Samsul Fitri Dituntut 5 Tahun Penjara

Samsul Fitri Dituntut 5 Tahun Penjara

  • Bagikan
TERDAKWA Samsul Fitri terlihat di layar monitor saat mendengarkan sidang online yang berlangsung di Ruang Cakra 2 PN Medan, Senin (4/5). Samsul Fitri dituntut hukuman 5 tahun penjara dalam kasus suap Dzulmi Eldin. Waspada/Rama Andriawan
TERDAKWA Samsul Fitri terlihat di layar monitor saat mendengarkan sidang online yang berlangsung di Ruang Cakra 2 PN Medan, Senin (4/5). Samsul Fitri dituntut hukuman 5 tahun penjara dalam kasus suap Dzulmi Eldin. Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Kasubbag Protokoler Pemko Medan, Samsul Fitri dituntut hukuman 5 tahun penjara dalam kasus suap walikota nonaktif, Dzulmi Eldin.

Samsul Fitri dituntut 5 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama Dzulmi Eldin.

“Meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar menghukum Samsul Fitri dengan pidana 5 tahun penjara,” kata Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Siswandono.

Siswandono menyampaikan nota tuntutannya di hadapan hakim ketua Abdul Azis dalam sidang lanjutan yang digelar di Ruang Cakra 2 PN Medan, Senin (4/5).

Selain pidana penjara, jaksa juga membebankan terdakwa membayar denda Rp250 juta dan subsider 2 bulan kurungan.

Jaksa menyebut, terdakwa bersalah melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a UURI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagaimana telah diubah dengan UURI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” kata jaksa KPK.

Usai membacakan tuntutan, hakim memberikan kesempatan terdakwa agar menyiapkan nota pembelaan yang akan dibacakan pekan depan.

Di luar persidangan, penasihat hukum Samsul Fitri enggan berkomentar atas tuntutan Jaksa KPK tersebut.

Karena menurutnya tidak ingin membeberkan isi pembelaan yang akan dituliskannya nanti.

Pada dakwaan jaksa sebelumnya dijelaskan, Dzulmi Eldin dan Samsul Fitri didakwakan melakukan perbuatan korupsi.

Melalui Perantara

Perkara ini bermula pada 15 Oktober 2019 lalu, bersama-sama dengan Isa Ansyari selaku Kadis PU Pemko Medan.

Dzulmi Eldin ikut terseret, karena telah menerima uang Rp450 juta dari Isa Ansyari melalui Kasubbag Protokoler Pemko Medan Samsul Fitri.

Selain Isa, dalam sidang dakwaan, ada 20 nama Kadis lain yang disebutkan Jaksa KPK Iskandar Marwanto, yang memberikan uang ke walikota melalui perantara Samsul Fitri.

Samsul Fitri selaku Kasubbag Protokol bertugas mengurusi agenda kegiatan Walikota Medan.

Selain itu, sejak pertengahan bulan Juli 2018 mulai memberikan kepercayaan kepada Samsul Fitri untuk mengelola anggaran kegiatan Walikota, yang sudah dianggarkan dalam APBD maupun anggaran kegiatan Walikota yang tidak ada dalam APBD (nonbudgeter).

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang tidak ada dalam APBD tersebut, Samsul Fitri ditunjuk untuk meminta uang kepada Kepala OPD guna mencukupi kebutuhan tersebut.

Pada Juli 2018, terdakwa Dzulmi Eldin menerima laporan dari Samsul Fitri terkait dana yang dibutuhkan kegiatan

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Tarakan Kalimantan Utara.

Dengan sejumlah Rp200 juta, namun yang ditanggung oleh APBD tidak mencapai jumlah tersebut.

Kemudian terdakwa Dzulmi Eldin memberikan arahan untuk meminta uang kepada Para Kepala OPD.

Kemudian Dzulmi Eldin membuat catatan para Kepala OPD, yang akan dimintai uang dengan jumlah yang mencapai Rp 240 juta.

Namun dari yang diperkirakan Rp240 juta, hanya mampu terkumpul sejumlah Rp120 juta.

Selanjutnya uang sejumlah Rp120 juta yang dikumpulkan oleh Samsul Fitri tersebut habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa di Tarakan Kalimantan Utara.

Diketahui Samsul Fitri selama Tahun 2019 juga menerima uang dari beberapa Kepala OPD lainnya sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019.

Dana dimaksud untuk memenuhi biaya operasional terdakwa selaku Walikota Medan. (m32) 

  • Bagikan