MEDAN (Waspada): Dewan Pers diperkirakan menangani 700 pengaduan sengketa pemberitaan setiap tahun. Jumlah ini akan meningkat masuknya tahun politik dengan capaian hingga 20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Setiap tahun dewan pers menerima pengaduan sekitar tujuh ratusan (700) setiap tahun, 95 sampai 98 persen terkait media online, hanya 5 sampai 2 persen media terkait non online mau radio, televisi atau media cetak, gitu situasinya,” kata Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto saat menjadi narasumber pelatihan jurnalistik, di Hotel Grand Ina Medan, Senin (11/12).
“Nah tahun politik seperti ini, belajar tahun-tahun (politik) sebelumnya itu bisa naik sekitar, ya 20 persen. Jadi perkiraan tahun ini pengaduannya 900, tahun depan juga seperti itu,” tambah Wartawan yang akrab dipanggil TRA itu.
TRA menjadi narasumber pelatihan jurnalistik yang digelar Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (DKP PWI) Sumatera Utara (Sumut) bertemakan penguatan etika profesi mewujudkan jurnalistik berkualitas dengan dipandu moderator Seketaris DKP PWI Sumut War Djamil. TRA saat itu memastikan sengeketa pemberitaan tersebut diantaranya terkait persoalan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). “Media online apa kasusnya. Pasti ada kode etik,” ungkap Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Harian Kompas ini.
TRA yang membahas tentang Pers dalam Tarikan Politik Praktis pun menjelaskan, beberapa poin pentingnya peliputan Pemilihan Umum (Pemilu). Diantaranya, karena Pemilu merupakan sarana pergantian kekuasaan secara damai dan beradab. Kemudian, sebagai sarana kompetensi yang legal bagi warga negara untuk menjadi pelaksana kekuasaan negara. “(Pemilu) ruang pendidikan politik rakyat secara langsung, terbuka, bebas dan massal. Pemilu mekanisme bagi rakyat untuk memilih kepala negara dan anggota legislatif dengan bertanggung jawab,” ujarnya.
Pemerintah Sinergi Sampaikan Berita Akurat
Sementara sebelumnya, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Ir Lis Andayani Siregar mewakili Pejabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin saat membuka kegiatan ini menyebut, jurnalis merupakan warga terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui tugas jurnalistik.
Menurutnya, jurnalistik tidak bisa berdiri sendiri, tapi semua pihak termasuk pemerintah dengan media harus saling bersinergi dalam menyampaikan informasi melalui berita-berita yang akurat, tentunya dengan etika jurnalistik.
Apresiasi
Pelatihan jurnalistik yang digelar DKP PWI Sumut mendapat apresiasi dari Ketua DK PWI Pusat Sasongko Tedjo. Dia mengaku Sumut yang pertama di Indonesia melakukan kegiatan setelah Kongres PWI di Bandung, Jawa Barat.
Menurut Sasongko Tedjo, ini sebagai bukti bahwa PWI Sumut memiliki kreativitas yang cukup baik, itu juga bisa dilihat dari tokoh-tokoh PWI cukup banyak berasal dari Sumut. Seperti CH P Bangun saat ini menjabat Ketua PWI Pusat menggantikan Atal S Depari yang juga berasal dari Sumut.
Pendidikan Dan Pelatihan Penting
Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik SE mengaku, etika pers sangat penting bagi wartawan dan harus ditaati dan dilaksanakan. Oleh karena itu PWI Sumut terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, wawasan dan etika profesi wartawan termasuk terkait kode etik jurnalistik melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Farianda menegaskan, pentingnya UKW bagi wartawan, PWI Sumut sudah melaksanakan kegiatan UKW lima kali dan dua kali lagi akan disusul pelaksanaannya.
DKP Berkewajiban Sosialisasi Regulasi
DKP PWI Sumut selaku punggawa etik para anggota PWI, menurut Ketua DKP PWI Sumut Drs Muhammad Syahrir M.I.Kom berkewajiban mensosialisasikan sekaligus memberi pemahaman terhadap regulasi dan aturan di PWI melalui Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Prilaku Wartawan (KPW) serta Peraturan Dasar-Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) PWI yang baru disahkan dalam Kongres PWI Bandung tahun 2023.
Syahrir menyebut, kegiatan pelatihan jurnalistik bertemakan penguatan etika profesi mewujudkan jurnalistik berkualitas diikuti sekira 100 peserta dari pengurus PWI Sumut, Pengurus SIWO dan Pengurus PWI Kabupaten/kota di Sumut.
Turut menjadi narasumber kegiatan yang berlangsung hingga Selasa (12/11) itu, Ketua DK PWI Pusat Sasongko Tedjo tentang sosialisasi PD-PRT, KEJ dan KPW PWI hasil Kongres PWI Tahun 2023, Ketua DKP PWI Sumut Muhammad Syahrir tentang Penegakan Etika Profesi Anggota PWI, Seketaris DKP PWI Sumut War Djamil tentang Jurnalisme HAM dalam Pemberitaan dan Anggota DKP PWI Sumut Sofyan Harahap tentang Liputan dan Pemberitaan Pemilu-Pilpres Beretika. (a16)
