Waspada
Waspada » Sikap Indonesia Atas Penindasan Muslim Uighur Dipertanyakan
Medan

Sikap Indonesia Atas Penindasan Muslim Uighur Dipertanyakan

Sikap Indonesia Atas Penindasan Muslim Uighur
Warga Uighur dalam sebuah kesempatan. Sikap Indonesia atas Penindasan Muslim Uighur dipertanyakan.

MEDAN (Waspada): Penindasan terhadap etnis Muslim Uighur, China, masih menjadi sorotan dunia internasional. Sikap Indonesia atas penindasan muslim Uighur dipertanyakan.

“Pasti lah banyak yang bertanya-tanya mengapa Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia diam. Padahal, respons internasional sangat jelas atas tindakan represif China terhadap etnis Uighur,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Prof. Dr Abdullah, Kamis (2/1).

Seharusnya, menurut dia, Indonesia lah paling terdepan mengecam pembantaian itu. Sebab, catatan PBB ada 1 juta warga dari etnis Uighur diduga telah ditahan di Xinjiang barat laut China sejak 2017.

Lembaga HAM internasional seperti Amnesty International menegaskan, pemerintah China dalam setahun terakhir meningkatkan kampanye penahanan massal, pengawasan, indoktrinasi politik, asimilasi paksa terhadap etnis Uighur,Kazakhs, dan kelompok etnis lainnya.

Penindasan terhadap etnis Muslim Uighur memicu kemarahan masyarakat internasional,khususnya umat Islam. Dalam beberapa pekan terakhir, para aktivis HAM di Swedia, Australia, Belanda, Inggris, Amerika Serikat menggelar demonstrasi.

Namun, Indonesia tidak hadir dalam kasus ini. Padahal, kata Prof. Abdullah, per 1 Januari 2019, Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Kemudian, pada pembukaan UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa Indonesia ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Sementara penindasan terhadap etnis Uighur adalah selain tidak sesuai dengan perikemanusiaan juga mengusik komunitas muslim dunia.

Harus Bersikap Dan Mengutuk Penindasan

Oleh sebab itu, sebut dia, pemerintah Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, harus bersikap dan mengutuk penindasan tersebut. “Kalau terus diam, Indonesia bisa dituduh setuju dengan penindasan tersebut,” ujarnya.

Apakah, sikap dingin Indonesia ada kaitannya dengan sektor ekonomi dan utang luar neger ike China ? Prof Abdullah mengatakan,dugaan publik terhadap pemerintah saat ini cukup beralasan karena dalam kasus Uighur,Indonesia belum menunjukkan sikap yang jelas. Indonesia masih sangat hati-hati mengomentari persoalan Uighur dan sikap Indonesia atas penindasan Muslim Uighur.

Padahal sebagai Negara muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa memainkan peran lebih banyak dalam isu pelanggaran HAM di Xinjiang. Kasus di Xinjiang adalah persoalan HAM yang seharusnya menembus batas-batas hubungan diplomatik karena ini menyangkut jiwa manusia.

”Sikap Indonesia ini,cermin posisi Indonesia yang bergantung kepada ekonomi China. Kondisi ini membuat Indonesia tidak memiliki daya tawar menyelesaikan konflikUighur,” tuturnya sembari menambahkan, jika memiliki tekad serius, Indonesia bisa bergerak secara multilateral dengan melibatkan negara-negara lainnya dalam membahas problematika HAM di Uighur. Baik melalui forum PBB,ASEAN, dan OKI. (m49)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2