Terdakwa Penculikan Tidak Layak Ditangguhkan
banner 325x300

Terdakwa Penculikan Tidak Layak Ditangguhkan

  • Bagikan
PRAKTISI Hukum Kota Medan Julheri Sinaga. Terdakwa kasus penculikan tidak layak ditangguhkan penahanannya. Waspada/ist.
PRAKTISI Hukum Kota Medan Julheri Sinaga. Terdakwa kasus penculikan tidak layak ditangguhkan penahanannya. Waspada/ist.

MEDAN (Waspada): Praktisi Hukum Kota Medan Julheri Sinaga (foto) menyebutkan, terdakwa penculikan tidak layak ditangguhkan penahanananya.

Terdakwa penculikan tidak layak ditangguhkan, karena tidak mencerminkan rasa keadilan.

Dia memberikan tanggapan atas ditangguhkannya penahanan seorang terdakwa kasus dugaan penculikan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Diketahui, majelis hakim diketuai Jarihat Simarmata menangguhkan Susanto Ang alias Ayong, terdakwa kasus dugaan penculikan terhadap saksi korban Sjamsul Bahari alias Ationg.

Praktisi hukum Julheri Sinaga menilai,  penangguhan tersebut tidak layak dan terkesan tidak mencerminkan rasa keadilan

“Masalah kewenangan sebenarnya ini. Cuma yang jadi persoalan, apakah ini memenuhi rasa keadilan buat masyarakat?,” katanya, kepada wartawan, Jumat (28/8).

Lalu, tanyanya, kenapa dalam kasus seperti ini, hakim buru-buru memutuskan untuk ditangguhkan ?

Menurut Julheri, perkara penculikan merupakan kasus serius dan tidak layak diberikan penangguhan.

“Itukan sangat serius sebenarnya kasus ini, bukan main-main, kan kasus penculikan,” katanya.

Kalau sampai yang diduga melakukan penculikan saja sudah ditangguhkan, kenapa tidak ditangguhkan saja perkara-perkara yang lain.

Julheri menyinggung, bahwa dalam aturan undang-undang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum.

“Itu sudah melanggar undang-undang HAM, tentang diskriminasi dalam penegakan hukum,” sebutnya.

Untuk itu, Julheri meminta agar dilakukan kajian hukum terhadap permasalahan tersebut.

“Jangan-jangan ada main mata di situ. Kalau perlu hakimnya diperiksa itu,” tegasnya.

Kewenangan Majelis Hakim

Sementara, Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan Immanuel Tarigan, dikonfirmasi terkait penangguhan penahanan Susanto Ang alias Ayong, menyatakan itu merupakan kewenangan majelis hakim.

“Kalau masalah penangguhan dan penahanan, itu merupakan wewenangnya majelis. Kalau ditanya alasannya apa, saya nggak bisa kasi penjelasan karena bukan wewenang humas,” tandasnya.

Mengutip surat dakwaan JPU Nelson Victor, bermula pada 9 Juni 2020 terdakwa Ayong dihubungi oleh Edo alias Ari Sitorus.

Keduanya kemudian berangkat ke Selecta, untuk menemui saksi korban, Sjamsul Bahri alias Ationg di KTV Stroom.

Edo bersama kedua rekannya (DPO) kemudian memasukkan ke lift dan membawa paksa Ationg. Kemudian, terdakwa Ayong menagih utang kepada Ayong.

Tak berapa lama, Ationg dibawa menggunakan mobil menuju arah Marelan.

Saat perjalanan menuju ke Tanjungbalai, Ationg mengalami penganiayaan selama di dalam mobil.

Akibat perbuatannya, terdakwa diancam Pasal 333 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Jo Pasal 56 KUHP. (m32).

  • Bagikan