Waspada
Waspada » Sidang Dugaan Korupsi Dana Bagi Hasil PBB Digelar Di PN Medan
Medan

Sidang Dugaan Korupsi Dana Bagi Hasil PBB Digelar Di PN Medan

BUPATI Labura, Khairuddin Syah Sitoru (memegang mic) saat memberikan kesaksian, Senin (24/8). Sidang dugaan korupsi Dana Bagi Hasil PBB Pemkab Labura itu digelar di PN Medan. Waspada/Rama Andriawan.
BUPATI Labura, Khairuddin Syah Sitoru (memegang mic) saat memberikan kesaksian, Senin (24/8). Sidang dugaan korupsi Dana Bagi Hasil PBB Pemkab Labura itu digelar di PN Medan. Waspada/Rama Andriawan.

MEDAN (Waspada): Hakim anggota Syafril Batubara sempat berang mendengar penjelasan Bupati Khairuddin Syah Sitorus saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan/PBB Pemkab Labura yang digelar di PN Medan, Senin (24/8).

Sidang dugaan korupsi dana bagi hasil PBB yang  digelar di PN Medan mendengarkan keterangan Bupati Khairuddin Syah Sitorus dalam dugaan rasuah yang merugikan negara Rp2,1 miliar TA 2013-2015 itu.

Di sela persidangan, bupati menjelaskan mendapat bagian sebesar 60 persen dan wakil bupati sebesar 40 persen, serta pejabat-pejabat terkait. Namun ia mengaku uang tersebut sudah dikembalikan.

“Rp545 juta uang yang terima, sudah saya kembalikan ke kas Pemkab yang mulia. Semua mengembalikan, sekda juga mengembalikan,” kata bupati di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (24/8).

Mendengar jawaban bupati, hakim anggota Syafril Batubara, malah balik menegaskan. “Kamu tadi bilang sudah dikembalikan, kamu tahu kalau dua orang ini (terdakwa) juga dikembalikan uangnya?” tanya Syafril ke bupati.

“Ya udah berarti siap-siap yang mengembalikan menjadi terdakwa,” tegas Safril.

Bupati hadir menjadi saksi bersama tiga saksi lain diantaranya, Risman Sinaga selaku Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Labura, M Husen selaku Kabid Anggaran dan Perbendaharaan serta Zainal Arifin selaku Bendahara PPKAD Labura.

Mereka memberikan kesaksian, untuk ketiga terdakwa mantan Kadis PPKAD Labura, Ahmad Fuad Lubis dan Faizal Irwan Dalimunthe dan Armada Pangaloan selaku Kabid PPKAD.

Penerbitan Surat Keputusan

Sebelumnya pada bagian lain sidang, bupati juga memberikan keterangan tentang penerbitan Surat Keputusan (SK) pengutipan PBB di perkebunan dan pertambangan.

Saat majelis hakim Sri Wahyuni menanyakan kepada bupati tentang ada tidaknya aturan Kementerian Keuangan, bahwa Pemkab (Labura) tidak berwenang mengutip pajak perkebunan dan pertambangan.

Justru menurut Bupati, SK-nya berasal dari bawah, yakni Kabid PPKAD.

“Sebelum SK yang tahun 2013 itu dibuat, mereka (terdakwa) sudah ke Dirjen Keuangan untuk berkonsultasi. Mereka yakin bahkan ada rekamannya bahwa itu diperbolehkan,” katanya. Konsepnya kata bupati, yakni upah pungut untuk uang insentif pejabat Pemkab Labura.

“Ada gak aturan yang dilanggar dari SK saudara?,” tanya hakim anggota.

“Menurut saya tidak ada, tapi kalau polisi bilang ada. Berdasarkan menteri keuangan uang tidak boleh digunakan untuk insentif dan langsung kita kembalikan tahun 2019, setelah ada pemeriksaan di kepolisian,” jelas bupati.

Namun, saat dikonfrontir dengan kedua terdakwa, Ahmad Fuad mengaku tidak pernah menemui bupati membahas mengenai upah pungut tersebut. Sementara, Armada mengaku SK mengacu pada tahun 2012 dan SK sudah ada sejak Khairuddin menjabat sebagai bupati.

Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Sipahutar menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan Bupati Labura juga akan dijadikan tersangka.

“Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Tanyakan ke penyidik Polda (Sumut) ya,” katanya.

Sementara, Bupati Khairuddin Syah saat dimintai keterangan enggan berkomentar. Ia hanya berjalan sambil melambaikan tangan dan meninggalkan gedung pengadilan dan menaiki mobil Innova warna hitam.

Dalam kasus ini diketahui, ketiga terdakwa diadili terkait penyalahgunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2013-2015.

Pada berkas dakwaan jaksa disebutkan perbuatan ketiga terdakwa dan Kharuddin Syah selaku Bupati Labura pada tahun 2014 dan 2015 adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan perhitungan kerugian, lanjut jaksa lagi, keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan melalui Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumut Nomor : R-49 / PW.02/5.1/2019 tanggal 20 September 2019 hal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan biaya pemungutan PBB sebesae Rp2,1 miliar.

Atas perbuatannya ketiga terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. (m32).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2