Waspada
Waspada » Supir Online Tolak PM 118
Medan

Supir Online Tolak PM 118

Peraturan PM 118 tentang supir online. ilustrasi
Peraturan PM 118 tentang supir online. ilustrasi

MEDAN (Waspada) ): Para supir online tolak Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus untuk menggantikan PM 108 Tahun 2017.

Penolakan itu disampaikan dalam orasi yang dibacakan Nusa Tarigan dari Forum Driver Online Sumut (FDOS) ketika berunjukrasa di gedung DPRD Sumut, Selasa (21/1).

Sebagian dari supir juga tampak menempelkan spanduk, dan stiker serta tulisan yang isinya menolak PM 108, yang menurut mereka tidak memberikan manfaat.

Menurut Nusa Tarigan, pihaknya menolak peraturan PM 118 itu, karena  Kementrian Perhubungan berwenang  mengutamakan keselamatan, menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penetapan batas tarif.

Namun para supir yang ikut dalam aturan itu diharuskan bergabung dengan koperasi atau vendor yang biayanya sangat mencekik leher.

Selain itu, seluruh driver yang bergabung harus membayar kartu operasi pengawasan, iuran mingguan serta bulanan dan lainnya.

“Kita dengar, untuk biaya pengurusan kartu elektronik pengawasan per tahun Rp 250 ribu, kemudian iuran mingguan koperasi atau vendor Rp 50 ribu per minggu, dan iuran bulanan sebesar Rp 200 ribu. Kami menentang keras vendor atau koperasi,” ucap Nusa.

Kemudian, dia juga menegaskan, PM 118 turunan dari PM 108, yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

“Kalau seandainya PM 118 ini tidak ditolak, pasti  supir sangat dirugikan. Apalagi, sebagaimana kita ketahui, isi dari PM 118 turunan dari PM 108 dan PM ini di tahun 2017 sudah resmi, dan final gagal di MK,” katanya.

Pihaknya mengkaji, Menteri Perhubungan tidak menaati keputusan MK. “Kita sepakat agar pemerintah dan instansi terkait untuk mengambil langkah dan menolak PM 118 ini,”  ujarnya.

Ikut Aturan

Selain itu, dengan adanya razia kepada driver online yang tidak tergabung di dalam vendor atau koperasi, FDOS mengaku tidak takut, karena mereka tetap ikut aturan.

“Kita sebagai driver siap untuk legal, tapi buat aturan atau undang-undang yang bisa menyejahterakan driver online. Kita belum ada dalam koperasi atau vendor, kita tidak ingin bergabung, karena itu tidak ada artinya, kita juga tidak takut dengan razia, selama kita berada di jalur yang benar,” tegasnya.

Dalam melakukan aksi unjuk rasa, massa diterima oleh Jonius Taripar Hutabarat. Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Nusantara itu berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para driver online.

“Kita akan memanggil pihak terkait yang menyelenggarakan PM 118 dan melihat poin per poin. Kemungkinan akan kita lakukan rapat dengar pendapat,” kata Taripar. (cpb)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2