Waspada
Waspada » RUU KUHP Kedepankan Prinsip Restorative Justice
Medan

RUU KUHP Kedepankan Prinsip Restorative Justice

KEPALA Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof Benny Riyanto saat menjadi keynote speaker. RUU KUHP kedepankan prinsip restorative justice. Waspada/ist
KEPALA Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof Benny Riyanto saat menjadi keynote speaker. RUU KUHP kedepankan prinsip restorative justice. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof Benny Riyanto, mengatakan pemerintah dalam upaya penyusunan Revisi Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengedepankan prinsip restorative justice (keadilan restoratif). Masukan publik dan ruang diskusi tetap terbuka demi pembangunan hukum nasional.

Ia mengatakan itu saat menjadi keynote speaker dalam Diskusi Publik Penyusunan RUU KUHP, yang digelar Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), di Hptel Four Points by Sheraton Medan, Selasa (23/2).

“Diskusi publik terkait RUU KUHP ini sekaligus untuk menyosialisasikan secara luas pentingnya revisi KUHP yang mengedepankan prinsip restorative justice. Sosialisasi ini menjadi kunci agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan benar soal revisi KUHP,” kata Benny.

Dikatakannya, perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan RUU KUHP merupakan kontribusi positif yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa.

Sebelumnya, RUU KUHP ini banyak mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat karena disinformasi. Sehingga, Presiden Joko Widodo meminta Menkumham, menunda pengesahan RUU KUHP, kepada DPR. RUU KUHP akhirnya tidak dimasukkan dalam Proglegnas prioritas 2021.

“RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem kodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda,” ujarnya.

Jaga Kesimbangan

Benny menyampaikan misi demokratis tercermin dalam upaya menjaga keseimbangan moralitas individuak, moralitas sosial dan institusional.

Sedangkan misi konsolidasi dari upaya untuk menertibkan perkembangan hukum pidana di luar KUHP dengan mengembalikan kendali asas-asas umum kodifikasi secara bertahap.

“Pembaruan KUHP Nasional ini juga menyesuaikan KUHP terhadap perkembangan hukum pidana bersifat universal. Selain itu mengubah filosofi pembalasan klasik berorientasi pada perbuatan yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku dan korban kejahatan,” ungkapnya.

Dalam diskusi publik digelar secara offline dan virtual, para narasumber, terdiri dari Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham, Dhahana putra, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof Harkristuti Harkrisnowo.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof Marcus Priyo Gunarto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Dr Yenti Garnasih, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Prof Indriyanto Seno Adji. (m32).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2