Tidak Lulus PPPK, Guru Minta Dikembalikan Ke Sekolah

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan meminta agar mereka yang ikut ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II namun gagal, agar tidak dipecat serta dapat dikembalikan ke sekolah induk tempat semula mengajar. Terutama mereka yang bertugas pada sekolah-sekolah negeri di Kota Medan.

Demikian disampaikan beberapa guru tidak tetap Kota Medan kepada wartawan di Medan, Selasa (21/12) sore. Yakni diantaranya Rahma Nasution, Nita Novianti Harahap, Magdalena Siregar, Naimah Sari, Murni Sitompul, dan Dian Melati.

“Sekarang setelah ujian tahap II ini selesai, kembali lagi kami dihadapkan dengan kenyataan formasi yang ada di sekolah negeri itu akan diisi oleh yang bukan guru honor induk yang selama ini bertugas, maka kami sangat rentan sekali untuk dipecat,” kata Ketua FGTT Kota Medan, Rahma Nasution.

Kondisi ini menurutnya tidak fair, karena kesulitan yang sangat luar biasa berhadapan dengan guru-guru swasta yang sudah memegang sertifikasi pendidik atau serdik.

“Hal ini menjadi sebuah kesedihan kepada seluruh guru honorer yang bertugas di sekolah negeri,” terangnya.

Terlebih para guru swasta yang bakal lulus PPPK itu, sambung dia, telah mendapat afirmasi serdik nilai maksimal dari kompetensi teknis itu sebesar 500. Alhasil, sepintar dan sekuat apapun guru honor negeri ini pasti tidak akan menang melawan guru-guru swasta yang sudah sertifikasi.

“Itu terbukti dari proses ujian tahap II (PPPK) tahun ini rata-rata yang paling besar lulus adalah guru-guru swasta yang memiliki sertifikat pendidik,” imbuh Nita selaku Sekretaris FGTT Medan.

Pihaknya ogah mencari ‘kambing hitam’ dalam hal ini. Namun secara regulasi, mereka yang gagal ini dapat diberdayakan lagi melalui diskresi pemda setempat.

“Kami bukanlah tidak mampu dalam ujian tahap II, namun bisa dilihat dari daftar nilai yang kami bawa bahwa rata-rata guru honor di sekolah negeri kalah pada nilai teknis,” kata Nita lagi.

Karenanya dalam waktu dekat, pihaknya ingin sekali beraudiensi dengan Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, guna menyampaikan sejumlah permasalahan ini. Melalui ketua dewan pula, diharap mereka dapat menjembatani bertemu Wali Kota Bobby Nasution, supaya nanti mengeluarkan diskresi mengenai ini.

“Pak Rajuddin Sagala, Wakil Ketua DPRD Medan, kebetulan sebagai pembina kami berjanji akan memfasilitasi pertemuan dengan Pak Hasyim. Semoga saja dalam pertemuan nanti, beliau dapat mengakomodir aspirasi kami ini,” ucap mereka kompak.

Kepada menantu Presiden Joko Widodo, FGTT Medan berharap bisa mengikuti program pemerintah untuk bisa serdik, seperti halnya guru-guru sekolah negeri lain yang ada di Sumut. Salah satu caranya, melalui penandatanganan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka setahun sekali yang langsung ditandatangani oleh kepala daerah. Hal tersebut berbenturan dengan regulasi pemerintah pusat, bahwa untuk bisa memeroleh dana serdik, mesti ada tekenan SK pengangkatan dari kepala daerah

“Di Medan, guru honor yang bertugas di sekolah negeri, walaupun sudah puluhan tahun mengajar tidak bisa mendapat serdik karena SK-nya tidak dikeluarkan Dinas Pendidikan. Padahal Deli Serdang bisa, lantaran bupatinya bersedia mengeluarkan SK itu,” ungkap Rahma. Terakhir, selain faktor kesejahteraan, pihaknya minta agar Pemko Medan memerhatikan perlindungan terhadap mereka melalui bantuan atau subsidi untuk mendapatkan BPJS Kesehatan.

“Jika dihitung secara UMK gaji kami sangat jauh sekali, rata-rata mendapat Rp800 ribu/bulan, ditambah insentif dari wali kota sekitar Rp1 juta sehingga total Rp1,8 juta, padahal UMK Medan sudah mendekati Rp3 juta,” tuturnya. (h01)

Teks
Pengurus FGTT Kota Medan saat memberi keterangan kepada wartawan, Selasa (21/12). Waspada/Yuni Naibaho

  • Bagikan

Respon (8)

  1. Afirmasi tidak adil..seharusnya guru honor induk harus dapat afirmasi minimal 20 persen. Itu adil..ibaratkan mereka menjadi tuan rumah sebagai penyelengara…itu harus dapat afirmasi..jgn hanya yg punya serdik.tua. itu aja yg di pedulikan..lg an yg punya serdik gajinya sudah tinggi..mendik harus adil lah…

  2. Kami dari honorer K2 harusnya diangkat semua karena honorer K2 seperti saya sdh honor 19 THN mulai dari 2003, saya minta kepada mas Mentri Makarim agar membuka mata hati untuk para honorer K2 agar diangkat segera menjadi PNS/PPPK yg sudah lama berbakti untuk anak negri tercinta ini, klau terus terusan dites kami selalu kalah bersaing dengan yg muda muda yg baru ber honor. wassalam

  3. Harusnya pengangkatan PPPK Guru afirmasi dilihat dari masa kerja.bukan dari serdik.sebab dulu ada nyanyian yang bunyinnya:” tidak ada perekrutan serdik untuk honorer di sekolah negri” karena guru yang di sekolah negeri berpeluang diangkat PNS. serdik hanya untuk sekolah swasta/ yayasan.karena tidak akan jadi PNS. itu janji pemerintah.tapi mengapa sekarang terbalik malah yang bersedik dan yang mengajar di sewasts yg di angkat. pliplan kok.
    Kapan maju nya negara Indonesia kalau pemerintahnya seperti ini.
    Kesimpulannya kalau mau beri afirmasi lihat masa kerja honorer.hargai masa kerja yg sudah 15 th keatas .TRIms

  4. Afirmasi mohon berikan kepada honorer yang Masa kerja 10 th keatas karena honorer tersebut sudah memberikan afirmasi ratusan juta ke negara . sekarang waktunya membalas afirmasi tersebut angkat honor tersebut tanpa tes seharusnya karena kwalitasnya SDH tidak di ragukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *