Suryani Paskah Soroti Statemen Demokrat Soal Luhut Urus Migor: Presiden Punya Hak Prerogatif

  • Bagikan
TOKOH masyarakat, Suryani Paskah Naiborhu. Waspada/ist
TOKOH masyarakat, Suryani Paskah Naiborhu. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Tokoh masyarakat, Suryani Paskah Naiborhu (foto), meminta Partai Demokrat untuk tidak menilai miring Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng (migor) di masyarakat. Keterlibatan Luhut diharapkan dapat semakin mempercepat penyelesaian persoalan migor yang sudah berlangsung lama ini.

Hal itu dikatakan Suryani Paskah Naiborhu menanggapi pernyataan Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, yang menyoroti penunjukan Luhut untuk ikut terlibat mengatasi persoalan migor.

Dalam pernyataannya, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa Presiden Jokowi terkesan memiliki ketergantungan tinggi terhadap Luhut. Sehingga setiap persoalan besar yang terjadi selalu diserahkan kepada Luhut untuk mengatasinya.

Suryani Paskah Naiborhu mengatakan, hal yang harus dipahami adalah bahwa penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan tersebut merupakan hak prerogatif Jokowi selaku Presiden.

“Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden tentu punyak hak prerogatif dan wewenang untuk menunjuk Luhut dalam mengatasi persoalan migor ini. Dan itu berdasarkan konstitusi. Tentu penunjukan yang dilakukan Presiden ini sudah melalui pertimbangan dan perhitungan yang matang dari beliau,” ujar Suryani Paskah Naiborhu dalam keterangannya, Rabu (25/5/2022).

Suryani Paskah Naiborhu mengatakan, hadirnya Luhut ini tidak menyebabkan menteri dan kementerian yang selama ini terlibat dalam mengatasi kelangkaan migor menjadi tersingkirkan. Justru, hadirnya Luhut akan semakin memperkuat tim yang selama ini sudah bertugas.

“Kehadiran Luhut tentu akan semakin memperkuat tim yang sudah ada. Apalagi penanganan migor ini membutuhkan perhatian yang ekstra serius dan membutuhkan keterlibatan lintas kementerian. Sehingga dengan demikian dapat ditemukan formula penyelesaian yang tepat dan menguntungkan semua pihak,” tuturnya.

Bukan Hal Mudah

Suryani Paskah Naiborhu mengatakan, persoalan kelangkaan dan mahalnya harga migor di dalam negeri bukan suatu hal yang mudah untuk diselesaikan. Terbukti, persoalan ini sudah berlangsung sekitar setengah tahun.

Sektor perkebunan kelapa sawit, ujarnya, memiliki kontribusi yang sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia, termasuk di Sumatra Utara (Sumut).

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, ada sekitar 17 juta jiwa yang terlibat dalam industri kelapa sawit, termasuk di antaranya para petani yang menggantungkan hidupnya dari perkebunan kelapa sawit. Industri ini juga memberikan penerimaan bagi negara, baik dalam bentuk devisa, pajak dan penerimaan lainnya dengan nilai yang besar.

Di sisi lain, persoalan kelangkaan migor ini juga tidak lepas dari kondisi global, dimana harga-harga komoditas, termasuk CPO dan turunannya, naik didorong oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, terbatasnya pasokan minyak nabati di pasaran global karena panen yang kurang menggembirakan serta adanya konflik antara Rusia dengan Ukraina.

“Persoalannya sangat kompleks. Lonjakan harga minyak nabati dipasaran global telah mendorong banyak pihak berlomba-lomba mengekspor produk olahan sawit, yakni CPO dan turunannya, ke luar negeri. Dan ini menyebabkan migor di dalam negeri menjadi mahal dan langka,” ujarnya.

Suryani Paskah Naiborhu berharap masuknya Menko Marinves, Luhut Binsar Pandjaitan, dapat mempercepat mengatasi persoalan tersebut. Terlebih selama ini Luhut sudah berhasil membuktikan kinerjanya. Seperti dalam menekan penyebaran COVID-19 di masyarakat, ketersediaan vaksin COVID-19, mendatangkan investor asing. “Seperti Elon Musk melalui Tesla yang akan menanamkan investasinya di Indonesia untuk proyek mobil listrik. Ini menunjukkan bahwa Luhut menjalankan tugas yang diberikan Presiden Jokowi dengan baik,” ujarnya.

Suryani Paskah Naiborhu juga meminta Partai Demokrat atau pihak-pihak lain tidak menilai miring atas pengangkatan Luhut itu. “Pak Jokowi itu orang pintar. Dia tidak akan salah memutuskan menugaskan Pak Luhut untuk urusan minyak goreng. Jokowi belum ada 10 tahun memimpin tapi pembangunan di Sumut sudah maju pesat. Jalan tol Medan-Tebing Tinggi terbangun, jalan lingkar luar Samosir terbangun dengan mulus, dan masih banyak lagi,” tutur Suryani Paskah Naiborhu. (rel)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.