Soal Ancaman Pidana Tolak Vaksin, Masyarakat Bisa Menggugat
banner 325x300

Soal Ancaman Pidana Tolak Vaksin, Masyarakat Bisa Menggugat

  • Bagikan
MEDAN (Waspada): Praktisi Hukum Kota Medan Muslim Muis (foto), menilai pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej soal ancaman pidana bagi warga yang tolak vaksin Covid-19 adalah keliru, dan masyarakat bisa menggugat Wamenkumham itu.
MEDAN (Waspada): Praktisi Hukum Kota Medan Muslim Muis (foto), menilai pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej soal ancaman pidana bagi warga yang tolak vaksin Covid-19 adalah keliru, dan masyarakat bisa menggugat Wamenkumham itu.

MEDAN (Waspada): Praktisi Hukum Kota Medan Muslim Muis (foto), menilai pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej soal ancaman pidana bagi warga yang tolak vaksin Covid-19 adalah keliru, dan masyarakat bisa menggugat pernyataan itu.

“Pernyataan Wamenkumham itu keliru, dan bila tidak diluruskan, pernyataan tersebut bisa jadi liar, sehingga menjadi momok yang menakutkan,” kata Muslim Muis kepada Waspada, di Medan, Minggu (17/1).

Karena itu, menurutnya di tengah situasi darurat Covid-19 seperti sekarang ini, para pembantu pemerintah sebaiknya tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan.

Muslim Muis mengatakan itu, sekaitan dengan pernyataaan Wamenkumham yang menyebut warga penolak vaksin bisa disanksi pidana maupun denda, dengan merujuk Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Orang negara kita, tidak ada menerapkan karantina. Kalau mau diterapkan sanksi, bayar saja dengan denda, seharusnya kan begitu. Jangan dipidana. Kan negara tidak rugi. Kalau pernyataannya seperti itu, masyarakat bisa saja melakukan gugatan,” terang Muslim.

Kata dia, masyarakat bisa saja menggugat karena pernyataan tersebut membuat resah dan menyesatkan.

Apalagi di dalam undang-undang, masyarakat dijamin haknya untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan. Hal itu merujuk pada Pasal 5 yat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Jangan seperti memaksa, masyarakat kan punya hak. Punya kebebasan dan pilihan. Kecuali kalau kita karantina penuh,” ujarnya.

Menurutnya, pernyataan Wakil Menkumham tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar. Ia berpendapat Wakil Menkumham salah menafsirkan isi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Makanya saya lihat ini sudah absolut, pemerintah sudah semaunya saja, karena itu gugat saja karena bertentangan dengan undang-undang dasar yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Saya tegaskan, tak perlu ada pidana,” tegasnya.

Ia mengatakan, pemerintah lebih baik mencari solusi lain bagi masyarakat daripada menebar pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan.

“Seharusnya kalau masyarakat ini gak mau divaksin, dicarilah solusinya oleh pemerintah. Bukan diancam. Misalnya dengan terapi atau, diberi obat alternatif. Pemerintah jangan hanya mempertontonkan kekuasaan ke rakyat nya,” ungkapnya.

Hak Dan Pilihan

Lebih jauh dikatakannya, pernyataan soal ancaman pidana bagi penolak vaksin, menjadikan seolah vaksin sebuah kewajiban, padahal tindakan vaksinasi merupakan hak dan pilihan seseorang yang jelas termaktub di undang-undang.

Diketahui, pemerintah melalui Wamenkumham Edward Hiariej menyatakan bakal mengganjar dengan sanksi pidana bagi masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi virus Corona. Wakil Menkumham itu menyebut, ada sanksi pidana bagi masyarakat yang tak mau disuntik vaksin corona.

Sanksi pidana itu bisa berupa denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus. Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Kendati demikian, Edward menyampaikan bahwa sanksi pidana ini merupakan upaya terakhir. Sebab, yang

paling utama adalah sosialisasi dari dokter dan tenaga medis untuk menciptakan kesadaran masyarakat.(m32).

  • Bagikan