dan sekretaris dijabat oleh Tahan Panggabean. Begitu juga saat JR Saragih menjadi ketua dimana sekretarisnya adalah Melizar Latif.
Togar Manurung dalam keterangannya, Minggu (10/4) mengatakan dirinya melihat bahwa pelaksanaan Musda Partai Demokrat Sumut tidak bersih. Hal ini dikarenakan pemilihan ketua hanya ditentukan oleh tim dari DPP Partai Demokrat yang menerima para calon yang diusulkan melalui musda. “Musda hanya memunculkan kriteria calon ketua berikut calon ketua itu sendiri. Nama calon ketua ini kemudian dikirimkan ke DPP Partai Demokrat. Pusat melakukan fit and proper test dan selanjutnya menentukan siapa yang berhak menjadi ketua DPD Partai Demokrat Sumut,” ujarnya.
Togar Manurung yang ikut membentuk DPC Partai Demokrat di Karo, Pakpak Bharat, dan Dairi tersebut menilai bahwa pola pemilihan ketua seperti itu rawan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan juga mendorong terjadinya pola transaksional. Di samping itu, musda tersebut juga menjadi tidak demokratis.
“Kader yang memiliki hak suara dalam musda tentu kecewa karena tidak dapat menggunakan haknya tersebut. Dan ini sudah saya dengar muncul keluhan atau kekecewaan dari rekan partai, termasuk di tingkat DPC. Mereka melihat untuk apa maju menjadi calon ketua jika nantinya pusat yang menentukan,” tuturnya.
Togar Manurung yang pernah menjabat sebagai Plt Ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Nias Induk, Nias Utara dan Pematangsiantar ini juga mengatakan bahwa pelaksanaan musda seharusnya tidak hanya untuk memilih ketua saja. Namun juga sebagai sarana untuk menyusun program jangka pendek dan jangka panjang.
Melihat berbagai persoalan tersebut, Togar Manurung meminta agar pelaksanaan Musda Partai Demokrat Sumut dapat diulang kembali dan berlangsung dengan demokratis. “Dan musda juga sebagai sarana untuk menyusun program kerja,” tuturnya.
Seperti yang diberitakan, Musda Partai Demokrat Provinsi Sumut digelar di Medan pada Senin (10/1). Musda yang berlangsung secara tatap muka dan virtual itu menetapkan 3 kader calon Ketua Partai Demokrat Sumut periode 2022-2027 untuk menggantikan Herri Zulkarnain Hutajulu yang sudah beberapa tahun menjabat sebagai plt ketua. Adapun tiga calon tersebut adalah Wakil Bendahara Umum DPP, Lokot Nasution; Anggota DPRD Sumut, Armin Simatupang, dan Pelaksana Ketua DPD Partai Demokrat Padanglawas Utara, Tondi Roni Tua.
Mereka ditetapkan sebagai calon setelah lulus verifikasi dari panitia. Penetapan ketiganya langsung disampaikan Ketum DPP AHY saat memberikan keterangan secara virtual pada Musda itu. “Setelah diverifikasi oleh panitia, ada tiga nama calon ketua yakni Lokot Nasution, Armin Simatupang dan Tondi Roni Tua,” ujar AHY, yang disambut tepuk tangan oleh para peserta musda.
Selang beberapa waktu kemudian, DPP Partai Demokrat menetapkan Muhammad Lokot Nasution, sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumut periode 2022-2027. Penetapan ini disampaikan Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron saat dihubungi awak media, Kamis (3/3).
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu ditetapkan DPP Partai Demokrat setelah melalui proses fit & proper test yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen Teuku Riefky Harsya, dan Ketua BPOKK Herman Khaeron. (m06)
