MEDAN (Waspada); Ancaman serangan cyber makin berkembang dan kompleks, terutama disektor perbankan, termasuk bank pembangunan daerah (BPD). untuk itu djperlukan kesiapan dalam mengadopsi teknologi yang dibarengi dengan pelatihan dan kesadaran karyawan terhadap IT security.
Hal ini dikatakan Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldi saat acara Seminar Nasional “Ancaman Cyber Crime di Era Digital Bagi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia” dalam rangkaian Undian Tabungan Simpeda Periode 1 XXXV-2024 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (8/8).
Dalam siaran pers diterima wartawan di Medan, Yuddy Renaldi mengatakan, ancaman serangan cyber memang menjadi tantangan yang sangat serius bagi sektor perbankan.
Sementara Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Fithriadi, mengungkap sejumlah fakta peretasan pada sektor perbankan. Serangan cyber dilakukan secara terstuktur dengan memanfaatkan kelemahan IT security, salah satunya mengimitasi script server yang digunakan untuk akses BI-Fast, sehingga dana bank umum bisa dipindahkan tanpa verifikasi bank umum itu sendiri.
“Biasanya pelaku peretasan memanfaatkan waktu akhir pekan, untuk melakukan aksinya karena rekonsiliasi data bank umum dan BI-Fast dilakukan di hari kerja,” jelasnya.
Ditambahkan Deputi Komisioner Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani, dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat concern terhadap keamanan data nasabah dari serangan siber. OJK telah mengeluarkan blueprint transformasi digital untuk Industri Jasa Keuangan (IJK), termasuk perbankan.
“Blueprint ini diturunkan dalam POJK Nomor 11 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Teknologi Bank Umum, dan POJK 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Bank Umum. Ini yang mengatur tingkat kepatuhan bank dalam adopsi teknologi yang dilakukan secara bertanggung jawab,” ucapnya.
Seminar Nasional bertema “Ancaman Cyber Crime di Era Digital Bagi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia” tersebut menghadirkan pembicara, yakni Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalbar, Brigjen Pol Yusup Saprudin.
Brigjen Yusup menjelaskan pihaknya mendapatkan sejumlah temuan kerawanan serangan cyber pada perbankan daerah. Salah satunya adalah fokus perbankan lebih banyak pada digitalisasi yang mengikuti pergeseran perilaku nasabah.
“Padahal investasi dibidang digital harus berbanding lurus dengan investasi di bidang cyber security. Ditambah lagi, security awarness tidak merata pada pegawainya, cenderung hanya pada tim IT, ” ujarnya.
Disisi lain, kata Yusup, ancaman serangan kejahatan siber di bank daerah makin kompleks. Ada beberapa ancaman utama yang dihadapi BPD, mulai dari phising dan social engineering, malware dan ransomware, hingga cryptojacking.
Sementara, Eko menjelaskan ada sejumlah kunci pembelajaran yang bisa diadopsi dalam mencegah kejahatan serangan siber. Pertama, prioritas keamanan siber untuk manajemen tertinggi.
“Dalam hal ini, direksi dan komisaris harus memiliki komitmen memberikan perhatian utama pada keamanan siber,” ujarnya.
Selain itu, kata Eko, dalam keamanan siber, harus dilakukan pendekatan yang pro aktif. Menurut laporan dari Gartner pada 2022, penerapan pendekatan keamanan siber yang pro aktif dapat mengurangi insiden pelanggaran keamanan hingga 66 persen pada tahun 2026.
“Hal penting lainnya adalah menjadikan keamanan cyber sebagai proses berkelanjutan. Pengembangan budaya keamanan siber yang kuat dengan membangun budaya keamanan siber yang solid di seluruh organisasi. Ini jadi hal yang krusial,” tutupnya. (h01)
Teks
Seminar Nasional “Ancaman Cyber Crime di Era Digital Bagi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia” dalam rangkaian Undian Tabungan Simpeda Periode 1 XXXV-2024 di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (8/8). Waspada/ist