MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang (foto) berharap kepada Pemprovsu untuk komit merealisasikan program Universal Health Coverage (UHC) di seluruh kabupaten/kota. Dewan berharap tidak ada lagi warga sulit memperoleh obat-obatan atau salah diagnosa di rumah sakit.
“Kita dukung sepenuhnya program UHC, apalagi Gubsu telah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kabupaten/kota guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Benny kepada Waspada, di Medan, akhir pekan lalu.
Ketua Fraksi Gerindra itu merespon alokasi DBH tahun 2025 yang mensyaratkan bupati/walikota kepala daerah yang belum tersentuh program UHC, agar mengalokasikan 80 persen DBH untuk meningkatkan layanan kesehatan di daerah mereka.
DBH Rp 2,2 triliun ini digunakan menyelesaikan kewajiban DBH periode 2023-2024 yang akan diselesaikan di tahun ini. Adapun total DBH yang akan disalurkan Pemprovsu ke kabupaten/kota di tahun 2025 (periode 2023-2024-2025) sekitar Rp3,55 triliun.
Namun pembagian anggaran UHC itu disepakati 20% oleh provinsi, dan 80% daerah, yang bisa diambil dari DBH, sedangkan bagi daerah sudah UHC DBH tetap ditransfer dari 20% anggaran untuk UHC.
Menyikapi hal itu, Benny yang juga anggota Pansus LKPJ Gubsu 2024 DPRD Sumut mengatakan, pihaknya berharap UHC segera direalisasikan, karena sudah ada komitmen kuat antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemprovsu untuk menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat.
Namun ia menegaskan, jika UHC mulai berjalan, maka kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan harus ditingkatkan secara menyeluruh. “Tidak boleh lagi ada warga yang tidak dilayani, salah diagnosis, atau keluhan kekurangan obat. Semuanya harus siap secara maksimal,” tegasnya.
Benny juga mendorong agar pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat infrastruktur dan jumlah fasilitas kesehatan di wilayah masing-masing. “Pembangunan rumah sakit sebaiknya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota agar tidak terjadi penumpukan di ibu kota provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, di Sumut rumah sakit sudah banyak, banyak kurang banyak, besar kurang besar kalau nanti dibangun lagi. Namun di lain pihak untuk pembangunan rumah sakit perlu ada kerja sama dengan pihak swasta, karena ini berkaitan dengan penyediaan lahan, anggaran, tenaga kesehatan serta hitung-hitungan dari segi komersial.
Senada, anggota dewan lainnya, Zeira Salim Ritonga berpendapat, sebaliknya, dari alokasi anggaran DBH digunakan untuk menambah penyediaan alat kesehatan, seperti scanner untuk mendeteksi penyakit yang sangat dibutuhkan di daerah, dan pengadaan obat.
Dengan alokasi DBH, Zeira berharap kepala daerah sudah harus bergerak cepat memenuhi kebutuhan obat yang selama ini sangat mininm di rumah sakit mereka, khususnya di daerah yang jauh dari ibukota provinsi, seperti Labuhan Batu Raya, Tabagsel, atau Nias.
“Ini kan ketersediaan obat dan tenaga medis, seperti dokter spesialis masih kurang, mengakibatkan pasien ramai-ramai dirujuk ke rumah sakit di Medan, seperti RS Adam Malik, RS Haji dan RS Pirngadi, sehingga sering menyebabkan rumah sakit itu tidak mampu lagi menampung pasien, dan sebagian harus menunggu untuk dilayani,” jelasnya.
Pembaruan Data
Sementara itu, pengamat kesehatan Sumut Destanul Aulia menekankan pentingnya percepatan dalam pembaruan data warga miskin agar dapat masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Saat ini, baru sekitar 38 persen warga Sumut yang tercakup dalam PBI JK, lebih rendah dibanding daerah lain yang mencapai 44 persen.
Ia juga mendorong BPJS Kesehatan untuk meninjau ulang sistem rujukan dan melakukan kontrol volume pasien agar tidak terjadi penumpukan di rumah sakit tertentu. “Walaupun pasien bebas memilih faskes, tetap perlu ada pemerataan agar seluruh rumah sakit bisa berkembang bersama,” jelasnya.
Destanul juga mengapresiasi langkah nyata Gubsu Bobby Afif Nasution, yang dinilai serius dalam mewujudkan UHC, seperti kunjungan ke Nias dan pembangunan rumah sakit di daerah tersebut, termasuk dorongan peningkatan kualitas tenaga medis. “Ini adalah bukti konkret bahwa Sumut sedang bergerak ke arah yang benar dalam menjamin hak kesehatan seluruh warganya,” tutupnya.(cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
