Sumut Butuh Yang Berpengalaman, Bukan Pemimpin Yang Meninggalkan Banyak PR Tak Tuntas

MEDAN (Waspada): Ketua LSM Kalibrasi menilai ambruknya jembatan di Taman Hutan Kota Candika di Kec. Medan Johor merupakan salah satu dari kerja Bobby Nasution yang tidak selesai di Kota Medan.

Hal ini disampaikan Ketua LSM Kalibrasi, Antony Sinaga, SH, M.Hum kepada wartawan di Medan, Jumat (18/10). LSM Kalibrasi diketahui kerap menyoroti kebijakan pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Anti Korupsi serta menyoroti masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Antony menyebut klaim keberhasilan yang disampaikan mantan Wali Kota Medan itu diberbagai kesempatan dan media sosial tak tepat sasaran.

Menurut Antony Sinaga, sesuatu yang rencanakan itu dapat dikatakan berhasil bila sudah menghasilkan dampak yang positif kepada masyarakat. ‘’Bila dampaknya hanyalah keributan dan kekacauan di masyarakat, itu bukanlah keberhasilan,’’ cetusnya.

Menurut Antony Sinaga, yang merupakan Alumni Magister Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara ini bahwa bukan perubahan yang dilakukan Bobby Nasution, namun PR (Pekerjaan Rumah) yang tidak selesai, yang nantinya menjadi beban Wali Kota Medan terpilih.

Salah satu pekerjaan yang tak selesai itu adalah persoalan banjir, yang dulu di klaim akan berhasil dituntaskan Bobby Nasution, namun hasilnya dapat dilihat sampai saat ini, dimusim hujan banjir terjadi di berbagai tempat di Medan.

Bahkan, mirisnya Bobby Nasution tanpa perasaan empati terhadap masyarakat malah menggunakan banjir sebagai kesempatan untuk berkampanye, jelas Antony Sinaga.

Pekerjaan yang tak selesai di Kota Medan ini, juga memicu banyak konflik dan beban stres pada penduduk Medan.

Pembongkaran jalan-jalan, yang tidak pernah selesai sejak beliau menjabat Wali Kota Medan sampai dengan sekarang, menyebabkan macet dimana-mana.

Masyarakat Medan stres menghadapi perubahan alur jalan yang semrawut dan semakin stres pada saat musim hujan seperti ini jalan-jalan yang dibongkar menimbulkan tanah berlumpur dan becek.

Menurut Antony Sinaga, sebagai Pakar Hukum Tata Negara, hal ini menunjukkan tidak adanya perencanaan yang matang pada Bobby Nasution, sehingga selama beliau menjabat proyek bongkar-bongkar jalan ini tidak selesai juga.

Contoh lain adalah proyek trotoar ‘Lampu Pocong’ yang gagal total. Walaupun kata Pemko Medan bahwa pihak ke-3 telah mengembalikan dana, namun menurut Antony Sinaga ini membuktikan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Medan tersebut hanya perencanaan asal tanpa pengawasan yang ketat.

Masa proyek yang mendekati selesai, diklaim tidak sesuai dengan spek, apalah itu namanya, selain perencanaan asal-asalan, ujar Antony Sinaga lebihlanjut.

Begitu juga dengan pembangunan StadionTeladan yang belum selesai sampai saat ini, padahal publik mengetahui salah satu alas an StadionTeladan dibangun kembali adalah untuk mendukung acara PON ke-21 Aceh Sumut.

Dan sampai selesainya PON ke-21 tersebut, StadionTeladan belum juga selesai pembangunannya.

Antony Sinaga, sebagai salah satu tokoh masyarakat juga menyoroti klaim keberhasilan bidang kesehatan yang menurut Bobby Nasution telah berhasil memberikan jaminan kesehatan bagi semua rakyat Medan, namun tersebar di media social keluhan seorang dokter spesialis di RSUD Pirngadi Medan, tentang 2 orang pasiennya yang meninggal akibat ketiadaan obat di RS tersebut.

Ini menunjukkan program-program mantan Wali Kota Medan ini hanya berupa pencitraan, agar terlihat program tersebut untuk masyarakat, namun tidak dibarengi dengan kesediaan sarana prasarana yang cukup di RS sebagai tempat dilaksanakan program tersebut.

Antony Sinaga juga menjelaskan bahwa program-program yang diluncurkan Bobby Nasution, bukan hanya menimbulkan stres pada masyarakat dan petugas yang melaksanakan, juga keributan dan kekacauan.

Contohnya adalah perubahan area perhentian bagi bus-bus jurusan Medan-Karo, tanpa sosialisasi yang cukup dan dipaksakan harus dilaksanakan segera menunjukkan sifat arogansi seorang pemimpin terhadap rakyatnya, dan menimbulkan demo dan penolakan yang cukup keras dari para supir.

Kegaduhan yang tidak kalah hebohnya adalah tindak anarogansi untuk merubuhkan Center Point dengan alasan tidak bayar pajak.

Tindakan arogansi ini meresahkan seluruh pekerja dan pemilik toko di Center Point. Antony Sinaga menanyakan apakah ada regulasi yang mengatur bahwa seseorang atau badan hokum seperti Center Point tidak membayar pajak maka sanksinya adalah perubuhan bangunan?

Begitu juga Program Parkir Elektronik yang dipaksakan untuk diberlakukan, tanpa ada Peraturan Daerah dan sosialisasi Publik yang cukup. Keributan terjadi antara masyarakat, petugas parker dan petugas Dishub Kota Medan, bahkan sampai terjadi pemukulan pada salah satu satpam di instansi pemerintah.

Dan ironisnya, program Parkir Elektronik tersebut berhenti tanpa ada kejelasan pengembalian uang parker kepada yang telah membayar atau penjelasan kemana uang Parkir Elektronik yang telah terkumpul.

Terlihat sekali MantanWali Kota Medan ini suka sekali dengan program yang menimbulkan keributan dan kekacauan pada masyarakat dan instansi pelaksana.

Hal-hal ini menurut Antony Sinaga, juga meninggalkan tanda tanya di masyarakat Kota Medan, kenapa tidak ada temuan pemeriksaan keuangan yang terdengar di Pemko Medan, padahal banyak proyek-proyek yang dilakukan selama Bobby Nasution menjabat menimbulkan masalah dan tidak selesai.

Sebagai salah satu tokoh masyarakat, Antony Sinaga juga menjelaskan bahwa Bobby Nasution tidak berhasil menjamin kebebasan warga Kota Medan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing.

Kasus Jemaat GEKI yang selama hamper setahun beribadah di sebelah Kantor Wali Kota Medan membuktikan bahwa Mantan Wali Kota Medan tersebut tidak mampu menjalankan kewenangannya untuk memberikan perlindungan dan hak yang sama untuk semua warga Kota Medan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing.

Antony Sinaga, SH, M.Hum, menyampaikan bahwa cara-cara kerja seperti inilah tak bisa dilakukan di tingkat Provinsi Sumatera Utara yang menganyomi 33 kab/kota. Kerja tak berdasarkan perencanaan dan asal mau, serta program tanpa publikasi publik yang cukup hanya akan menimbulkan konflik dan keributan pada masyarakat Sumatera Utara yang majemuk.

Dan hal ini menurut Antony Sinaga, masih terus di pertontonkan oleh Bobby Nasution, juga penempatan pejabat yang tidak sesuai keahliannya, Cawe-cawe politik dengan Pj Gubsu dan paraPj/PjsBupati/Wali Kota yang didominasi oleh para IPDN, yang kesemuanya ini ingin menunjukkan bahwa dia memiliki “kekuasaan di Sumatera Utara” dan sangat menciderai perasaan masyarakat Sumut yang majemuk.

Oleh karena itu Antony Sinaga lebih banyak berharap bahwa masyarakat Sumut lebih bijak dalam memilih dan mampu menilai secara objektif siapa yang layak memimipin Sumatera Utara 5 tahun kedepan, apakah Bobby Nasution dengan PR yang tak selesai di Kota Medan atau Edy Rahmayadi yang telah berpengalaman memimpin Sumatera Utara.

Cukup Kota Medan sebagai bukti bagaimana kepemimpinan Bobby Nasution. Sumatera Utara butuh pemimpin yang telah berpengalaman memimpin Sumatera Utara, bukan yang meninggalkan PR di Kota Medan.

Untuk itu, Antony Sinaga, SH, MHum, menyerukan kepada sahabat rakyat Sumatera Utara untuk memilih dan mencoblos Balon Gubsu/Wagubsu Edy-Hasan Nomor 2 pada tanggal 27 November 2024.

‘’Sumatera Utara perlu pemimpin yang Bermartabat, Berintegritas dan Bermoral serta telah teruji dalam memimpin Sumatera Utara, karena Keselamatan dan Kesejahteraan Rakyat Sumatera Utara merupakan HukumTertinggi. Salam 2 jari. Victory,’’ tandas Jenderal Naga Bonar Antony Sinaga, SH, M.Hum.(m29)

Waspada/Ist
Antony Sinaga, SH, M.Hum bersama Calon Gubsu Edy Rahmayadi.