Tingkatkan PAD, DPRD Medan Dukung Penerapan E-Parking

Tingkatkan PAD, DPRD Medan Dukung Penerapan E-Parking

  • Bagikan
KETUA Fraksi PDI P DPRD Medan, Robi Barus. Waspada/Ist
KETUA Fraksi PDI P DPRD Medan, Robi Barus. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Fraksi PDIP DPRD Medan sangat mendukung penerapan E-Parking ini yang dimulai dari kawasan Kesawan sampai ke 22 titik pada 8 kawasan di Kota Medan. Pasalnya hal tersebut guna meningkatkan Potensi Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir, mengingat selama ini ada begitu banyak kebocoran PAD yang terjadi dari sektor tersebut.

“Kalau tujuannya untuk menutup potensi kebocoran PAD sehingga mampu meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir bahkan hingga 3 kali lipat, maka apa alasan untuk tidak mendukung? Tentu lah harus kita dukung, bahkan kita dorong, ini demi pembangunan Kota Medan kok,” ujar Ketua Fraksi PDI P DPRD Medan, Robi Barus (foto), Kamis (21/10).

Dikatakan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan itu, penerapan E-Parking juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa parkir tepi jalan. Sehingga, masyarakat dapat merasakan pelayanan yang maksimal dari para jukir yang ada.

“Selama ini kan banyak masyarakat yang mengeluh soal jukir. Kalau sudah pakai E-Parking, mana bisa lagu jukir sembarangan sama masyarakat, masyarakat bisa melaporkannya melalui aplikasi yang nantinya disiapkan. Dengan adanya E-Parking ini, masyarakat akan dijadikan prioritas dalam jasa layanan parkir,” katanya.

Soal adanya penolakan dari sejumlah juru parkir (jukir), Robi menjelaskan jika jukir yang dimaksud adalah segelintir jukir. Tak cuma itu, pro dan kontra dalam sebuah kebijakan adalah hal yang biasa. Apalagi saat ini, banyak jukir yang selama ini bertugas di lapangan yang telah bersedia bergabung dan menerapkan E-Parking di 8 kawasan E-Parking tersebut.

Berdasarkan data yang ada, lanjut Robi, perharinya ada hampir 10 ribu kendaraan yang parkir di 22 titik tersebut dalam satu hari. Artinya, setiap harinya ada hampir 10 ribu orang yang merasakan manfaat dari E-Parking tersebut.

“Apakah ini akan kita korbankan untuk segelintir jukir yang katanya menolak itu? Kan tidak pas rasanya. Justru kita mendorong agar Pemko Medan dan pihak ketiga harus memprioritaskan para jukir yang ada agar diberdayakan, dan itu sudah dilakukan. Tak cuma itu, bahkan mereka diberi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (h01)

  • Bagikan