Waspada
Waspada » Selama Pandemi, Lapas Dan Rutan Sumut Terima 59.394 Tahanan
Medan

Selama Pandemi, Lapas Dan Rutan Sumut Terima 59.394 Tahanan

KADIV Pas Kanwil Kemenkumham Sumut, Pujo Harinto saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/11). Waspada/Rama Andriawan
KADIV Pas Kanwil Kemenkumham Sumut, Pujo Harinto saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/11). Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumut terima tahanan baru sebanyak 59.394 di masa Pandemi Covid-19.

Jumlah tersebut berdasarkan data dari 39 UPT lapas dan rutan di sumut dari April hingga November 2020. Rinciannya pada April sebanyak 9.427, Mei 8.109, Juni 7.161, Juli 6.580.

Kemudian pada Agustus 7.025, September 6.962, Oktober 6.943 dan November 7.187 tahanan. Total tersebut tidak termasuk semua yang sudah inkracht (A3), namun ada yang A1, A2, A4 dan A5.

“Jadi sudah ribuan. Karena itu, sebenarnya kita tidak ada kendala terkait penerimaan tahanan baru di lapas dan rutan di Sumut selama masa Pandemi Covid-19,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kanwil Kemenkumham Sumut, Pujo Harinto, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/11).

Penerimaan tahanan baru, sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga, bila ada tahanan yang reaktif saat dilakukan rapid test, maka akan dikembalikan lagi.

“Ini kan untuk kewaspadaan kita, bisa jadi mereka membawa virus ke dalam. Walaupun sebelumnya mereka sudah diperiksa, di lapas rutan kita kita ulang lagi agar lebih yakin,” ujarnya.

Ia memastikan, pihaknya tidak akan menolak tahanan baik dari kepolisian maupun kejaksaan sepanjang mengikuti prosedur yang ditetapkan.

Terlebih lagi pada 20 Mei lalu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah mengeluarkan surat terkait penerimaan tahanan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Pindahkan Tahanan

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan surat tersebut setelah memperhatikan permintaan pihak kepolisian untuk memindahkan tahanan ke lapas/rutan dikarenakan terbatasnya ruang tahanan dan banyaknya tahanan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Dalam surat itu dijelaskan, bahwa kepala Lapas/Rutan/LPKA dapat menerima tahanan yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap yang sudah dieksekusi oleh jaksa,” ungkapnya.

Tetapi, lanjutnya, dengan ketentuan antara lain kapasitas blok/kamar Lapas/Rutan/LPKA harus dipertimbangkan.

Tahanan yang diterima harus sudah dilakukan rapid tes dengan hasil non reaktif oleh jaksa dan hasilnya dilampirkan.

“Kemudian melakukan skrining suhu tubuh dan pemeriksaan kesehatan awal dan berkala. Termasuk memberikan masker kain yang wajib dipakai,” ujarnya.

Bahkan, poin lain dalam ketentuan juga disebutkan melakukan isolasi selama 14 hari, bila timbul gejala Covid-19.
selama masa isolasi segera berkomunikasi dengan dinas kesehatan setempat untuk pelaksanaan tes PCR yang bila didapati hasil positif, segera dirujuk ke rumah sakit rujukan.  (m32)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2