Waspada
Waspada » Sertifikat HGU No 111/Helvetia Cacat Hukum Administrasi
Medan

Sertifikat HGU No 111/Helvetia Cacat Hukum Administrasi

Saksi ahli dan pihak penggugat dan kuasa hukumnya foto bersama di Pengadilan PTUN Medan usai sidang terkait Sertifikat HGU 111/Helvetia, baru-baru ini. Waspada/Ist
Saksi ahli dan pihak penggugat dan kuasa hukumnya foto bersama di Pengadilan PTUN Medan usai sidang terkait Sertifikat HGU 111/Helvetia, baru-baru ini. Waspada/Ist

BELAWAN (Waspada): Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 111/Helvetia atas nama PTPN 2 yang terletak di Desa Helvetia dan Desa Manunggal, Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, cacat hukum administrasi.

Kuasa hukum pihak masyarakat Labuhadeli selaku penggugat Ramses Kartago SH kepada wartawan, Senin (29/3) di Belawan menyebutkan, sesuai keterangan saksi ahli hukum agraria, DR Dayat Limbong SH MH pada sidang perkara No 169/G/TUN/2020/PTUN.Mdn di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan baru-baru ini menyebutkan, saksi ahli juga berpendapat, banyak kejanggalan dan kesalahan prosedur yang menyebabkan Sertifikat HGU No 111/Helvetia dapat dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip atau azas clear and clean.

Sebab, pada areal sertifikat tersebut terdapat masalah atau persoalan hukum mengenai ribuan penggarap yang menduduki atau mengusahai lahan.

Selain itu, menurut saksi ahli, penerima HGU harus melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan SK Pemberian Hak yakni dengan mengusahai tanah/lahan, untuk perkebunan atau peternakan.

Namun kenyataannya, areal Sertifikat HGU No 111/Helvetia tidak produktif, diatas lahan terdapat atau dikuasai para penggugat dan masyarakat lainnya, juga terdapat sejumlah rumah ibadah, sekolah dan Puskesmas.

Sertifikat HGU No 111/Helvetia, menurut saksi ahli diterbitkan bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Deliserdang, yakni sesuai dengan rekomendasi Bupati Deliserdang No 593/3463, tanggal 25 Juli 2001 kepada Ketua Panitia B Plus sebagian areal Sertipikat HGU No 111/Helvetia tidak cocok lagi untuk kawasan perkebunan dan diperuntukan sebagai kawasan niaga/bisnis, perumahan maupun sekolah.

Selain itu, hasil pengukuran ulang atas luas bidang Tanah HGU yang dimohon perpanjangan haknya tidak boleh melebihi luas semula dalam sertifikat.

Berkurang

Disebutkan Sertifikat HGU Kebun Helvetia yang dimohon perpanjangan haknya adalah Sertifikat HGU No. 4/Helvetia, seluas kurang lebih 1.256 hektar.

Namun  hasil pengukuran ulang luasnya bertambah menjadi kurang lebih seluas 1.332 hektar, menurut saksi ahli tidak bisa terjadi pertambahan luas, dan bilamana terjadi, harus dibuat berita acaranya dengan menyebutkan alasan dan dasar hukum atas terjadinya pertambahan luas tersebut, kemudian diterbitkan sertifikat baru, selanjutnya dimohon penggabungan.

Kenyataanya terjadinya pertambahan luas sebanyak kurang lebih 66 hektar berdasarkan hasil pengukuran ulang dan tidak ada berita acaranya yang menyebutkan alasan dan dasar hukumnya.

Menurut saksi ahli, berdasarkan bukti Sertifikat HGU No. 111/Helvetia yang diajukan oleh PTPN 2 selaku Tergugat II Intervensi, jelas disebutkan Sertifikat HGU No 111/Helvetia merupakan penggabungan dari 4  Sertifikat HGU yakni SHGU No. 44, 45, 84 dan nomor : 4386/2003, namun dalam Sertifikat HGU No111/Helvetia disebutkan Surat Ukur yang digabungkan dan dinyatakan tidak berlaku  hanya tiga yakni , Surat Ukur No 446, 447/Helvetia, tanggal 5 Juni 2003 dan Surat Ukur No 451/Helvetia/2003, tanggal 19 Juni 2003.

Pada bagian lain, menurut saksi ahli, juga terdapat kejanggalan, apabila  sebidang tanah  terletak pada dua desa maka tidak dapat diterbitkan Satu Sertifikat.

Sertifikat HGU No. 111/Helvetia, seluas 1.128,35 hektar  tersebut adalah satu hamparan dan terletak pada Desa Helvetia dan Desa Manunggal, namun dibuat dalam satu sertifikat.

Identifikasi Bidang Tanah

arusnya sesuai peraturan yang berlaku tidak bisa diterbitkan, dengan alasan dan dasar hukum, setiap desa mempunyai nomor indentifikasi bidang tanah yang berbeda yang menunjukkan dimana letak bidang tanah tersebut, kenyataannya areal perkebunan Helvetia  dibuat dalam satu sertifikat dan hanya terdapat satu nomor indentifikasi bidang tanah.

Penggabungan sertifikat baru dapat dilakukan setelah  diajukan permohonan penggabungan, dan harus dilakukan pengukuran ulang, dibuat surat ukur dan buku tanahnya, dan berdasarkan pengalaman ahli selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun jangka waktu penggabungan paling cepat selama 1 bulan.

Kejanggalan lain menurut saksi ahli juga ditemukan, yakni Sertifikat HGU No 111/Helvetia/2003 merupakan penggabungan Sertifikat HGU No 44, 45, 84 dan nomor 4386/2003,  terletak di Desa Helvetia dan Desa Manunggal, diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2003, dan 3 dari Sertifikat yang digabungkan  terbit pada tanggal 19 Juni 2003 dan satu terbit pada tanggal 20 Juni 2003 atau sama terbitnya dengan Sertifikat HGU No  111/Helvetia.

Sementara itu, menurut kuasa hukum para penggugat, meski majelis hakim meminta tergugat untuk memperlihatkan Surat Ukur No 452/ Helvetia/ 2003, tanggal 20 Juni 2003 yang merupakan surat ukur Sertifikat HGU No 111/ Helvetia/ 2003, namun pihak Kantor Pertanahan Nasional, Kabupaten Deliserdang tidak dapat menunjukkannya.

Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengetahui dengan pasti letak dan batas-batas Sertifikat HGU No 111/Helvetia, dan tidak mengetahui titik kordinatnya.
Dijadwalkan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 7 April 2021, dengan agenda kesimpulan para pihak.(m27)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2