Setelah Perpres Investasi Miras, UU Ciptakerja Juga Perlu Dicabut

  • Bagikan
DIREKTUR Lembaga Advokasi Umat Islam(LADUI) Majelis Ulama Indonesia, Dr Abdul Hakim Siagian. Setelah Perpres Investasi Miras, UU Ciptakerja juga perlu dicabut. Waspada/ist
DIREKTUR Lembaga Advokasi Umat Islam(LADUI) Majelis Ulama Indonesia, Dr Abdul Hakim Siagian. Setelah Perpres Investasi Miras, UU Ciptakerja juga perlu dicabut. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Langkah Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden (Perpes) investasi terbuka minuman keras disahuti positif oleh berbagai kalangan, termasuk Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI) Majelis Ulama Indonesia, Dr Abdul Hakim Siagian (foto), Selasa (2/3).

“Kita mengapresiasi, namun saya akan lebih tinggi sampai angkat jempol bila presiden mengeluarkan Perpu untuk mencabut/membatalkan UU Ciptaker itu. Ditunggulah pencabutanya,” kata Abdul Hakim Siagian.

Kata dia, terkait UU Cipta Kerja ini, rujukan yang dinilainya ada pada Naskah Akademisnya (NA) Bahwa NA, merupakan keharusan untuk revisi dan pembentukan UU dan Perda Baru.

“Pertama,ada hal prinsip dalam NA itu, yakni, kajian filosofis, harusnya Pancasila dan konsutusi UUD 45, dalam NA, UU ini itu tidak demikian.

Kedua, kajian sosiologis/empirik, yang memaparkan desakan/permintaan masyarakat untuk dilahirkan UU tersebut, dalam hal itu tidak tampak dari unsur mana yang menginginkan itu.

Bahkan dalam praktik, penolakan dari berbagai kalangan sungguh luar biasa, dari MUI, ormas keagamaan, masyarakat, bahkan organisasi buruh, persis dangan Perpres yang baru dicabut ini.

Dengan demikian, karena nyatanya/empiriknya rakyat menolak harusnya presiden mendengarkan itu.

“Bagaimana bisa terjadi hukum yang harusnya dibutuhkan untuk melindungi, memberikan keadilan dan kepastian tapi UU Ciptaker ini sebaliknya,”ungkapnya.

Ketiga, sambung dia aspek kajian juridis, bahwa model omnibus law, tidak dikenal dalam tradisi kodifikasi hukum kita sejak dulu, karena hal itu baru harusnya, kajian tentang itu disosialisasikan dulu dengan berbagai alasan, manfaat dan mudaratnya.

“Ini tidak, langsung saja ujuk-ujuk, anehnya, tujuan untuk menyederhanakan, namun jadinya sangat gembrot dan sulit untuk dipahami, apalagi tuntutan aturan pelaksanaanya, yaitu peraturan pemerintah dan perpres yang tak sedikit, sudah 50 puluhan kan ?  Itu artinya, regulasi kita makin kusut dan gembrot,” ungkapnya.

Bersikap Sama

Menurutnya, dengan berbagai alasan di atas, alangkah baiknya bila presiden juga bersikap sama dengan perpres yg baru dicabutnya itu.

Hal lain, saya tak yakin, investasi akan nyaman bila regulasi yang dibuat untuk itu ditolak dan ditentang dari berbagai kalangan seperti diatas. “Ayo, kita tunggu pencabutannya dari Bapak presiden,”pungkasnya.

Sebelnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam siaran pers virtual, Selasa (2/3).

Jokowi menjabarkan alasannya mencabut lampiran perpres terkait investasi baru miras ini. Jokowi mengaku menerima masukan dari ulama dan ormas-ormas Islam.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” jelas Jokowi. (m22)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *