RUU Omnibus Law Diharap Bawa Kemaslahatan Bangsa

  • Bagikan
ANGGOTA DPRD Sumut, Hendra Cipta. Dia berharap RUU Omnibus Law dapat membawa kemaslahatan bangsa. Waspada/ist
ANGGOTA DPRD Sumut, Hendra Cipta. Dia berharap RUU Omnibus Law dapat membawa kemaslahatan bangsa. Waspada/ist

Medan (Waspada): DPRD Sumut menyebut, penyusunan RUU Omnibus Law diharap dapat bawa kemaslahatan bangsa.

“RUU Omnibus Law diharap bawa kemaslahatan bangsa dan kepentingan bangsa,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta, kepada Waspada melalui sambungan telepon dari Nias, Kamis malam (5/3).

Menurut politisi PAN ini, terkait demo akhir-akhir ini tentang Omnibus Law, sikap DPRD Sumut tentunya harus mendengar semua aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kita harus mendengar semua aspirasi itu, dan kemudian menyampaikannya ke DPR RI,” katanya.

Agar penyusunan RUU itu dapat membawa kemasalahatan bangsa, negara dan masyarakat.

Dia juga menegaskan, demo yang keberatan dengan Omnibus Law yang terjadi di Sumut, termasuk di DPRDSU, harus jadi perhatian pemerintah dan DPR RI.

Dia mengingatkan bahwa Omnibus Law yang nantinya disahkan bukan hanya untuk kepentingan pemilik modal semata.

Tetapi semua lapisan bangsa, termasuk para buruh, dan pekerja.

Sesuai Aspirasi

Menyinggung sikap DPRD Sumut, Hendra menjelaskan, pasti sesuai dengan aspirasi yang diterima.

Tetapi bukan dalam posisi menolak atau menerima RUU Omnibus Law tersebut.

Dalam demo yang berlangsung hari Kamis (5/3), pendemo dari berbagai elemen mendesak Pemprov dan DPRD Sumut turut menyampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI.

Bahwa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak selayaknya dibahas apalagi disahkan.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Sugianto Makmur menyampaikan kepada pengunjuk rasa bahwa dirinya juga sudah membaca dan mempelajari RUU Omnibus Law.

Ia menyatakan RUU ini adalah penyederhanaan dari sejumlah UU.

“Ada beberapa yang masih perlu diperdebatkan. Karenanya kami juga meminta masukan dari saudara sekalian,” kataya.

“Pasal-pasal mana saja dari RUU itu yang ditolak serta memberikan draf RUU pembanding. Sehingga dapat kami teruskan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI,” pintanya. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *