Tingkatkan Pelayanan Adminduk, Disdukcapil Medan Gelar FGD -

Tingkatkan Pelayanan Adminduk, Disdukcapil Medan Gelar FGD

  • Bagikan
Kadisdukcapil Kota Medan, Zulkarnain (tengah) foto bersama dengan para narasumber pada acara Forum Grup Discussion Koordinasi Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2021, di Hotel Grand Kanaya Medan, Kamis (21/10).
Kadisdukcapil Kota Medan, Zulkarnain (tengah) foto bersama dengan para narasumber pada acara Forum Grup Discussion Koordinasi Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2021, di Hotel Grand Kanaya Medan, Kamis (21/10).

MEDAN (Waspada): Dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dengan capaian kualitas yang lebih baik dan terintegritas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan menggelar Forum Grup Diskusi (FGD).

FGD dengan tema Koordinasi Peningkatan Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2021 tersebut, diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi terkait dan stakeholder lainnya, di Hotel Grand Kanaya Medan, Kamis (21/10).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Medan, Zulkarnain mengatakan, FGD tersebut berangkat dari hasil evaluasi survei kepuasan yang dilakukan. Dimana masih ditemukan gap atau kesenjangan antara kualitas pelayanan Adminduk yang diharapkan dengan capaian kualitas pelayanan Adminduk yang dinikmati sampai saat ini.

Untuk itu, dia menyebutkan, lewat FGD koordinasi tersebut pihaknya ingin mencari masukan-masukan dari para stakeholder dalam peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat, termasuk di bidang Adminduk yang diharapkan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya.

“Penyelenggaraan Adminduk itu stakeholder-nya luas, pemangku kepentingannya luas. Saat ini tugas ataupun fungsi Adminduk tidak hanya dalam rangka penerbitan, penataan, berbagai dokumen kependudukan, tapi sampai kepada pemanfaatan data oleh berbagai OPD ataupun institusi publik lainnya,” kata Zulkarnain.

Apalagi, lajutnya, saat ini banyak program kerja OPD ataupun sektor publik lainnya yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Yang teranyar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dirancang berbasis NIK.

“Bagaimana Disdukcapil mampu menyediakan data yang semakin akurat dan valid. Karena stakeholder-nya luas, maka kita butuh berbagai saran dan masukan yang konstruktif, nantinya bisa dijadikan dasar formulasi bagi kebijakan dan perubahan peningktan kualitas ataupun mutu pelayanan Adminduk pada masa yang akan datang, baik dalam aspek pelayanan Adminduk maupun dari sisi pemanfaatan data kependudukan,” terangnya.

Dia menyebutkan, salah satu kinerja pelayanan Adminduk yang baik tentunya bisa diamati dari capaian, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, dan pencatatan sipil yang ada di setiap lemari masyarakat. Diharapkan, seluruh masyarakat, keluarga, memiliki semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang diperlukan, sehingga saat perlu tinggal ambil di lemari, atau kalau perlu Kartu Tanda Penduduk (KTP) tinggal ambil di dompet.

“Kita berharap, sesuai dengan visi misi pembangunan kota di bidang pelayanan publik, khususnya Adminduk, kita berharap cakupan kepemilikan semua dokumen kependudukan sesuai dengan target-target yang sudah kita tetapkan dari tahun ke tahun, sehingga berkontribusi memberikan sumbangan terhadap pencapaian visi misi pembangunan kota di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah,” ucap Zulkarnain.

Kembangkan Layanan Online

Zulkarnain juga menyinggung soal layanan online. Menurutnya, sejak 2 tahun lalu pihaknya sudah dan terus mengembangkan layanan online yang diberi nama SiBisa. Sesuai dengan kebijakan transformasi digital di bidang pelayanan publik, semua produk-produk utama kependudukan bisa diakses di Aplikasi SiBisa melalui layanan online, kapanpun dan dimanapun.

“Bahkan fasilitas layanan online sampai kepada pengantaran langsung dokumen ke rumah-rumah. Sebab Disdukcapil sudah bekerjasama dengan PT POS Indonesia untuk pelayanannya, termasuk aplikasi pelaporan kematian, kelahiran, pindah. Itu sudah kita rancang aplikasinya,” terangnya.

Jika sebelumnya sudah dirancang di tingkat kelurahan, sekarang juga dilakukan pelatihan sampai di tingkat lingkungan. Jadi setiap kepala lingkungan ke depan diharapkan sudah bisa membuat pelaporan kematian, kelahiran, pindah, melalui aplikasi yang disiapkan.

“Aplikasi pelaporan ini beda dengan SiBisa. Karena banyak keluarga yang tidak mau mengurus akta kematian, tapi peristiwa kematiannya tetap harus dilaporkan untuk membangun data yang semakin akurat. Kalau keluarga enggak mau memohonkan akta kematian, kepala lingkungan bisa melaporkannya,” tandas Zulkarnain. (m31)

  • Bagikan