Tender Di Dinkes Sumut Harus Transparan

Tender Di Dinkes Sumut Harus Transparan

  • Bagikan
SEKRETARIS Pengurus Wilayah Badan Pengusaha Pemuda Pancasila (BP3) Sumatera Utara M Hamzah Sinaga M Hamzah Sinaga. Proses pelaksanaan tender kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, harus dilaksanakan secara transparan. Waspada/Ist
SEKRETARIS Pengurus Wilayah Badan Pengusaha Pemuda Pancasila (BP3) Sumatera Utara M Hamzah Sinaga M Hamzah Sinaga. Proses pelaksanaan tender kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, harus dilaksanakan secara transparan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Proses pelaksanaan tender kegiatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara harus dilakukan secara transparan, agar semua pihak yang terlibat mendapat informasi jelas dan berimbang terkait pelaksanaan tender.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Pengurus Wilayah Badan Pengusaha Pemuda Pancasila (BP3) Sumatera Utara M. Hamzah Sinaga (foto), menanggapi pelaksanaan lelang/tender kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

“Apalagi di masa pandemi, setiap pelaksanaan kegiatan harus mengedepankan prinsip efisiensi, dimana anggaran kegiatan bisa dilakukan dengan tepat dan sehemat mungkin”, ujar Hamzah, Selasa (6/7).

Dia mengingatkan, pelaksanaan tender harus sesuai dengan Pasal 4 huruf a) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 4 dimana Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tujuan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

Jeli

Dari enam aspek yang diminta dari regulasi itu, dia meminta agar panitia tender harus jeli menilai penawaran dari para rekanan. Jangan sampai panitia memenangkan rekanan yang memberi penawaran lebih mahal dari yang lain.

Apalagi, jika rekanan lain masih sanggup memberikan kualitas yang sesuai spek dalam kontrak, namun dengan harga yang lebih murah. Jangan sampai negara dirugikan hanya karena ketidakjelian panitia dalam menilai penawaran dari rekananan.

“Oleh karena itu, BP3 Sumut akan memantau bagaimana pelaksanaan tender/lelang kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Sumut, agar tidak melenceng dari regulasi yang ada,” tuturnya. (m15)

  • Bagikan