MEDAN (Waspada): Konflik Partai Golkar Sumatera Utara dan Gubernur Edy Rahmayadi menjadi pendidikan politik yang buruk. Meski disharmoni sudah dianggap hal biasa dalam politik. Namun rakyat ingin pemimpin mereka utuh, kompak dan sinergis.
Pernyataan ini dalam siaran pers sosiolog politik Shohibul Anshor Siregar dan Windawati Pinem yang ditemui secara terpisah di Medan, Kamis (25/5).
“Harus diingat, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah adalah pasangan pemenang Pilgubsu 2018. Mereka melabeli diri “Eramas”. Visi mereka “Sumut Bermartabat”. Kedua kata kunci itu (Eramas dan Sumut Bermartabat) akhirnya menjadi milik rakyat yang pengamanahan untuk pelaksanaannya diletakkan ke pundak Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Shohibul Anshor yang juga Dosen Sosiologi Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Namun apa pun yang oleh Fraksi Golkar DPRD Sumut ingin dikemukakan sebagai kritik kepada Gubsu Edy Rahmayadi, tambahnya, normalnya dapat terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Wagubsu, Musha Rajeskhah, yang adalah Ketua Partai Golkar Sumut. Kedua orang ini sejatinya dapat mengomunikasikan apa pun yang menyangkut maslahat rakyat yang mereka pimpin.
“Meski, misalnya, mereka mengalami disharmoni yang serius rakyat harus dianggap sama sekali tak perlu tahu,” ujarnya.
Dijelaskannya, disharmonis terjadi di banyak tempat di dunia, ketakharmonisan juga menjadi hal tak terbantahkan di sini, Indonesia dan Sumut. Pertanyaannya, bagaimana bekerja optimal untuk rakyat jika para pemimpin tak harmonis?
“Semua kini menjadi tahu Edy dan Ijeck sedang merancang keterpilihan dengan pasangan masing-masing pada Pilkada 2024. Kita tak alergi putusan itu. Tetapi, sekali pun mereka sudah sama-sama merasa tak cocok, eloknya dapat mempertimbangkan penghindaran risiko bahwa jika konflik terusberlangsung begitu terbuka, justru mereka berdua tak ubahnya sedang berusaha mengampanyekan kelemahan masing-masing. Bukan saja efektivitas pemerintahan akan terus terganggu. Potensi keterpilihan (elektabilitas) masing-masing pun sedang dirontokkan sendiri tanpa sadar. Itu berarti pekerjaan sukarela membentang karpet merah untuk penantang,” pungkasnya.
Isu-isu Liar
Konflik yang saat ini menerpa Gubsu (Edy Rahmayadi) dengan Golkar disinyalir menjadi bola panas dalam masyarakat. Apalagi menjelang Pilkada 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan, tentunya hal ini akan memunculkan isu-isu liar yang nantinya berdampak negative pada kedua belah pihak.
“Sebagai masyarakat tentunya konflik yang melibatkan pejabat public ini cukup membuat malu. Dari sisi etika politik, saling sindir di khalayak ramai bukan merupakan contoh pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Terlepas dari siapa yang salah, apakah itu Golkar atau Edy. Namun yang perlu digaris bawahi adalah, sebagai pejabat publik sudah seharusnya memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Tidak perlu saling sindir atau menjelekkan satu dengan yang lainnya di depan media, karena hal tersebut justru membuat situasi makin panas. Apalagi mengingat Golkar adalah salah satu Parpol yang ikut mendukung Edy-Ijek saat Pilgubsu 2018 lalu. Ada mekanisme yang bisa dilakukan ketika terjadi konflik, salah satunya dengan menyelesaikan secara internal. Hal ini jauh lebih baik ketimbang perang opini di depan publik,” tambah Windawati Pinem Dosen Sosial Politik Universitas Negeri Medan.
Ditegaskan Winda, dalam sebuah pemerintahan yang ideal, sudah selayaknya dibarengi dengan kerjasama. Kemajuan satu daerah bukan menjadi tanggung jawab satu orang, melainkan banyak pihak yang wajib bertanggung jawab. Jika pun ada kritikan pedas dari pihak manapun, tentunya ini menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi yang dikritik. Jangan sampai konflik ini justru dijadikan kendaraan bagi kelompok lain untuk persiapan Pilkada 2024 nanti. (rel)
