Waspada
Waspada » Status Tak Jelas, Karyawan PT Laut United Gabion Mengadu Ke DPRD Medan
Medan

Status Tak Jelas, Karyawan PT Laut United Gabion Mengadu Ke DPRD Medan

RDP Komisi 2 DPRD Medan dengan kuasa hukum karyawan PT Laut United Gabion Belawan, Eka Putra Jafran, SH, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS dan Manajemen PT. Laut United Gabion Belawan, di ruang Banmus, Senin (8/2). Waspada/Yuni Naibaho
RDP Komisi 2 DPRD Medan dengan kuasa hukum karyawan PT Laut United Gabion Belawan, Eka Putra Jafran, SH, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS dan Manajemen PT. Laut United Gabion Belawan, di ruang Banmus, Senin (8/2). Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): Sejumlah karyawan dari PT Laut United Gabion Belawan mengadukan nasib mereka ke Komisi III DPRD Medan, perihal status mereka yang dikabarkan tidak jelas.

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari didampingi anggota Komisi II Janses Simbolon, Haris Kelana, Dhiyaul Hayati dan Wong Cun Sen dan dihadiri Dinas Ketenagakerjaan, BPJS dan Manajemen PT. Laut United Gabion Belawan, di ruang Banmus, Senin (8/2).

Kuasa hukum karyawan PT. Laut United Gabion Belawa, Eka Putra Jafran, SH menuturkan permasalahan terjadi ketika karyawan yang bernama Usman Sitohang dimutasi tanpa ada pemberitahuan dan tanpa mengikuti prosedur UU. Sehingga Usman Sitohang merasa keberatan atas mutasi tersebut.

“Akibat pemutasian, Usman tidak bisa bekerja. Status di perusahaan tersebut hingga saat ini juga tidak jelas. Padahal sebelum pemutasian, Usman sempat bekerja pada Minggu dan hari libur, tapi tidak diberikan upah lemburnya,” ujar Eka.

Pihaknya telah melakukan mediasi beberapa kali kepada pihak perusahaan. Akan tetapi perusahaan tidak pernah merespon. “Jadi ini masih menggantung, apakah masih karyawan atau statusnya di PHK,” terangnya.

Lanjut Eka, kliennya telah bekerja mencapai masa kerja lebih dari lima tahun meminta kejelasan status.

Apabila dinyatakan PHK, maka perusahaan wajib memberikan pesangon untuk pekerja. Apalagi, karyawan tersebut sudah mengabdi selama 10 tahun, dan usianya sudah masuk masa pensiun.

“Jadi kita berharap agar haknya selaku karyawan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Pesangon

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari, ST menjelaskan, jika secara peraturan karyawan di perusahaan tersebut telah dinyatakan sebagai karyawan tetap, pastinya karyawan harus mendapat pesangon jika dikeluarkan.

“Jadi jelas ada aturannya, kami harapkan Dinas Ketenagakerjaan harus tegas terkait dengan ini, kalau ada kesalahan-kesalahan langsung tutup saja dan diselesaikan secara damai dari kedua belah pihak. Setiap pihak jangan tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Janses Simbolon, yang menekankan agar PT. Laut United Gabion Belawan menyelesaikan masalah pesangon karyawan di perusahaannya.

“Bila bapak tidak bisa menyelesaikan persoalan ini atau tidak mampu membayar pesangon karyawan, biar saya yang membayar pesangonnya. Saya harap persoalan ini dapat diselesaikan secepatnya, agar tidak melebar,” ujarnya.

Janses menegaskan, penyelesaian diupayakan dapat memuaskan kedua belah pihak. Tidak memihak pada salah satu pihak. Penyelesaian harus secara win win solution,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Direktur PT. Laut United Gabion Belawan Zulfahri Siagian membenarkan permasalahan yang terjadi. Dan dirinya berjanji akan melakukan musyawarah secara kekeluargaan yang dianggap menjadi solusi yang terbaik.(h01)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2