Tersangka Dugaan Penguasaan Lahan KAI Keberatan Diperiksa Penyidik

Tersangka Dugaan Penguasaan Lahan KAI Keberatan Diperiksa Penyidik

  • Bagikan
TIM kuasa hukum TS saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (21/4). Tersangka dugaan korupsi penguasaan lahan PT KAI berinisial TS menyatakan keberatannya atas pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Waspada/Rama Andriawan
TIM kuasa hukum TS saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (21/4). Tersangka dugaan korupsi penguasaan lahan PT KAI berinisial TS menyatakan keberatannya atas pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Tersangka dugaan korupsi penguasaan lahan PT KAI berinisial TS menyatakan keberatannya atas pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Tersangka TS melalui kuasa hukumnya Irfan SH MHum dan Febriansyah Mirza SH mengungkapkan, pasca kliennya ditetapkan tersangka oleh Kejatisu pada 10 April lalu, sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

“Sampai saat ini klien kita sudah ditahan dan ditetapkan tersangka, jadi dia sudah diperiksa untuk di BAP. Namun dia menjawab bahwa dia keberatan terhadap pemeriksaan yang dilakukan,” ucap Irfan kepada wartawan di PN Medan, Rabu (21/4).

Kliennya keberatan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, dikarenakan kliennya masih ada perkara perdata yang sedang berjalan di PN Medan dengan PT KAI terkait lahan tersebut.

“Keberatan klien kita terhadap pemeriksaan tersebut berdasarkan atas proses perkara perdata yang diajukannya ke PN Medan yang saat ini sedang berlangsung dan belum inkrah,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, keberatan kliennya juga berdasarkan atas yurisprudensi Mahkamah Agung serta Perma No 1 Tahun 1956 Pasal 1.

“Dalam Perma itu dikatakan bahwa, kalau ada satu masalah terkait pidana dan perdata maka masalah pidananya dihentikan dulu. Inilah yang terjadi dengan klien kami ini. Seharusnya dihentikan dulu pidananya,” terangnya.

Ia menyampaikan, selama dua kali pemeriksaan, ia melihat pemeriksaan terhadap kliennya tidak tertuju pada pokok materi pemeriksaaan yang dimaksud oleh jaksa.

“Kalau lah Kejatisu menuduh TS sudah menguasai tanah yang katanya secara sepihak milik PT KAI Indonesia, mestinya harus bisa membuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa tanah itu memang punya mereka,” ujarnya.

Tidak Ada Bukti

Dikatakannya, tidak ada bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan pembuktian bahwa lahan itu adalah milik PT KAI.

“Karena itu, Ini lemah, tidak terpenuhi unsur KUHAP nya. Klien kami juga keberatan, karena ada beberapa alat bukti yang ditampilkan ke dia dan bukan dia yang melakukan,” imbuhnya.

Febriansyah Mirza SH menambahkan, bahwa benar perkara perdata TS dengan PT KAI masih berproses di PN Medan.

“Perkara perdata nomor 822 antara TS dan PT KAI hingga saat ini masih acara pembuktian saksi. Selama dalam persidangan PT KAI tidak bisa menunjukkan alas hak atas tanah dalam perkara ini,” jelasnya.

Menurut dia, kalaupun ada sengketa ataupun PT KAI mengklaim memiliki tanah tersebut, semestinya PT KAI menunjukkan alas haknya.

“Karena itu, dalam kasus ini kita sangat heran dengan PT KAI yang hanya mengajukan bukti bukti tentang tindak pidana saja. Tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tentang keperdataan nya,” ujarnya.

Sementara Ketua Aliansi Advokat untuk Keadilan Yudhi Irsandi SH didampingi sekretaris Nurdin SH mengungkapkan, seharusnya tersangka TS ditangguhkan dalam kasus ini.

“Berdasarkan Pasal 81 KUHP disebutkan bila ada perselisihan harus ada penangguhan pidananya. Jadi berdasarkan Pasal 81 harus ditangguhkan kalau ada perselisihan seperti ini,” cetusnya.

Ia memandang, dalam kasus ini pihak Kejatisu telah melakukan penyeludupan hukum, karena telah mengesampingkan hukum demi untuk tegaknya hukum. “Jadi dia membutakan diri dia terhadap ilmu yang diterapkannya. Karena itu kita meminta supaya TS juga segera dibebaskan,” tandasnya. (m32).

  • Bagikan