Waspada
Waspada » Terdampak PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Berikan Subsidi Untuk Buruh Dan Pekerja
Medan

Terdampak PPKM Darurat, Pemerintah Diminta Berikan Subsidi Untuk Buruh Dan Pekerja

Pengamat Hukum sekaligus Praktisi Buruh Gindo Nadapdap SH MH. Waspada/ist.
Pengamat Hukum sekaligus Praktisi Buruh Gindo Nadapdap SH MH. Waspada/ist.

MEDAN (Waspada): Pemerintah diminta memberikan subsidi upah untuk para pekerja dan buruh yang terkena dampak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terlebih lagi jika wacana perpanjangan PPKM Darurat diberlakukan.

“Pemerintah harus memberikan subsidi upah untuk pekerja dan buruh yang terkena dampak akibat PPKM Darurat terutama, setelah pemerintah memperpanjang PPKM Darurat,” kata Pengamat Hukum sekaligus Praktisi Buruh, Gindo Nadapdap SH MH, Sabtu (17/7).

Menurut dia, penutupan tempat usaha selama pelaksanaan PPKM Darurat berlangsung di Kota Medan sangat berdampak bagi para pemilik usaha maupun tenaga kerjanya. “Untuk itulah, kita meminta agar pemerintah bertanggung jawab atas nasib pekerja yang tempat bekerjanya ditutup selama PPKM Darurat,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Organisasi (DPO) Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI) ini juga menegaskan, tujuan PPKM Darurat sebenarnya bagus untuk mencegah adanya penularan Covid-19 di Kota Medan maupun daerah lainnya di Sumatera Utara.

“Namun, Pemprovsu dan Pemko Medan harus pikirkan juga nasib pekerja dan usaha kecil mikro yang terkena dampaknya. Karena ini program pemerintah, maka pemerintah harus memberikan bantuan kepada tempat usaha yang ditutup selama PPKM Darurat berlangsung,” katanya.

Ia mendesak gubernur maupun walikota Medan, agar memikirkan nasib para pekerja yang terdampak. “Dengan ditutup usaha dan tidak adanya penghasilan akan menimbulkan masalah baru yakni tindak kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.

Ia menambahkan, tentunya setiap kebijakan harus dibarengi dengan kebijakan lainnya juga. Karena itu, kata dia, pemerintah jangan hanya sekedar menyuruh tutup dan memberikan sanksi kepada pemilik usaha atau pekerja.

“Untuk mencegah terjadinya PHK massal, saya menyarankan agar pemerintah mengeluarkan bantuan subsidi upah untuk para pekerja apabila PPKM darurat di perpanjang. Karena bantuan subsidi upah diharapkan mencegah perusahaan melakukan PHK sepihak karena tak mampu menanggung biaya operasional pekerja,” tandasnya. (m32).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2