Sekda Akui Disuruh Tanya Komitmen Fee Ke Pejabat Kemenkeu

Sekda Akui Disuruh Tanya Komitmen Fee Ke Pejabat Kemenkeu

  • Bagikan
PERSIDANGAN terdakwa Kharruddin Syah di Ruang Cakra II PN Medan, Senin (15/2). Dalam sidang, Sekda akui disuruh tanya komitmen Fee ke pejabat Kemenkeu terkait DAK APBN-P TA 2017. Waspada/Rama Andriawan.
PERSIDANGAN terdakwa Kharruddin Syah di Ruang Cakra II PN Medan, Senin (15/2). Dalam sidang, Sekda akui disuruh tanya komitmen Fee ke pejabat Kemenkeu terkait DAK APBN-P TA 2017. Waspada/Rama Andriawan.

MEDAN (Waspada): Sekretaris Daerah (Sekda) Kab Labuhanbatu Utara (Labura) Habibuddin Siregar, mengaku pernah disuruh Bupati Labura nonaktif Kharruddin Syah untuk menanyakan komitmen fee kepada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

Komitmen fee ini dimaksudkan untuk memuluskan usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (DAK APBN-P) TA 2017).

Ia mengungkapkan itu dalam sidang lanjutan terdakwa Kharruddin Syah dalam kasus suap DAK P-APBN yang berlnagsung di ruang Cakra II Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (15/2).

“Terkait komitmen fee untuk pengurusan DAK, waktu itu, pak bupati menyuruh saya menanyakan berapa persen komitmen fee kepada Yaya Purnomo, tapi tidak saya tanya,” ucap Habibuddin di hadapan Hakim Ketua Munthe.

Ia mengatakan, saat itu bupati menyuruhnya pada waktu pertemuan di Jakarta. Tetapi, ia mengaku tak jadi menanyakannya ke Yaya Purnomo, hingga akhirnya terdakwa Kharruddin Syah sendiri yang menanyakannya berapa persen komitmen fee yang diminta.

“Setelah saya kembali dari toilet, pak bupati bilang Yaya Purnomo minta 7 persen dari DAK yang disetujui,” ungkapnya.

Ia mengatakan, setelah itu, terdakwa dan Yaya Purnomo menjalin kesepakatan, yaitu untuk pengurusan berikutnya agar ditanyakan ke Agusman Sinaga selaku Kepala Bappeda Labura. Termasuk juga soal komitmen fee dan teknis pembayarannya.

Dalam sidang itu, jaksa KPK Budhi lantas menanyakan Habibuddin dari mana terdakwa memperoleh komitmen fee yang diminta usai DAK tersebut disetujui Kementerian Kesehatan.

Awalnya, Habibuddin mengaku tidak mengetahui, namun jaksa menekankan bahwa dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), Habibuddin mengungkapkan beberapa hal terkait uang komitmen fee tersebut.

Ia lalu menyebutkan, bahwa sepengetahuannya, komitmen fee itu didapat dari kontraktor, yang dijanjikan oleh terdakwa mendapatkan proyek dari perolehan DAK APBN-P TA 2017 dan DAK APBN TA 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aekkanopan.

Di antaranya dari Muliono Sugiharno Liyan Alias Ahong dan Anaknya Franky Liwijaya selaku Direktur CV Bintang Sumatera Pratama.

“Lalu tahun 2017 setahu saya ada penyerahan uang ke Yaya Purnomo, Pak Agusman mengajak saya, dibilang kau ikutlah mengantar uang tadi, takut dicurigai pak bupati uang itu gak sampe. Cerita pak Agusman (uangnya) dalam bentuk dolar Singapura, saya liat dari jauh dalam mobil,” ungkapnya.

Selain itu, dalam kesaksiannya ia juga mengatakan, bahwa terdakwa berharap besar agar pembangunan RSUD Aekkanopan dapat dilanjutkan.

“Pak bupati bilang, tolonglah bagaimana itu bisa selesai, karena waktu itu ada kendala, sehingga pembangunannya enggak kelar-kelar,” ujarnya.

Pemberian Sejumlah Uang

Sebelumnya, diketahui permasalahan DAK dalam bidang kesehatan Pemkab Labura tersebut, terdapat pemberian sejumlah uang oleh terdakwa bersama-sama dengan H Kharruddin Syah kepada Irga Chairul Mahfiz, Puji Suhartono dan Yaya Purnomo sebagai komitmen fee atas pengurusan perolehan DAK APBN-P TA 2017 dan DAK APBN TA 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab Labura.

Dana tersebut di antaranya dari terdakwa sebesar Rp100 juta dan beberapa kontraktor yang dijanjikan oleh H Kharruddin Syah mendapatkan proyek dari perolehan DAK APBN-P TA 2017 dan DAK APBN TA 2018.

Antara lain dari Direktur CV Bintang Sumatera Pratama sejumlah Rp1,6 miliar. Kemudian dari Direktur PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi sejumlah Rp500 juta, CV Sahabat Abadi Rp700 juta, CV Muslim Rp800 juta dan CV Bintang Sembilan Mandiri Rp100 juta.

Jaksa merincikan uang yang diserahkan terdakwa bersama H Kharruddin Syah, yakni Rp200 juta kepada Irgan Chairul Mahfiz dan Puji Suhartono selaku anggota DPR-RI periode tahun 2014-2019.

Selain itu, juga memberi uang dengan total sejumlah SGD242.000 dan Rp400 juta kepada Yaya Purnomo. (m32)

  • Bagikan