Waspada
Waspada » Meneg BUMN Diminta Tinjau Ulang Pembentukan Holding Company di PTPN
Medan

Meneg BUMN Diminta Tinjau Ulang Pembentukan Holding Company di PTPN

KETUA Umum Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN FKPPN) Drs HN Serta Ginting. Meneg BUMN diminta tinjau ulang pembentukan holding company di PTPN. Waspada/Ist
KETUA Umum Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN FKPPN) Drs HN Serta Ginting. Meneg BUMN diminta tinjau ulang pembentukan holding company di PTPN. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Menteri Negara atau Meneg BUMN RI Erick Tohir diminta tinjau ulang Peraturan Pemerintah No 72/2014, yang menjadi dasar pembentukan holding company (perusahaan induk) di PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Meneg BUMN diminta tinjau ulang pembentukan holding company di tubuh PTPN 1 sampai dengan 14, yang induknya adalah PTPN3 (Persero).

Permintaan ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN FKPPN), Drs HN Serta Ginting (foto).

Melalui siaran persnya, Sabtu (13/6), Serta menyebutkan permintaan tersebut didasarkan pada keresahan dari para pekerja dan juga kekhawatiran dari para pensiunan/purnakarya.

“Lalu pengamatan kami secara seksama bahwa kondisi PTPN saat ini tidak lebih baik dari sebelum penggabungan,” ujar mantan anggota DPRD Sumut ini.

Dia menjelaskan, beberapa contoh persoalan dan dampak buruk pembentukan holding tersebut, di antaranya yakni sebelum holding, semua PTPN lancar membayar gaji karyawan.

Kini, tidak seperti sesudah penggabungan ada beberapa PTPN, pembayaran gaji karyawan jadi terlambat.

Kemudian, banyak aset terbengkalai dan tidak difungsikan.

Sehingga pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) bagi pensiunan sangat tidak lancar, bahkan macet di beberapa PTPN.

Selanjutnya, jelas dia, banyaknya penguasaan lahan HGU oleh para penggarap, sehingga lahan produksi berkurang.

Kemudian hanya beberapa PTPN saja yang berhasil membukukan laba, namun lebih banyak PTPN yang merugi.

“Bahkan insentif dan bonus yang menjadi harapan karyawan saat ini malah yang ada kekecewaan, karena tidak ada lagi insentif sejak masa penggabungan,” katanya.

“Dan lain lain yang tidak kami sebutkan satu persatu,” papar mantan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini.

Deviden

Lebih lanjut Serta Ginting juga mengungkap, dulu masing masing PTPN mampu memberikan deviden ke negara meskipun belum ada penyertaan modal negara seperti yang saat ini.

Kendati demikian PTPN lancar bayar gaji karyawan dan pensiunan serta bisa memberikan bonus kepada karyawan serta setor deviden ke negara.

“Kami sejak awal mengkhawatirkan kalau holding ini akan menjadikan ladang korupsi,” ujarnya.

“Dan ternyata benar dugaan kami, terbukti dirut holding melakukan kejahatan korupsi penjualan gula bersama oknum Direktur Pemasaran PTPN3. Inilah yang sangat kita sesalkan,” tegasnya.

“Kenapa hal ini kami sesalkan ? Coba kita bayangkan di saat para pensiunan ada yang menerima gaji pensiun di bawah Rp 100.000 per bulan, kok tega-teganya dirut melakukan korupsi berjamaah,” urainya.

“Kami yakin ini juga imbas dari holding, karena sepertinya semua merupakan kekuasaan direktur holding,” imbuhnya.

Serta Ginting mengaku, pihaknya hanya ingin kelangsungan kejayaan PTPN ini terus berjalan, dengan tatakelola yang baik, dan jauh dari KKN.

“Begitu juga yang kami soroti adalah setelah dilakukan holding sepertinya Kementerian BUMN kurang tepat menempatkan Direksi, yang terkesan lebih banyak orang yang tidak paham perkebunan yang dijadikan direksi,” ucapnya.

“Kita bukan menolak, namun jangan semua dari eksternal. Prinsipnya kami mendukung kebijakan pak Menteri sepanjang untuk memajukan PTPN dan karyawan,” jelasnya.

Seperti pembubaran anak Usaha BUMN, termasuk yang ada di PTPN. Karena bukannya untung, namun malah cenderung merugikan induk usaha.

Mereka juga meminta agar Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 4 triliun kepada PTPN3 (Persero) ditunda.

Alasannya, belum terlihat ada program yang jelas, yang menunjukan tanda-tanda bangkitnya PTPN-PTPN di bawah PTPN3 dari keterpurukan.

“Justru kita khawatir dana tersebut tidak tepat sasaran. Sekali lagi, kami berharap pemerintah berkenan meninjau ulang PP 72 Tahun 2014, ” ujarnya.

“Kami siap untuk terus memberikan masukan saran dan pendapat,” sebutnya.

“Sekali lagi, kami berharap Pemerintah berkenan meninjau ulang PP 72 Tahun 2014. Kami siap untuk terus memberikan masukan saran dan pendapat kepada Kementerian BUMN RI, ” tutup Serta. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2