Waspada
Waspada » Saber Pungli Menekankan Kolaborasi Antar Institusi
Medan

Saber Pungli Menekankan Kolaborasi Antar Institusi

MEDAN (Waspada): Akademisi Dr Alpi Sahari, SH, MH mengatakan bahwa prinsip dasar dari Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) menekankan pada kolaborasi antar institusi.

Tujuannya untuk memberantas segala bentuk Pungli yang berakibat pada distrust, sendi ekonomi, iklim investasi dan wibawa hukum.

Hal itu dikatakannya, Selasa (1/12) terkait terkait kebijakan presiden sebagai kepala negara dan pemerintah yang telah menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

“Urgensi Saber Pungli dalam mewujudkan good governance perlu menjadi perhatian pemerintah baik di pusat maupun di daerah terutama UPP Saber Pungli di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kolaborasi sebagai bentuk sinergitas terlihat dari pelibatan berbagai institusi,” bebernya.

Dikatakan, UPP Saber Pungli Provinsi Sumut sebagai Ketua UPP yakni Irwasda Polda Sumut, Wakil Ketua Aswas Kejatisu dan Kepala Inspektorat Provinsi Sumut serta Sekretaris UPP Saber Pungli yang dilengkapi dengan kelompok kerja.

“Quo Vadis Saber Pungli di dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan memiliki tantangan tersendiri karena melaksanakan tugas di luar dari tugas rutinitas masing-masing personil yang ada di dalam Saber Pungli.”

“Hal ini tentunya harus diapresiasi oleh pemerintah pusat dan daerah dengan memberikan reward dengan didukung peningkatan sarana dan prasarana serta anggaran,” ujarnya.

Dia menekankan, kolaborasi didalam UPP Saber Pungli Provinsi Sumut yang diketuai oleh Irwasda Polda Sumut dengan pangkat Kombes yang seharusnya layak untuk dinaikkan dengan pangkat Brigjen.

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Ketua UPP Saber Pungli merupakan leading sektor yang cukup penting dalam merumuskan kebijakan (policy) penanggulangan Saber Pungli ditingkat Provinsi yang meliputi prevention dan enforcement.

“Lembaga/Badan lain misalnya BNN Provinsi dan intelijen di tingkat Provinsi dikepalai seringkat Brigjen. Untuk itu diharapkan kepada Presiden, Menkopolhukam dan Kapolri agar Irwasda yang juga selaku ketua UPP di tingkat Provinsi untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Brigjen karena Irwasda merupakan key word dalam survive leadership untuk keberhasilan pemberatasan Pungli pada sektor public services,” katanya.(m05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2